Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tunggakan pajak air permukaan, Elia : PT Freeport akal-akalan
  • Selasa, 17 April 2018 — 16:45
  • 635x views

Tunggakan pajak air permukaan, Elia : PT Freeport akal-akalan

Menurut dia  PT Freeport akal-akalan sengaja mengemplang pajak yang  seharusnya dibayar.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Loupatty - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Loupatty, menyinggung soal tunggakan pajak air permukaan PT Freeport yang belum dibayarkannya kepada pemerintah provinsi Papua. Menurut dia  PT Freeport akal-akalan sengaja mengemplang pajak yang  seharusnya dibayar.

"Mereka akal-akalan dari awal sampai akhir. Dulu mereka gugat kami ke pengadilan pajak Jakarta dan Pemprov Papua yang menang," ujar Elia kepada wartawan,di Jayapura, Selasa (17/4/2018).

Ia mengatakan Freeport Indonesia tidak menghargai keputusan hukum dari pengadilan pajak yang mengharuskan membayar tunggakan pajak permukaan air kepada pemerintah Papua sebesar Rp 5.8 triliun.

Padahal putusan soal pajak itu bukan dari Pengadilan Negeri tapi Pengadilan Pajak yang menunjukkan profesional atas putusan perkara tersebut.

"Kalau pengadilan pajak bilang kami menang, lalu Freeport abaikan itu bagaimana. Mereka (freeport) tunggu putusan dari pengadilan mana lagi baru mau membayar,” kata Elia mempertanyakan sikap PT Freeport

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Gerson Jitmau, menyatakan tidak ada alasan bagi PT Freeport Indonesia mengabaikan keputusan pengadilan pajak di Jakarta tersebut.

Menurut dia, keputusan Pengadilan pajak Jakarta sudah sah dan Freeport wajib mentaati keputusan membayar pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 5,8 triliun.

"Tidak ada lagi proses negosisi atas masalah ini," kata Jitmau. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua usulkan tiga nama penjabat bupati Biak

Selanjutnya

Belajar dari Pegubin, Kepala daerah diminta tepati janji

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe