Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bali NTT
  3. Warga eks Timtim akan direlokasi
  • Rabu, 09 November 2016 — 11:55
  • 1711x views

Warga eks Timtim akan direlokasi

Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur Frans Lebu Raya untuk segera merelokasi lahan yang digunakan warga eks Timor Timur untuk program sejuta rumah, yang kini masih terkendala pada penyediaan lahan.
Ilustrasi. Warga eks Timtim masih tinggal di kamp pengungsian di Nusa Tenggara Timur. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 19:52 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 12:30 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Kupang, Jubi - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur Frans Lebu Raya untuk segera merelokasi lahan yang digunakan warga eks Timor Timur untuk program sejuta rumah, yang kini masih terkendala pada penyediaan lahan.

"Kami sepenuhnya mendukung program tersebut, namun masalah lahan selalu menjadi kendala. Karena itu, lahan yang digunakan warga eks Timtim saat ini sebaiknya direlokasi untuk program sejuta rumah," kata Ketua Komisi IV DPRD NTT Angelino Da Costa saat ditemui di Kupang, Rabu (9/11/2016).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan sulitnya pendataan sejumlah lahan di NTT akibat berbagai kasus lahan yang akan digunakan untuk menyukseskan program sejuta rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur Andre Koreh mengatakan masalah lahan menjadi kendala bagi pemerintah untuk menyukseskan program Presiden Jokowi tersebut.

Oleh karena itu, Angelino yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) NTT itu menilai banyak sekali aset-aset pemerintah yang saat ini diokupasi oleh masyarakat di NTT harus diambil kembali.

"Kemudian nanti warga yang tinggal di lahan yang telah diambil itu, bisa direlokasi lagi di kawasan pemukiman yang baru yang tentu saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Angelino mengatakan Komisi IV yang antara lain membidangi masalah Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Transportasi selalu mendorong pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan aset untuk program sejuta rumah itu.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mendata aset-aset tanah untuk mendukung program sejuta rumah yang digelindingkan Presiden Jokowi.

Pendataan tanah Pemda tersebut bertujuan menjadi basis data lahan dalam menunjang pengoperasian sistem informasi penyediaan lahan perumahan. (*)

loading...

Sebelumnya

APINDO minta pemanfaatan tol laut lebih maksimal

Selanjutnya

Pemerintah akan restorasi tujuh danau

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4800x views
Nasional & Internasional |— Jumat, 05 Oktober 2018 WP | 4690x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4181x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3617x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe