Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Soal buronan Indonesia, pejabat pemerintah PNG diselidiki ombudsman
  • Jumat, 20 April 2018 — 19:33
  • 690x views

Soal buronan Indonesia, pejabat pemerintah PNG diselidiki ombudsman

Pada 2012 permohonan kewarganegaraan PNG dari pengusaha Djoko Tjandra disetujui dan ia diberi paspor PNG.
Anggota Parlemen Blok Oposisi MP Kerenga Kua mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk melucuti kewarganegaraan Djoko Tjandra, saat dia masih menjabat sebagai Jaksa Agung - ABC News/ Eric Tlozek.
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi - Komisi Ombudsman Pemerintah Papua Nugini menyebut kewarganegaraan PNG yang diberikan kepada seorang buronan asal Indonesia adalah ilegal, dan harus segera dicabut.

Pada 2012 permohonan kewarganegaraan PNG dari pengusaha Djoko Tjandra disetujui dan ia diberi paspor PNG.

Hal itu terjadi meskipun dia adalah buronan negara Indonesia, yang melarikan diri setelah Mahkamah Agung Indonesia menyatakan bersalah atas tuduhan korupsi pada 2009, dan vonis dua tahun penjara.

Komisi itu melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri dan Imigrasi saat itu, Ano Pala, memberikan kewarganegaraan kepada Tjandra, meskipun dia tahu bahwa Tjandra tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjadi warga negara PNG, seperti harus tinggal di negara itu selama minimal delapan tahun.

Pala juga dilaporkan mengabaikan saran dari Badan Intelijen Nasional negara itu, National Intelligence Organization, Kepolisian PNG, dan Interpol bahwa Tjandra adalah buronan yang dicari.

MP Oposisi, Kerenga Kua, adalah Jaksa Agung pada saat Tjandra diberikan kewarganegaraan itu, mengatakan tidak terkejut melihat hasil investigasi Komisi Ombudsman.

MP Kua menyanggah keterlibatannya dan berkata bahwa pada saat itu dia sudah berusaha mendapatkan persetujuan kabinet, untuk memulai tindakan penyelidikan untuk mencabut kewarganegaraan Tjandra, namun dia frustrasi oleh birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

Lawrence Stephens, Ketua dari organisasi Transparency International PNG mengatakan bahwa meskipun dia mendukung rekomendasi itu, mambatalkan kewarganegaraan bisa menjadi masalah karena Tjandra akan menjadi stateless. (Australian Broadcasting Corporation)

loading...

Sebelumnya

Terus dikritik, PM Vanuatu ancam bubarkan parlemen

Selanjutnya

Menkes Fiji libatkan media tanggulangi diabetes

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe