Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Inilah lima poin kesepakatan damai umat beragama di Kabupaten Jayapura
  • Senin, 23 April 2018 — 22:52
  • 800x views

Inilah lima poin kesepakatan damai umat beragama di Kabupaten Jayapura

Perselisihan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsa Sentani beberapa waktu lalu akhirnya menemui hasil baik melalui lima poin kesepakatan yang telah disampaikan oleh Tim VI dalam rapat evaluasi tim mediasi kerukunan umat beragama di aula lantai dua Kantor Bupati Jayapura, Senin (23/4/2018).
Suasana sukacita antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta masyarakat, usai mendengar hasil tim mediasi kerukunan umat - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani,  Jubi - Perselisihan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsa Sentani beberapa waktu lalu akhirnya menemui hasil baik melalui lima poin kesepakatan yang telah disampaikan oleh Tim VI dalam rapat evaluasi tim mediasi kerukunan umat beragama di aula lantai dua Kantor Bupati Jayapura, Senin (23/4/2018).

Pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Jayapura, Mathius Awoiauw, didampingi Kapolres Jayapura, Dandim 1701 Jayapura, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Papua, FKUB dan MUI Provinsi Papua, MUI dan FKUB Kabupaten Jayapura, PGGJ, tokoh adat, masyarakat, dan Dewan Adat Suku.

Berikut lima poin kesepakatan damai umat beragama di Kabupaten Jayapura:

1. Pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, tingginya disamakan dengan kubah masjid. Dengan berpedoman pada surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Nomor: AU/06/143/KOBU/WIL X/ IV/2018, tanggal 03 April 2018. Selisih biaya ketinggian menara menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

2. Terkait delapan butir pernyataan sikap Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) tanggal 15 Maret 2018, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi keberlangsungan kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.

3. Dalam mewujudkan Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan beragama maka perlu dibangun rumah-rumah ibadah yang menjadi simbol keberagaman agama di Kabupaten Jayapura.

4. Dalam menjaga dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Jayapura, maka perlu dilakukan dialog lintas agama dan kerjasama pelayanan sosial yang diatur jadwalnya oleh FKUB Kabupaten Jayapura.

5. Perlu diterbitkan peraturan daerah yang mengacu pada semangat Khena Mbai Umbai dan zona integritas kerukunan beragama sebagai roh dan jiwa yang mengatur kehidupan semua anak bangsa yang tinggal dan menetap di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura usai pertemuan tersebut mengatakan pembangunan masjid atau menara yang sedang dikerjakan tetap berjalan tetapi menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. 

"Hasil yang disampaikan oleh tim mediasi kerukunan umat beragama sudah sangat baik dan mewakili semua unsur masyarakat di sini, jadi sudah tidak ada yang perlu diributkan lagi, semua kembali berjalan normal kembali," ujar Bupati Mathius Awoitauw, di aula lantai dua Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani.

Toni Wanggai anggota MRP Pokja Agama, yang turut memberikan dukungan penyelesaian perselisihan ini mengatakan keputusan yang dituangkan dalam lima poin kesepakatan damai tersebut tidak berdasarkan pada emosional tetapi semuanya merujuk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kedua belah pihak menerima dengan lima poin yang telah disampikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Kabupaten Jayapura yang sudah dicanangkan sebagai zona integritas kerukunan umat harus dipertahankan dan dijaga dengan baik. Hal ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama," ucapnya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Penutupan Tanjung Elemo, manusiawi dan memuliakan manusia

Selanjutnya

DPRD ingin ada penambahan kursi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe