Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Perebutan area tambang, dewan adat khawatir masyarakat dikorbankan
  • Rabu, 09 November 2016 — 17:47
  • 1693x views

Perebutan area tambang, dewan adat khawatir masyarakat dikorbankan

"Pos TNI langsung didirikan. Pada 17 Oktober 2016, Danyon mengajukan surat dengan No; B/621/X/2016 ke Dandim Paniai yang isinya permohonan penggunaan lahan untuk latihan di Distrik Legari yang disebut area pertambangan PT. Kristalin. Kami curiga, ijin lahan latihan ini hanya akal-akalan untuk memuluskan kepentingan PT. Kristalin," ucapnya.
Suasana mediasi dua perusahaan tambang di Polres Nabire, Kamis 27 Oktober 2016 - Jubi/Titus
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago. John NR Gobay khawatir masyarakat adat sekitar area panambangan emas di Nifasi, Kabupaten Nabire menjadi korban perebutan area tambang oleh dua perusahaan.

Ia mengatakan, dua perusahaan yang kini berselisih yakni PT. Tunas Anugerah Papua dan PT. Kristalin Eka Lestari. Pada 2007, PT. Kristalin sempat masuk ke daerah Ifasi. Namun tak ada hasil sehingga meninggalkan lokasi. PT ini membuat perjanjian dengan masyarakat adat Makimi pada 2012. Hingga 2016, PT ini tak pernah beraktivitas. Pada 2014 PT. Tunas Anugrah kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat adat Nifasi. Setelah mendapat ijin, PT. Tunas Anugrah kemudian melakukan aktivitas tambang dan kegiatan CSR kepada masyarakat setempat diantaranya pembiayaan pendidikan, keagamaan, kesehatan, hingga pembagian sembako setiap bulan dari keutungan hasil produksi.

"Batas kedua blok perusahaan yaitu wilayah masyarakat adat Makimi dan Ifasi adalah sungai Mosairo. PT. Tunas Anugrah Papua sudah bekerja dan ada hasil. Belakangan ini ada pihak yang diduga penyusup masuk sebagai kontraktor di PT. Tunas Anugrah Papua. Awal Oktober, PT. Kristalin masuk ke area Kampung Ifasi dan membangun base camp disamping base cam PT. Tunas Anugrah. Selain itu pos masyarakat adat diambil alih dan diganti dengan pos TNI. Saya khawatir perselisihan dua perusahaan ini mengorbankan masyarakat adat sekitar area tambang," kata John Gobay di Kantor DPR Papua, Rabu (9/11/2016).

Menurutnya, masyarakat adat Ifasi tak menanggapi hal itu. Namun PT. Kristalin kemudian diduga menggunakan sedikitnya 30 oknum personil TNI Yon 753 Raider serta beberapa masyarakat asli Papua dari suku lain di luar Nabire mengamankan lokasi yang akan ditambang oleh perusahaan itu.

"Pos TNI langsung didirikan. Pada 17 Oktober 2016, Danyon mengajukan surat dengan No; B/621/X/2016 ke Dandim Paniai yang isinya permohonan penggunaan lahan untuk latihan di Distrik Legari yang disebut area pertambangan PT. Kristalin. Kami curiga, ijin lahan latihan ini hanya akal-akalan untuk memuluskan kepentingan PT. Kristalin," ucapnya.

John mengklaim, Rabu (9/11/2016) telah menemui Pangdam XVII Cenderawasih terkait dugaan adanya oknum TNI "dibelakang" PT. Kristalin dan surat Danyon mengenai permintaan ijin penggunaan lahan untuk latihan. Katanya, Pangdam mengaku tak pernah memerintahkan anggotanya melakukan penjagaan.

"Pangdam berjanji akan menanyakan langsung hal itu kepada Danyon Nabire. Seakan ada skenario membenturkan antar masyarakat asli Papua dari suku di luar Nabire juga antar institusi TNI/Polri. Karena selama ini yang melakukan pengamanan di area PT. Anugrah Papua adalah anggota polisi. Ada pihak yang akan mengambil keuntungan dari situasi itu. Kami ingin Pangdam menegur dan memberi sanksi kepada Danyon Nabire serta oknum TNI yang ada di area itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone, komisi yang membidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM via teleponnya mengatakan, kehadiran perusahaan apakah perkebunan maupun tambang lebih cenderung merugikan masyarakat adat.

"Bukan hanya ketika ada persaingan tak sehat antar dua perusahaan disuatu wilayah masyarakat adat, tapi kadang ketika ada perusahaan akan masuk, masyarakat adat diiming-imingin keuntungan dan lainnya. Ketika perusahaan itu berhasil, mereka ingkar janji," kata Orwan.

Menurutnya, area masyarakat adat diambil alih. Pemilik ulayat hanya menjadi penonton tanpa mendapat keuntungan. Ketika masyarakat menuntut haknya, mereka dibenturkan dengan kekuatan aparat keamanan. (*)

loading...

Sebelumnya

Tak ada lagi Burung Cenderawasih di Taman Burung Biak

Selanjutnya

Sudah dua tahun, Taman Burung dan Anggrek tak terakomodir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe