Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Proyek Nendali City ancam hutan sagu masyarakat
  • Kamis, 10 November 2016 — 13:12
  • 1378x views

Proyek Nendali City ancam hutan sagu masyarakat

“Sayangnya, sejauh proyek ini direklamasikan belum ada respon dari Pemkab Jayapura terhadap pengrusakan hutan sagu itu,” katanya.
Tokoh adat sentani, Hendrik Pailo ketka menunjukan foto area hutan sagu yang dijadikan lahan proyek oleh Sagita Furniture di kantor YPMD Papua, Abepura, Rabu, (09/11/2016) – Jubi/Abeth You
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Meski ada Perda nomor 3 Tahun 2000 tentang perlindungan dusun sagu di Kabupaten Jayapura, ternyata hutan sagu milik warga terancam rusak. Pasalnya  kawasan hutan sagu yang merupakan ruang kelola masyarakat untuk mengambil sumber pangan lokal seperti sagu dan tanaman konsumsi lainnya, akan dialihfungsikan. Lahan-lahan sagu akan
ditimbun dan dikembangkan menjadi wilayah pengembangan bisnis.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Papua, Aiesh Rumbekwan mengaku, dari informasi yang diperoleh kawasan itu akan dikembangkan menjadi Nendali City berupa perumahan, kawasan bisnis, perhotelan atau apapun kepentingannya lainnya.

Menurut Rumbekwan diduga aktor pelaksana pembangunan Nendali City adalah pengusaha furniture terkenal di Kota Jayapura. Kata Rumbekwan pembangunan proyek Nendali City ini dilakukan atas kerja sama dengan Citra Land Group.

"Proses negosiasi antara Sagita Furniture dan dengan masyarakat (pemilik kawasan sagu) di Nendali sudah dilakukan dan proses pelepasan adatnyapun sudah dikeluarkan oleh pihak masyarakat,"katanya.

Dikatakan hutan sagu itu menyimpan berbagai potensi sumber daya alam (SDA) yang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat adat di kampung Nendali akan terancam punah.

"Terutama hilangnya potensi sagu sebagai sumber utama pangan lokal bagi masyarakat Nendani (Netar). Hilangnya tempat perkembangbiakannya berbagai jenis ikan di danau Sentani, khususnya di Netar. Hilangnya mata-mata air yang dimanfaatkann sebagai sumber air bersih oleh masyarakat setempat dan hilangnya salah satu tempat sakral penting
daerah itu yakni sebagai tempat hidup buaya yang disakralkan,” tuturnya saat jumpa pers di kantor YPMD Papua, Kota Jayapura, Rabu, (9/11/2016).

Dia menambahkan belum diketahui apakah proyek itu sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal kata dia di kawasan itu sudah dipasang papan peringatan larangan yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paniai, Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pelestarian Hutan Sagu dan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Kabupaten Jayapura.

“Sayangnya, sejauh proyek ini direklamasikan belum ada respon dari Pemkab Jayapura terhadap pengrusakan hutan sagu itu,” katanya.

Aktivis Foker LSM Papua, Abner Mansai Ar memandang, pelepasan kawasan hutan sagu sebagai akibat dari kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya hutan sagu sebagai pangan lokal yang sangat penting bagi orang asli Papua, maupun banyaknya keunggulan lainnya yang dimiliki sagu yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk berbagai kepentingan.

“Pengusaha memanfaatkan kelemahan masyarakat terutama kepentingan sesaat dengan menyediakan sejumlah uang untuk oknum masyarakat tertentu dengan mudah melepaskan haknya atas tanah dan kekayaan alamnya,” kata Abner.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Perda Kabupaten Jayapura yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hutan sagu untuk melakukan pengecakan langsung penimbunan yang sedang dilakukan oleh pihak Sagita Furniture.

“Harus membangun komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat kampung Nendali untuk mencari jalan keluar bagi proses pelepasan kawasan hutan sagu ini, salah satunya dengan mensosialisasikann Perda Nomor 3 tahun 2000,” tegasnya.

Disarankan, Pemkab Jayapura memanggil Sagita Furniture untuk  memberikan peringatan bahkan kejanggalannya untuk mempengarui masyarakat melepaskan hutan sagu itu.

“Mewajibkan Sagita Furniture untuk menanam kembali areal hutan sagu yang telah ditimbun, karena Perda masih berlaku di Kabuaten Jayapura,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

BLH sosialisasi kebijakan tentang lingkungan hidup

Selanjutnya

Masyarakat adat diminta jaga dan manfaatkan hutan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe