Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Hidupkan kembali pemerintahan adat
  • Kamis, 03 Mei 2018 — 21:39
  • 733x views

Hidupkan kembali pemerintahan adat

Ia mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten (kota), tak mengabaikan peran adat. Pemerintah harus memberikan perhatian kepada lembaga adat.
Pertemuan Komisi I DPR Papua dengan tokoh adat wilayah Mamta-Tabi – Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, adat, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, perlu menghidupkan kembali pemerintahan adat di kampung-kampung, seperti yang kini dilakukan Pemkab Jayapura.

Ia mengatakan, selama itu baik untuk keberadaan masyarakat adat Papua, kenapa tidak dilakukan di semua kabupaten (kota) se-Papua. Komisi I DPR Papua juga berupaya mendorong hal ini.

"Tapi kami butuh berbagai masukan agar kami dorong ini ke pemerintah provinsi, karena selama ini hak ondoafi (kepala suku) terabaikan," kata Tan saat memimpin komisinya bertemu tokoh adat Papua wilayah Mamta-Tabi, Kamis (3/5/2018).

Menurutnya, selama ini salah satu yang sering menjadi masalah di Papua adalah tanah ulayat. Untuk itu, perlu ada aturan hukum yang didorong pihak adat bersama pemerintah provinsi, agar ke depan jika investor akan berinvestasi, harus bertemu dengan pihak adat. Masyarakat adat dan hak-haknya harus diproteksi.

"Tak hanya investasi, juga mengenai tapal batas. Ini perlu. Jadi kini bagaimana mengembalikan peran pemerintahan adat," ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten (kota), tak mengabaikan peran adat. Pemerintah harus memberikan perhatian kepada lembaga adat.

Ketua Dewan Adat wilayah Mamta-Tabi, Zadrak Taime menyatakan mendukung upaya Komisi I DPR Papua mendorong proteksi masyarakat adat. 

Katanya, selain proteksi terhadap masyarakat adat, juga perlu ada pemetaan wilayah adat dan pendataan orang asli Papua di seluruh Papua. 

“Apa yang dipikirkan Komisi I DPR Papua sejalan dengan kami. Kami ingin menjadi tuan di negeri sendiri. Syukur DPR Papua dan MRP sudah memikirkannya. Ini agar masyarakat adat tidak menjadi penonton tapi pelaku pembangunan. Mereka yang punya tanah, hutan, air dan lainnya,” ucap Taime. (*)

loading...

Sebelumnya

Aprilla Wayar launching novel ketiganya di Yogyakarta

Selanjutnya

Badko HMI gelar latihan kepemimpinan 3

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe