Object moved to here.

Orang asli Papua tetap hidup tanpa dana Otsus | BERITA PAPUA
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Orang asli Papua tetap hidup tanpa dana Otsus
  • Sabtu, 12 Mei 2018 — 15:52
  • 1609x views

Orang asli Papua tetap hidup tanpa dana Otsus

Namun salah satu legislator Papua kursi pengangkatan dari lima wilayah adat, Yonas Nusi tak khawatir hal itu. Utusan wilayah ada Saireri itu menilai, tanpa dana Otsus OAP dapat mandiri dan bertahan hidup.
Masyarakat Adat Papua – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Gejolak politik Papua seiring runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada 1998, memaksa Pemerintah Indonesia menawarkan “obat pelipur hati” kepada orang asli Papua (OAP).

Obat itu bernama Undang-Undang (UU) 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Papua, diiringi kucuran dana triliunan rupiah setiap tahun. Kebijakan ini berlaku selama 25 tahun, sejak UU Otsus diberlakukan.

Tak terasa lagi dana hibah Pemerintah Indonesia ini berakhir. Beberapa pihak khawatir akan keberlangsungan OAP jika tak ada lagi dana Otsus.

Namun salah satu legislator Papua kursi pengangkatan dari lima wilayah adat, Yonas Nusi tak khawatir hal itu. Utusan wilayah ada Saireri itu menilai, tanpa dana Otsus OAP dapat mandiri dan bertahan hidup.

Ia yakin setiap kampung di Papua memiliki potensi hasil bumi, hasil hutan dan sumber daya alam (SDA). Jika ini dikelola dengan baik, dapat menjamin keberlangsungan masyarakat adat Papua.

“Tanah ini kaya. Kalau dihitung secara rinci, kampung di Papua dapat menghasilkan miliaran bahkan triliunan rupiah setiap tahun. Masyarakat akan hidup tanpa dana Otsus,” kata Nusi kepada Jubi, Kamis (10/5/2018).

Meski begitu, terlebih dahulu perlu dilakukan survei dan memperjelas batas wilayah adat. Ini untuk mengetahui apa saja kekayaan alam, hasil bumi, dan berapa marga (suku) yang mendiami setiap kampung.

Ketika ada investor perkebunan atau tambang ingin berinvestasi di suatu kampung kata Nusi, yang harus bernegosiasi adalah kepala suku dan kepala kampung, bukan pemerintah kabupaten (kota) dan provinsi. Pemerintah hanya menyiapkan perizinan dan syarat admistrasi lain yang dibutuhkan.

Kini lanjut dia, bagaimana para pemangku kepentingan mempersiapkan manusia Papua untuk mengelola kekayaan alamnya. Mempersiapkan pendidikan memadai agar orang asli Papua dapat mengambil alih pengelolaan kekayaan alamnya masa mendatang.

“Investasi pendidikan yang dibiayai pemerintah harus ada target. Misalnya berapa lulusan sarjana ekonomi selama lima tahun. Dari universitas mana. Apa yang dapat mereka kerjakan. Apakah dapat mandiri, ataukan berada di pemerintahan,” ucapnya.

Agabus Kere dari Dewan Adat Mamta-Tabi mengatakan hal yang sama. Katanya, tanpa dana Otsus masyarakat adat Papua dapat mandiri, memanfaatkan kekayaan alamnya.

“Kalau ada investor mau masuk, orang adat yang bicara dengan investor. Masyarakat adat Papua yang membuat kesepakatan saling menguntungkan dengan investor. Bukan pemerintah,” kata Agabus Kere.

Pemerintah menurutnya, hanya memfasilitasi, menyiapkan perizinan, dan dokumen administrasi lain yang dibutuhkan, juga pembinaan masyarakat adat. Namun sebelum itu, saran pendukung, infrastruktur harus dibangun dan pemetaan hak ulayat.

“Ya masyarakat adat Papua dapat hidup tanpa dana Otsus. Sejak zaman Belanda hingga awal peralihan kekuasaan ke Indonesia, orang Papua sudah mandiri. Tidak bergantung pada subsidi,” ucapnya.

Katanya, Belanda telah memetakan kawasan di Papua yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Misalnya di wilayah Merauke difokuskan pada tanaman karet, daerah pegunungan adalah perkebunan kopi, wilayah Serui perkebunan kakao, dan Jayapura dikembangkan kakao, kopi, sagu, serta beberapa lainnya.

“Pertanian ketika itu sudah diarahkan ke pertanian modern. Kemudian dibangun koperasi-koperasi. Kemudian pada masa UNTEA, saat akan peralihan Papua dari Belanda ke Indonesia, dibentuk lembaga menangani pertanian dan SDA yang sudah dibangun Belanda,” terangnya.

Namun lanjut Kere, hal itu tidak berlanjut. Pemerintah Indonesia dinilai tak ingin OAP mandiri. Misalnya saat Barnabas Suebu menjabat gubernur periode pertama beberapa puluh tahun lalu. Dibangun Bandara Internasional Frans Kaisiepo dan Hotel Marau, hotel berbintang di Biak. Sektor pariwisata ketika itu mulai berkembang, namun dimatikan.

Ia mengatakan, ini masalah politik ekonomi. Negara seakan tak ingin OAP mandiri. Namun selalu hidup dalam ketergantungan. Padahal OAP sudah mandiri sejak dulu. Tidak bergantung pada subsidi, dan proposal permintaan bantuan.

“Kini orang asli Papua terbiasa dengan proposal, subsidi, bantuan. Mungkin disengaja mematikan kemandirian OAP, supaya terus bergantung ke pemerintah,” ucapnya.

Sedangkan Albert Moywen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat mengatakan, keberadaan dana Otsus Papua selama ini belum dinikmati semua masyarakat asli Papua. Dana Otsus diduga, justru menjadi lahan bermain para pejabat.

“Pembangunan rumah dan perjalanan dinas pejabat dari dana Otsus. Apa yang bisa diharapkan kalau seperti ini. Padahal UU dan dana Otsus sebagai imbalan pemerintah pusat kepada OAP karena ingin merdeka,” ujar Albert Moywen.

Papua lanjut dia, memiliki kekayaan alam. Namun apakah SDM OAP sudah disiapkan. Sudahkah masyarakat asli Papua mendapat pendidikan layak. Mestinya SDM orang asli Papua disiapkan untuk mengelola SDA-nya sendiri. Tapi itu tidak terjadi.

“Kalau sampai sekarang OAP masih terus berteriak merdeka atau menyatakan Otsus gagal, salah siapa?” ucapnya.

Selain itu katanya, selama ini dana Otsus dimasukkan dalam APBD. Padahal mestinya dipisahkan agar dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan secara baik.

“Dana Otsus sudah akan berakhir beberapa tahun lagi. Tinggal undang-undangnya. Papua mau dibawa ke mana,” tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis Jubi diproses hukum

Selanjutnya

OAP di antara investor dan investasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe