OAP di antara investor dan investasi | BERITA PAPUA
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. OAP di antara investor dan investasi
  • Sabtu, 12 Mei 2018 — 16:20
  • 1638x views

OAP di antara investor dan investasi

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Albert Moywen mengatakan, Papua memang memiliki kekayaan alam. Namun kekayaan alam Papua itu justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.
Investasi perkebunan sawit di wilayah Lereh, Kabupaten Jayapura – Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Tidak mudah untuk orang asli Papua (OAP) menjadi tuan di tanahnya sendiri. Sebaliknya, masyarakat adat Papua perlahan tersingkir seiring derasnya arus investasi yang masuk.

Kesetiaan mereka selama ini menjaga keberlangsungan tanah adat dan kekayaan alam, warisan leluhur tak ada artinya. Perlahan tanah adat mereka dikuasi investor.

Dijadikan lahan investasi perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya. Meski tanah adat mereka yang digunakan berinvestasi, namun mereka tak dilibatkan dalam kesepakatan dengan investor. Investor meraup untung, masyarakat adat menjadi penonton.

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Albert Moywen mengatakan, Papua memang memiliki kekayaan alam. Namun kekayaan alam Papua itu justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.

“Banyak mafia bermain. Orang yang menjadi negosiator ketika akan ada investasi kadang justru menjadi rampok. Masyarakat yang dalam keadaan tak berdaya digiring, akhirnya menjadi korban,” kata Moywen kepada Jubi, Kamis 10 Mei 2018.

Investasi besar-besaran di Papua kini menurutnya, tak menguntungkan masyarakat adat. Lahan adat mereka dipakai investor tanpa imbalan sebanding. Tidak ada kerjasama saling menguntungkan.

“Misalnya di selatan Papua, lahan masyarakat adat puluhan bahkan sampai ratusan hektar untuk investasi perkebunan, hanya diganti rugi Rp20 juta. Inikan tidak adil. Terkadang orang mengambil kesempatan. Ini juga menjadi permainan para pejabat,” ucapnya.

Salah satu legislator Papua kursi pengangkatan dari lima wilayah adat, Yonas Nusi mengatakan hal yang sama. Menurutnya, mestinya ketika ada investor yang akan berinvestasi di suatu wilayah, masyarakat adat yang bernegosiasi. Pemerintah hanya fasilitator dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Namun yang terjadi kini lanjut perwakilan wilayah adat Saireri itu, orang asli Papua merasa haknya dirampas, lantaran tak dilibatkan dalam negosiasi dengan calon investor. Mereka merasa tidak menjadi tuan di tanahnya sendiri.

“Misalnya, ketika pengelolaan hutan. Terkadang, masyarakat adat tak tahu, tiba-tiba ada yang menebang kayu di hutan adat mereka. Ketika mereka protes, aparat keamanan turun tangan, lantaran investor memiliki izin dari pemerintah,” ucap Nusi.

Sedangkan Agabus Kere, koordinatir bidang pertanahan Dewat Adat Mamta-Tabi mengatakan, hadirnya investasi mesti melibatkan tiga pihak. Masyarakat adat sebagai pemilik ulayat, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan investor yang merupakan pemodal.

“Kalau ada investor mau berinvestasi, orang adat harus dilibatkan bicara dengan investor. Membuat kesepakatan,” ujar Agabus Kere.

Katanya, harus ada perjanjian saling menguntungkan, termasuk apa keuntungan yang di dapat masyarakat adat dengan hadirnya investasi di wilayah mereka. Keuntungan apa yang diperoleh masyarakat adat dengan keberadaan investasi. Perjanjian kerjanya seperti apa yang saling menguntungkan. Jadi ini yang harus dibuat.

“Yang bernegosiasi bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi dan urusan terkait perizinan, dan dokumen administrasi lain yang dibutuhkan, menerima pajak dari keberadaan investasi itu dan pembinaan kepada masyarakat adat,” terangnya.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai yang selama ini mengadvokasi masyarakat adat yang dirugikan dengan kehadiran investasi di daerah mereka mengatakan, dibutuhkan adanya regulasi perlindungan tanah adat di Papua.

Katanya, tidak adanya regulasi itu membuat tanah masyarakat adat di berbagai daerah terus hilang karena kehadiran investasi. Investor menyulap tanah dan hutan adat masyarakat adat menjadi perkebunan sawit dan lainnya.

“Mestinya keberadaan UU Otsus melindungi hak-hak orang asli Papua atas tanah adatnya. Namun yang terjadi, investor begitu mudahnya mengambil alih hak ulayat masyarakat adat dengan dukungan izin dari pemerintah,” kata Gobai.  

Meski berharap ke depan, orang asli Papua dapat mengelola sumber daya alamnya (SDA) sendiri. Apakah dalam sektor perkebunan atau pertambangan, namun kata Gobai, hal itu akan sulit terwujud jika tidak didukung para pengambil kebijakan.

Ia mencontohkan, di era kini orang asli Papua yang sudah memiliki kemampuan mengelolaan SDA-nya, sulit mendapat legalitas dari pemerintah. Mereka tidak mudah untuk mendapat izin usaha pertambangan (IUP).

“Akhirnya, mereka hanya menonton kekayaan alamnya dikeruk oleh mereka yang memiliki izin. Orang asli Papua juga sudah bisa, hanya saja tidak ada jaminan," ujarnya. 

Untuk itu menurutnya, perlu ada jaminan dari pemerintah untuk orang asli Papua mengelola kekayaan alamnya sendiri, karena kehadiran investasi yang merampas tanah adat masyarakat adat Papua, salah satu pergumulan orang asli Papua selama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Orang asli Papua tetap hidup tanpa dana Otsus

Selanjutnya

Perlu ada proteksi caleg OAP di semua dapil

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe