Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Perlu ada proteksi caleg OAP di semua dapil
  • Senin, 14 Mei 2018 — 03:51
  • 747x views

Perlu ada proteksi caleg OAP di semua dapil

“Kalau mau bicara agar  caleg OAP lebih dominan dalam mengikuti proses pencalegan, mestinya semua dapil. Tidak boleh hanya dua dapil” kata Hendrikus Hengky Ndiken
Bupati Merauke, Frederikus Gebze sedang melakukan pertemuan bersama parpol beberapa waktu lalu – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

SETELAH Pemuda Marind memperjuangkan daerah pemilihan (Dapil) IV dan V di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke agar partai politik memberi perhatian khusus kepada calon legislatif orang asli Papua bertarung dalam pemilu legislatif, memunculkan adanya pro-kontra.

Aksi protes datang dari Hendrikus Hengky Ndiken, seorang putra Marind-Buti  yang menolak jika hanya dapil IV dan V diperjuangkan. Menurtnya dari dapil I-V harus diperjuangkan, sehingga ada  pemerataan.

“Kalau mau bicara agar  caleg OAP lebih dominan dalam mengikuti proses pencalegan, mestinya semua dapil. Tidak boleh hanya dua dapil” kata Hendrikus Hengky Ndiken yang adalah seorang putra Marind-Buti,  saat ditemui Jubi Kamis 10 Mei 2018.

“Itu baru ada pemertaan dalam melakukan proteksi terhadap orang Papua. Saya mau tanya, kalau hanya di dapil IV dan V, lalu kami orang Marind-Buti yang telah memberikan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan dalam kota selama ini, dikemanakan pemerintah,” tanya Hengky.

Ditegaskan, sebagai putra asli Marind-Buti, proteksi khusus itu sangatlah tidak tepat dilakukan. Harusnya diperhatikan secara menyeluruh.

Dikatakan, jika nantinya hanya dua dapil menjadi fokus perhatian, pindahkan saja ibukota kabupaten kesana. “Terus terang, kami merasa tak dihargai sama sekali. Padahal telah memberikan kawasan dalam wilayah kota untuk berbagai kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Hengky mengaku, ada sejumlah anak Marind-Buti termasuk dirinya, akan bertarung dalam pemilu legislatif 2019. Dengan demikian, perlunya melakukan proteksi secara menyeluruh.

Lebih lanjut Hengky mengungkapkan, akan lebih baik jika memberikan tekanan kepada setiap parpol, agar ada keterwakilan satu orang Papua yang dipastikan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke.

“Ya, fairnya seperti demikian. Karena di setiap daerah pemilihan, ada juga sejumlah orang Papua ikut bertarung menjadi caleg,” tuturnya.

Dia mengaku, untuk dapil IV terdapat enam kursi yang diperebutkan dan betul didominasi pemilih orang asli Papua. Hanya saja di dapil V, terdapat kawasan transmigrasi. Dengan demikian, pasti juga ada caleg non Papua ikut bertarung dan itu tak bisa dilarang.

“Kita tak bisa melarang orang non Papua untuk ikut bertarung. Kalau ada larangan, tentunya harus ada regulasi yang jelas sebagai dasar,” ujarnya.

Belajarlah dari Aceh

Lebih lanjut dijelaskan, harusnya semua orang belajar dari Aceh. Karena mereka masih diberikan keleluasan membuat partai lokal, setelah adanya kekhususan diberikan pemerintah pusat.

Untuk di Papua, katanya, Majelis Rakyat Papua (MRP) harus merekomendasikan ke pusat, agar setengah dari jumlah anggota DPRD baik kota/kabupaten/provinsi adalah orang Papua.

“Saya contohkan saja Kabupaten Merauke. Dimana, terdapat 30 kursi DPRD diperebutkan. Nah, 16 jatah kursi, diberikan khusus kepada orang asli Papua untuk merebut. Sedangkan 14 lain, diberikan kepada orang non Papua,” pintanya.

Dengan 16 kursi yang akan diperebutkan caleg OAP, katanya, agar memiliki hak veto atau hak politik bila mana terjadi perdebatan di lembaga dewan. 

“Kita mempunyai plus 1 yang berhak menentukan nasib daerah ini. Sebenarnya bisa dilakukan, tergantung sikap dari MRP untuk berjuang ke pemerintah pusat,” katanya.

Jadi, jelas Hengky, tak ada permintaan untuk pembentukan partai lokal. Tetapi ada kekhususan bagi caleg Papua dengan menyiapkan berapa jumlah kursi guna diperebutkan.

“Apa yang saya sampaikan ini, jauh lebih bagus dan pasti mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Memang kita orang Papua harus lebih banyak di dewan, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, jelas ada keberpihakan kepada masyarakat Papua,” katanya.

Sementara Ketua Pemuda Marind, Fransiskus Ciwe menegaskan, wajib hukumnya partai politik memberikan prioritas perekrutan terhadap caleg orang Papua. Juga proses pengkaderan di internal partai, terus dilakukan.

“Kami selalu memberikan dorongan kepad orang Marind agar bergabung di partai politik  agar membina diri. Karena kita tak berpikir jangka pendek saja, tetapi jangka panjangnya,” tuturnya.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengaku, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim surat ke semua partai politik agar memberikan perhatian kepada orang asli Papua mengikuti proses pencalegan.

“Tentunya pemerintah juga  tak mengintimidasi maupun memaksa setiap parpol,” ujar Bupati Freddy. (*)

loading...

Sebelumnya

OAP di antara investor dan investasi

Selanjutnya

Ambaidiru, Pionir Perkebunan Kopi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe