Object moved to here.

Legislator Papua: Pemetaan batas wilayah adat penting | BERITA PAPUA
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua: Pemetaan batas wilayah adat penting
  • Senin, 14 Mei 2018 — 18:49
  • 728x views

Legislator Papua: Pemetaan batas wilayah adat penting

"Ini bertujuan menjaga stabilitas daerah agar tidak terjadinya masalah akibat tanah," kata Nusi, Senin (14/5/2018).
Pertemuan Komisi I DPR Papua dengan perwakilan masyarakat adat Mamta-Tabi belum lama ini - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Saireri, Yonas Nusi mengatakan, pemetaan batas wilayah adat di Papua penting, untuk menghindari sengkarut tanah ulayat.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pertanahan, masyarakat adat, pemerintahan, hukum dan HAM itu mengatakan, kini komisinya sedang berupaya didorong penyelesaian batas wilayah adat. 

"Ini bertujuan menjaga stabilitas daerah agar tidak terjadinya masalah akibat tanah," kata Nusi, Senin (14/5/2018).

Menurutnya, pemetaan wilayah adat tidak hanya penting untuk mengetahui batas-batas wilayah adat, juga dapat digunakan pemerintah menentukan batas wilayah suatu daerah.

Dikhawatirkan ke depan akan banyak terjadi sengkarut tanah di Papua lantaran kata Nusi, kini tanah telah beralih status dari sosial ke status ekonomi.

"Dengan harga jual yang setiap tahun meningkat, tanah memiliki prospek menjanjikan," ujarnya.

Kata Nusi, dengan adanya pemetaan batas wilayah adat, dapat diketahui potensi pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam di setiap wilayah adat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, selama ini salah satu yang sering menjadi masalah di Papua adalah tanah ulayat. Untuk itu, perlu ada aturan hukum yang didorong pihak adat bersama pemerintah provinsi.

Ini agar ke depan jika investor akan berinvestasi, harus bertemu dengan pihak adat. Masyarakat adat dan hak-haknya harus diproteksi.

"Tak hanya investasi, juga mengenai tapal batas. Ini perlu. Jadi kini bagaimana mengembalikan peran pemerintahan adat," ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua Dewan Adat wilayah Mamta-Tabi, Zadrak Taime. Menurutnya, selain proteksi terhadap masyarakat adat, juga perlu ada pemetaan wilayah adat dan pendataan orang asli Papua di seluruh Papua, agar masyarakat adat tidak menjadi penonton tapi pelaku pembangunan. (*)

loading...

Sebelumnya

FJPI Papua rekomendasikan tiga poin untuk timsel KPU

Selanjutnya

Legislator terus kawal aspirasi masyarakat Pegubin

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe