Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator terus kawal aspirasi masyarakat Pegubin
  • Selasa, 15 Mei 2018 — 07:04
  • 1115x views

Legislator terus kawal aspirasi masyarakat Pegubin

"Kalau bupati selalu di Jayapura dan hanya bicara di media, ya tidak menyelesaikan persoalan," katanya kepada Jubi, di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin malam, 15 Mei 2018.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Piter Kalakmabin , perwakilan pemuda Agustinus Ningmabin, dan perwakilan ASN Yohanes Pigai ketika diwawancarai Jubi di Jayapura, Senin (14/5/2018) malam - Jubi/Timo Marten
Timoteus Marten
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Piter Kalakmabin, mengatakan legislator terus mengawal aspirasi masyarakat setempat

Tanggal 12 April lalu masyarakat di kabupaten ini membakar rumah bupati Costan Oktemka dan memalang sejumlah fasilitas untuk memerotes kebijakan bupati yang dinilai tidak pro rakyat. Oktemka juga dinilai melakukan korupsi dengan adanya proyek fiktif.

Kalakmabin mengatakan masyarakat (Pegubin) mengharapkan agar Bupati Oktemka segera ke Oksibil - ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang - untuk menemui masyarakat yang dipimpinnya dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

"Kalau bupati selalu di Jayapura dan hanya bicara di media, ya tidak menyelesaikan persoalan," katanya kepada Jubi, di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin malam, 15 Mei 2018.

"Sebagai anak daerah, datang ke Oksibil to. Dia (bupati) itu dipilih rakyat. Tidak akan selesai kalau hanya tinggal di Jayapura," lanjutnya.

Menurut dia, rakyat Pegunungan Bintang menginginkan agar persoalan diselesaikan. Bupati Oktemka juga harus berbesar hati untuk berdialog dengan masyarakatnya.

Hingga kini, katanya, dewan belum bisa membuat panitia khusus (pansus) terkait persoalan tersebut karena terkendala anggaran dan waktu.

Bupati Costan Oktemka didampingi penasihat hukumnya, Pieter Ell, kepada wartawan di Abepura, Sabtu, 28 April 2018, mengatakan pihaknya mendaftar dua kasus untuk diproses hukum. Dua kasus itu adalah pencemaran nama baik dan pembakaran rumah pribadinya.

“Saya dituduh melakukan korupsi padahal sebelum ada keputusan tetap pengadilan, siapapun tidak pantas menuding melakukan korupsi. Ada proses pembuktiannya sehingga saya memilih didampingi penasehat hukum,” ujar Oktemka.

Seorang tokoh pemuda Pegunungan Bintang, Agustinus Ningmabin, mengatakan masyarakat di Oksibil diibaratkan dengan air. Tidak ada yang menunggangi aksi masyarakat 276 kampung dan 24 distrik, sejak 12 April 2018.

"Masyarakat pasti tahu realitanya. Kami dukung mana yang benar dan salah," kata Ningmabin.

Pihaknya berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga selesai.

Lain halnya dengan salah satu ASN di Kabupaten Pegubin, Yohanis Pigai. Ia bahkan meminta Bupati Oktemka untuk segera ke kabupaten yang dipimpinnya, menjalankan aktivitas pemerintahan, dan berdialog dengan masyarakatnya guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Menurutnya, masyarakat yang melakukan demo dan palang bandara bukan segelintir orang, tapi masyarakat 276 kampung dan 24 distrik.

"Kalau dikatakan segelintir, lebih bagus datang langsung dan temui masyarakat. Tidak usah berkoar-koar di media," katanya.

Ia berpendapat, berkoar-koar di media massa hanya memperuncing persoalan dan memicu chaos. Oleh karena itu, sebaiknya bupati bersama masyarakat berdialog dan mencarikan solusi bersama demi pembangunan kabupaten yang baru berusia 15 tahun ini.

"Apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus didengar," katanya.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, mengatakan agar permasalahan tidak melebar, pemerintah provinsi sudah mengirim tim khusus ke Pegunungan Bintang guna berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

"Pemerintah ini sudah sangat komunikatif, jadi jangan karena kepentingan mereka, roda pemerintahan tidak jalan. Sebab, pemerintah tetap akan menindaklanjuti keluhan masyarakat," ujarnya di Jayapura, Senin (15/5/2018). (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Pemetaan batas wilayah adat penting

Selanjutnya

Delapan wakil perempuan akan berebut kursi KPU Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6028x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5680x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3696x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe