Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Persoalan HAM di Pasifik, organisasi masyarakat sipil solusinya
  • Selasa, 15 Mei 2018 — 18:11
  • 558x views

Persoalan HAM di Pasifik, organisasi masyarakat sipil solusinya

Selain memiliki banyak negara-negara asosiasi dan teritori di luar ruang lingkup UPR, kawasan Kepulauan Pasifik juga memiliki tingkat ratifikasi perjanjian internasional paling rendah sedunia.
Matahari terbenam di Desa Makefu, Niue. -  Development Policy Centre/ Australian National University/ Erin Thomas.
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Erin Thomas

Saya duduk di antara alunan suara diskusi, mengetik, dan telepon di sekitar saya, mendengarkan Direktur urusan Kemasyarakatan, Community Affairs, di Niue, Charlene Tukiuha, merincikan pekerjaannya. “Di sini semua orang mengenakan beberapa topi (memainkan peran) yang berbeda.” Charlene menjelaskan kepada saya seraya mendaftar sejumlah perannya sendiri yang sangat berbeda satu sama lainnya.

Dia memberitahukan saya bahwa hampir setiap orang memiliki kombinasi dari beberapa peran, di gereja, di desa, dan tanggung jawab rumah tangga, semuanya ini di luar karir mereka. Di Niue, kombinasi multi-tasking seperti ini adalah peraturan, bukan pengecualian. Bahkan, kebijakan kerja empat hari per minggu diberlakukan untuk memungkinkan orang-orang Niue agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu melakukan pekerjaan sukarela dan berbakti kepada masyarakat. Dengan populasi kurang dari 1.600 jiwa, banyak tekanan yang diberikan pada sumber daya manusia, namun itu tidak memadamkan semangat mereka untuk bekerja bagi komunitas mereka.

Charlene menceritakan kisah yang menggambarkan beberapa semangatnya mereka dalam melayani komunitas dengan sebuah kejadian. Pada pertengahan 1990-an, ada dorongan yang besar bagi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Kepulauan Cook, salah satu negara asosiasi lainnya yang memiliki pemerintahan sendiri dan juga memiliki asosiasi bebas dengan Selandia Baru seperti Nieu, dengan sigap menyusun laporan awal untuk Komite CEDAW. Perwakilan dari Kepulauan Cook membawa laporan mereka ke Jenewa, sesampainya di sana mereka menerima penjelasan bahwa mereka - secara teknis - belum meratifikasi Konvensi CEDAW. Asumsi mereka adalah bahwa ketika Selandia Baru meratifikasi CEDAW pada tahun 1985, Kepulauan Cook turut meratifikasinya sebagai negara dengan asosiasi bebas kepada Selandia Baru, tetapi ini ternyata merupakan kesalahpahaman yang sering terjadi, terutama dalam ranah HAM di negara-negara yang bukan merupakan anggota non-PBB.

Di kawasan Pasifik saja, hampir satu juta orang yang tinggal di negara-negara dan teritori-teritori yang berada di luar cakupan sebagian besar mekanisme HAM internasional. Dengan berbagai warisan imperialis yang tersisa, semua negara-negara dan teritori non-anggota PBB ini masih terhubung dengan penjajah mereka sebelumnya atau yang sekarang.

Contohnya, wilayah kepulauan Pasifik terluar Amerika Serikat termasuk Guam, Kepulauan Mariana Utara, dan Samoa Amerika; dan teritori Seberang Laut Prancis termasuk Polinesia Prancis, Wallis dan Futuna, dan Kaledonia Baru. Absennya keanggotaan PBB di negara-negara ini seringkali diabaikan karena peran negara-negara besar ‘kakak’ mereka ini; namun, dalam praktiknya, hal ini menyebabkan berkurangnya akuntabilitas pemerintahan.

Mekanisme pertanggungjawaban internasional yang paling komprehensif mengenai HAM adalah Tinjauan Periodik Universal (UPR), suatu proses peninjauan sejawat di antara sesama negara-negara anggota PBB. Berbagai rekomendasi disarankan setiap empat setengah tahun berdasarkan laporan dari negara dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun jumlah rekomendasi yang benar-benar diimplementasikan tidak tinggi, sistem pemantauan serta pengakuan atas keterbatasan dalam kebijakan HAM setiap negara ini sangat berharga bagi semua pemangku kepentingan. Beberapa traktat internasional besar seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW juga memiliki fungsi yang serupa, dengan prosedur pelaporan dan peninjauan yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Selain memiliki banyak negara-negara asosiasi dan teritori di luar ruang lingkup UPR, kawasan Kepulauan Pasifik juga memiliki tingkat ratifikasi perjanjian internasional paling rendah sedunia.

Oleh karena itu, meskipun pemerintah mungkin memiliki niat baik untuk melindungi HAM, tidak ada kewajiban hukum internasional yang mengatur mereka dalam menerapkan kebijakan tersebut seperti yang terjadi di belahan dunia lainnya.

Namun, ada kelompok-kelompok di Kepulauan Pasifik yang memperjuangkan HAM. Tim Regional Rights Resource Team (RRRT) telah bekerja selama lebih dari 20 tahun di kawasan ini untuk memperjuangkan dan melindungi HAM serta beradvokasi agar negara-negara Pasifik turut meratifikasi perjanjian-perjanjian global. Dengan berkembangnya penerapan konsep regionalisme, beberapa kesepakatan regional Pasifik yang lebih konkret tentang HAM juga telah disusun, termasuk Pacific Plan dan deklarasi Denarau 2015 Declaration yang baru.

Upaya-upaya regional seperti itu sangat efektif karena praktik terbaik dan kebijakan-kebijakan HAM yang unik dan lebih sesuai; namun kemampuan untuk memantau akuntabilitas dan implementasi di negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC) masih terbatas.

Ketika mempersiapkan laporan negara masing-masing, PIC juga terkenal suka menunda laporan mereka sampai ke titik di mana sebagian besar komite perjanjian itu, terpaksa memberikan pernyataan penutup tentang mereka semata-mata berdasarkan pada laporan negara sebelumnya dan laporan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa Konvensi, termasuk ICCPR, CEDAW, dan CRPD, juga telah menyederhanakan prosedur pelaporan, alih-alih menuntut pelaporan yang ekstensif setiap beberapa tahun, mereka telah memperbarui prosedur pelaporan sehingga pihak negara sekarang hanya perlu merespons isu-isu penting.

PIC adalah kelompok negara yang sangat beragam dan multikultural, semuanya berbagi lautan yang sama. Populasi negara PIC berkisar dari 56 jiwa di Pulau Pitcairn hingga lebih dari delapan juta jiwa di Papua Nugini, dengan keragaman budaya, sejarah, bahasa, dan pemerintahan. Jalan keluar yang paling sesuai untuk semua PIC dan wilayah serta teritori adalah dengan memprioritaskan pengetahuan dan keahlian organisasi masyarakat sipil.

Dalam semua prosedur pelaporan perjanjian internasional, ada ruang khusus bagi kelompok pemangku kepentingan lainnya untuk mengirimkan laporan ‘bayangan’ dari sisi mereka. Biasanya, laporan ‘bayangan’ sangat mudah untuk disusun dan diselesaikan, menyoroti beberapa persoalan HAM tertentu berdasarkan perspektif mereka.

Selain itu, ada juga opsi untuk mengumpulkan laporan bersama dengan mempersatukan dukungan semua kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam satu tulisan. Pendekatan ini menekankan pengalaman hidup masyarakat secara langsung, dan pandangan akar rumput tentang realitas HAM di seluruh Pasifik. Kedua alternatif ini terutama penting dalam kasus-kasus di mana laporan negara terlambat atau tidak dikumpulkan, sesuatu yang umum di Pasifik.

Banyak organisasi masyarakat sipil masih memiliki sumber daya terbatas, sehingga pelatihan tentang prosedur pelaporan ini dapat membantu menyuarakan dan memperbaiki masalah HAM secara jangka panjang, dengan mengangkat isu-isu akar rumput ke tingkat internasional.

Selain itu, pelaporan juga merupakan jalan keluar yang baik bagi negara asosiasi dan teritori yang tidak berdaulat, untuk mengangkat masalah HAM, terutama jika negara ‘kakak’ mereka adalah penandatanganan UPR.

Dan, alasan paling penting dan komprehensif tentang mengapa kita harus memperhatikan dengan saksama, bagaimana dampak perjanjian HAM internasional di negara asosiasi dan teritori non-anggota PBB adalah karena ada manusia yang tinggal di sana, dan, sayangnya, mereka seringkali diisolasikan dari upaya-upaya kami untuk melindungi dan memperjuangkan HAM di seluruh dunia.

Dengan melatih organisasi masyarakat sipil tentang prosedur pelaporan yang berlaku, kita sudah selangkah lebih dekat menuju akuntabilitas meskipun keanggotaan penuh PBB dan ratifikasi perjanjian internasional mungkin masih sedikit lebih jauh. (Development Policy Centre, Australian National University)

Erin Thomas adalah penasihat di pusat International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD).

loading...

Sebelumnya

Menteri Komunikasi Samoa bela kehadiran Tiongkok di Pasifik

Selanjutnya

Kaum perempuan di Vanuatu buat petisi untuk pemerintah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Rabu, 18 Juli 2018 WP | 4630x views
Nabire Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 4411x views
Dunia |— Minggu, 22 Juli 2018 WP | 4359x views
Jayapura Membangun |— Selasa, 17 Juli 2018 WP | 3536x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe