Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Ratusan anggota Polri Papua ikuti sosialisasi UU pers
  • Selasa, 15 Mei 2018 — 19:24
  • 604x views

Ratusan anggota Polri Papua ikuti sosialisasi UU pers

"Walapun berada diluar sistem formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi kepada publik sekaligus menjadi kontrol sosial, karena kebebasan pers menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara," kata dia.
Ahli Pers Victor Mambor sedang memberikan materi dalam sosialisasi undang-undang pers bagi anggota Polri di Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ratusan anggota Polri mengikuti sosialisasi Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang digelar Kepolisian Daerah Papua, di Aula Elsama Numbery SPN Jayapura, Selasa (15/5/2018).

Sosialisasi yang dimulai sejak pagi, melibatkan Plt Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Lucky Ireeuw dan Ahli Pers Victor Mambor sebagai narasumber utama.

Dalam arahannya, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Yakobus Marjuki mengatakan pers memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. 

"Signifikasi peran pers terletak pada perannya untuk menghadirkan kembali realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bentuk kemasan informasi yang sehat bagi masyarakat," kata Yakobus.

Ia menekankan, pengakuan terhadap kemerdekaan pers dan hak warga negara untuk informasi merupakan salah satu hak asasi yang harus dijamin keberadaannya dalam suatu negara hukum.

"Indonesia sebagai negara hukum juga harus diimplementasikan untuk menghargai kemerdekaan pers dan hak rakyat guna memperoleh dan mencari informasi yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28f UUD 1945," ujarnya.

Ia menjelaskan, pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai kontrol dan dilandasi dengan “checks and balances” (pengecekan dan keseimbangan). Untuk itu, pers harus bebas dari kapitalisme dan politik.

"Walapun berada diluar sistem formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi kepada publik sekaligus menjadi kontrol sosial, karena kebebasan pers menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara," kata dia.

Dalam iklim kebebasan pers, dapat dikatakan pers merupakan peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lainnya, yang berpotensi melakukan off power (penghentian kekuatan), juga demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers sejalan dengan perkembangan itu.

UU 40 tahun 1999, ujar ia, merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang mempunyai fungsi wujudkan satu kehidupan bersama yang baik. Oleh karena itu, pers harus menjaga hati nurani untuk keberlangsungan demokrasi. 

"Pers sebagai lembaga profesional harus melakukan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat," katanya.

Plt Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireeuw mengatakan pers wajib melayani hak jawab bila ada pemberitaan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak koreksi apabila ada pemberintaan yang salah.

"Silahkan datangi kantor redaksi dan berikan hak jawab, dan itu harus dimuat. Apabila tidak dilakukan media bisa kena sanksi yang berat," kata Ireeuw.

Namun, pers juga memiliki hak tolak meskipun wartawan mengetahui banyak hal yang terjadi di lapangan, baik demo, kecelakaan maupun hal lainnya.

"Produk (berita) yang ditulis wartawan merupakan kesaksian wartawan soal kejadian yang terjadi di lapangan, itu bisa dipakai sebagai bukti oleh pihak kepolisian. Tidak bisa wartawan dipanggil setiap hari, kapan ia kerja. Itu sebabnya undang-undang pers menjamin adanya hak tolak, kecuali menyangkut keselamatan negara," ujarnya.

Koordinator AJI Wilayah Papua dan Papua Barat yang juga merupakan Ahli Pers, Victor Mambor menilai Undang-undang Pers di Indonesia paling baik, sehingga semua orang bisa menjadi wartawan.

"Siapa saja yang bisa melakukan kegiatan meliput, mengolah dan menyebarkan informasi bisa disebut sebagai wartawan, inikan jadi repot. Inilah yang harus diatur secara baik," kata Mambor. (*) 

 

loading...

Sebelumnya

Mando Mote: Penyelesaian kasus Nabire harus transparan

Selanjutnya

Besem Gombo dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Biak Numfor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6029x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5681x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3697x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksio[email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe