close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. 20 tahun reformasi, media abal-abal terus subur
  • Kamis, 17 Mei 2018 — 21:54
  • 1167x views

20 tahun reformasi, media abal-abal terus subur

"Sebenarnya Dewan Pers tidak ada hak sekali pun untuk memberantas media abal-abal. Mereka sebenarnya bisa ditarik menjadi pers benar asal ada edukasi," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar kepada Antara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Logo Dewan Pers - Jubi/dewanpers.or.id
ANTARA
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jakarta, Jubi - Dewan Pers memberikan penilaiannya terkait perkembangan reformasi khususnya di dunia pers Indonesia. Meskipun sudah 20 tahun reformasi masih terdapat banyak media abal-abal atau media kurang bermutu, sebaiknya mereka dirangkul untuk diedukasi agar menjadi media yang profesional.

"Sebenarnya Dewan Pers tidak ada hak sekali pun untuk memberantas media abal-abal. Mereka sebenarnya bisa ditarik menjadi pers benar asal ada edukasi," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar kepada Antara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sebanyak 43.000 media daring tidak patuh pada aturan dan tidak menjalankan nilai jurnalisme yang baik merupakan pekerjaan besar untuk Dewan Pers, misalnya hanya untuk mendatanya pun akan sulit.

Djauhar menekankan pentingnya kompetensi pewarta dalam menulis hal yang mengkritik, baik sosial mau pun pemerintah.

Selain edukasi, menurut Djauhar, pewarta dari media abal-abal juga harus bersedia melakukan sertifikasi agar berpindah tidak lagi di kawasan media abal-abal.

"Ini bagian edukasi mendidik, jangan sampai mereka terjebak. Mungkin mereka sendiri tidak tahu. Itu tugas bersama untuk mengedukasi mereka," ucap Djauhar.

Pewarta tersebut sudah berpraktek menjadi pers sehingga disayangkan apabila karena ketidaktahuan mereka kemudian melakukan hal yang tidak sesuai semangat reformasi.

Pers, kata dia, harus profesional, bukan menjadi pers yang mencari uang dengan cara pintas, seperti memeras narasumber.

Berdasarkan survei The Economist, sebanyak 87 persen masyarakat Indonesia percaya kepada media arus utama. Bahkan di Indonesia, tingkat kepercayaan media arus utama lebih tinggi daripada pada pemerintah.

Untuk itu, marwah jurnalisme profesional harus dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

loading...

Sebelumnya

Mayday disusupi politik?

Selanjutnya

Rupiah melemah, Sri Mulyani: BI pasti punya langkah antisipasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4952x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4345x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4102x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2549x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe