Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perekrutan tenaga honorer di Nabire tanpa sepengetahuan Bupati
  • Sabtu, 19 Mei 2018 — 16:52
  • 737x views

Perekrutan tenaga honorer di Nabire tanpa sepengetahuan Bupati

Hal itu menjadi alasan Pemkab Nabire tak mengalokasikan upah untuk tenaga honorer.
Bupati Nabire, Isaias Douw. – Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi-Bupati Nabire, Isaias Douw, mengaku tidak pernah merekrut tenaga kontrak atau tenaga honorer di lingkungan Pemkab Nabire dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Hal itu menjadi alasan Pemkab Nabire tak mengalokasikan upah untuk tenaga honorer.

“Tidak ada perekrutan tenaga honorer, yang ada merupakan kerja masing-masing OPD, tanpa ada arahan dari pimpinan daerah,” ujar Douw, Jumat (18/5/2018).

Menurut dia tenaga kontrak yang ada tidak perlu menuntut yang berlebihan, apa lagi mendesak pembayaran upah. Seharusnya tenaga honorer meminta Surat Keputusan (SK) karena jika ada SK maka gaji bisa dibayarkan.

“Dari pada minta gaji lebih baik minta SK. Sebab berdasarkan SK tersebut maka upah bisa dibayarkan,” katanya.

Menurut dia, pembayaran gaji atau upah harus melalui mekanisme serta aturan administrasi keuangan, karena pembayarannya melalui sumber dana yang jelas.

Tercatat total tenaga honorer dari 15 OPD di Kabupaten Nabire saat ini sebanyak 1.400 orang. Jumlah itu dinilai terllu banyak, sehingga masing-masing OPD harus mengurangi. “1.400 terlalu banyak, jadi tiap OPD harus kurangi sesuai kebutuhan,”.

Isaias juga mengingatkan agar kepala  OPD tidak menambahkan tenaga honorer. mengingat jumlah yang sudah ada sangat banyak. “Sebab tenaga honorer harus memiliki SK Bupati, bukan SK dari kepala OPD,” katanya.(*)

loading...

Sebelumnya

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe