Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Dari aksi palang tanah hingga gembok pintu kantor perusahaan
  • Senin, 21 Mei 2018 — 10:30
  • 833x views

Dari aksi palang tanah hingga gembok pintu kantor perusahaan

“Masyarakat mengambil sikap memalang sebagai sebagai bentuk ketidakpuasan, karena apa yang menjadi hak mereka tak direspon sungguh-sungguh,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat pemilik ulayat delapan marga dari Distrik Kaptel – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

PANITIA khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke kembali memanggil Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah setempat untuk mendengar penjelasan seputar penyelesaian uang tali asih dari PT Nutfa Marind Permai kepada masyarakat pemilik ulayat delapan marga di Distrik Kaptel.

Hingga kini terjadi tarik ulur pembayaran uang talih asih. Setiap marga dijanjikan uang senilai Rp 300 juta yang tak kunjung terselesaikan. Masyarakat pemilik ulayat lalu melakukan pemalangan lokasi lahan untuk kegiatan hutan tanaman industri. Masyarakat juga menggembok kantor perusahaan di Kampung Boepe.

Pertemuan  itu dihadiri Kepala BPKMD Kabupaten Merauke, Tjahyo Purnomo bersama sekretaris serta beberapa kepala bidang. Juga perwakilan dari Bappeda serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merauke yang berlangsung di ruang rapat dewan Kamis 17 Mei 2018.

Berbagai sorotan tim pansus kepada pemerintah maupun PT Nutfa Marind Papua. Sayangnya, wakil dari perusahaan tak hadir dalam pertemuan tersebut.

Seorang anggota pansus, Syarifuddin mengatakan selama ini, belum ada standarisasi tentang pembayaran uang tali asih yang harus dibayar perusahaan kepada pemilik ulayat. Kedepan, pemerintah harus memikirkan kembali.

Ketika perusahaan sudah beroperasi dan mendapatkan keuntungan, harusnya memberikan perhatian kepada pemilik ulayat. Sehingga mereka tak hanya sebagai penonton.

“Disitu juga ketika perusahaan sudah berjalan 5-10 tahun, kita dapat mengetahui bentuk riil kegiatan yang telah dilakukan perusahaan untuk pemberdayaan terhadap pemilik ulayat,” katanya.

Dijelaskan, lahan masyarakat telah digunakan untuk investasi jangka panjang. Ketika masa kontrak selesai, tentu yang diharapkan ada bukti nyata ditinggalkan perusahaan yang bisa dikembangkan terus oleh masyarakat untuk menopang hidup keluarga.

Dari hasil kunjungan pansus ke Kampung Boepe, menemukan selama ini perusahaan tak pernah mesosialisasikan kepada masyarakat pemilik ulayat. Akibatnya terjadi miss communication dan dampaknya adalah tak ada kesepakatan untuk pembayaran uang tali asih.

“Ya, karena pemilik ulayat dari delapan marga meminta masing masing Rp 300 juta yang tak kunjung diselesaikan, maka terjadi aksi pemalangan lahan dan menggembok pintu kantor,” katanya.

Menurutnya sudah pasti perusahaan merasa rugi. Tetapi disatu sisi, apa yang menjadi hak masyarakat mestinya diperhatikan. Jika terus digantung terus begini, otomatis pemilik ulayat akan melakukan ‘pemberontakan.’

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Merauke tentang tanah ulayat, Nathaniel Paliting mengungkapkan, pihaknya bingung dengan pemerintah yang tak cepat  menyelesaikan persoalan pemalangan lahan di Kampung Boepe oleh pemilik ulayat.

“Memang sampai sekarang, belum ada titik temu penyelesaian. Kita sudah mempertemukan perwakilan perusahaan bersama pemilik ulayat, tetapi belum ada hasilnya. Karena mereka tetap berpendirian meminta uang tali asih Rp 300 juta tiap marga,” katanya.

Terkadang, kata Paliting, ada perusahaan nakal mengambil kesempatan melihat masyarakat yang kurang mengerti.

Dari pertemuan di Kampung Boepe beberapa bulan lalu, menurutnya telah ada pembicaraan soal uang tali asih. Mestinya perusahaan cepat merespon dan membayar sesuai permintaan. Sehingga aktivitas pembukaan lahan, dapat berjalan dengan lancar.

“Masyarakat mengambil sikap memalang sebagai sebagai bentuk ketidakpuasan, karena apa yang menjadi hak mereka tak direspon sungguh-sungguh,” ujarnya.

Diakui jika dua marga dari delapan telah menerima uang tali asih. Hanya saja nilanya tidak sesuai. Sehingga aksi protes pun terus dilancarkan sampai sekarang.

Palitin menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan dokumen kesepakatan antara pihak perusahaan bersama masyarakat.

“Setelah kami baca satu per satu item di dalam dokumen mulai dari proses tanam hingga panen, tak ada kesepakatan untuk diberikan kepada pemilik ulayat,” tegasnya.

“Saya kira ini menjadi suatu catatan penting bagi pemerintah untuk diperhatikan di waktu mendatang,” pintanya.

Secara terpisah Kepala Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah Kabupaten Merauke, Tjahyo Purnomo mengaku, pihaknya tak bisa mengambil keputusan, setelah adanya pemalangan tanah oleh pemilik ulayat di Kampung Boepe.

Tjahyo akan melaporkan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze terlebih dahulu. Sehingga dapat diatur waktu untuk pertemuan bersama.

Saat pertemuan juga, baik perusahaan, investor, pemilik tanah ulayat delapan marga serta DPRD, harus duduk bersama untuk mencari solusi sekaligus ada langkah penyelesaian. (*)

loading...

Sebelumnya

Infografis : Jumlah kasus penyiksaan di Tanah Papua dalam 6 tahun terakhir

Selanjutnya

Asa petani Kopi Ambaidiru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat