close
Banner iklan disini
TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nabire Membangun
  3. Masyarakat adat dukung sikap ex-rimbawan kehutanan Nabire
  • Senin, 21 Mei 2018 — 22:46
  • 1700x views

Masyarakat adat dukung sikap ex-rimbawan kehutanan Nabire

Tercatat penolakan dilakukan oleh ex rimbawan dengan cara memalang Kantor Dinas Kehutanan di Nabire di jalan Pepere.
Kantor Dinas Kehutanan Nabire yang saat ini sedang di palang. Selasa [22/5/2018] – Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Badan Musyawarah Adat (BMA) suku Wate Kabupaten Nabire, mendukung penuh aksi dan sikap ex - rimbawan kehutanan setempat yang menolak pelantikan Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK). Tercatat penolakan dilakukan oleh ex rimbawan dengan cara memalang Kantor Dinas Kehutanan di Nabire di jalan Pepere.

“Kami dukung tindakan mereka, sebab tidak ada keterwakilan anak adat Nabire di situ,” ujar  Kepala Sub Suku Wate Kota Nabire, Yohanes Wanaha, Senin (21/5/2018).

Wanaha secara tegas meminta Gubernur dan jajaran Pemprov Papua meninjau kembali pelantikan pada hari Senin, 14 Mei 2018 lalu. “Kami menolak dan minta Gubernur meniinjau kembali,” kata Wahana menegaskan.

Menurut Wahana, kebijakan pengangkatan kepala dinas dinas melecehkan suku besar Wate di Kabupaten Nabire atas hak masyarakat hukum adat di tanah itu. Tercatat sebagian besar wilayah Kabupaten Nabire adalah wilayah adak suku besar Wate.

"Namun selama puluhan tidak pernah mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat suku suku setempat," katanya.

EX Rimbawan Kehutanan Nabire, Tenny Sembor, juga minta Plt. Gubernur Papua meninjau ulang pelantikan KCDK Nabire dan perangkatnya yang telah dilantik.

“Pelantikan tersebut tidak memihak kepada putra daerah asli Nabire, sesuai UU Otonomi Khusus,” Sembor.

Ia menolak mereka yang dilantik menduduki di jabatan dan ditempatkan di Kantor Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) 06 dan kesatuan pengelolaan hutan lindung wilayah Kabupaten Nabire. (*)

loading...

Sebelumnya

Dewan pertanyakan penyelesaian jembatan kali Nabire

Selanjutnya

Harkitnas, Nabire ingin tingkatkan kualitas SDM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4865x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4289x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4153x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3487x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2941x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe