TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Otsus masih berlangsung, anak adat terus tersingkirkan
  • Rabu, 23 Mei 2018 — 02:10
  • 1576x views

Otsus masih berlangsung, anak adat terus tersingkirkan

Kantor Dinas Kehutanan Nabire yang dipalang – Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
[email protected]
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SETELAH hampir sepekan kantor cabang Dinas Kehutanan (KCDK) wilayah VI Nabire dipalang oleh mantan ASN Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire. Akhirnya palang dibuka dan lepas oleh pimpinan KCDK wilayah VI Nabire.

Aksi pemalangan dilakukan sebagai aksi protes keputusan Plt. Gubernur Papua yang melantik pejabat di kantor tersebut. Pelantikan pejabat dinilai tidak mempertimbangkan UU No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus yang mengamanatkan prioritas bagi orang asli Papua (OAP), khususnya putra asli Nabire. Keputusan tersebut juga dianggap tidak mempertimbangkan mantan ASN Dinas kehutanan Nabire yang kini dilebur ke provinsi.

KCDK wilayah VI Nabire dibentuk sebagai akibat pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sesuai amanat kedua aturan tersebut, aparat dan kewenangan dinas kehutanan kabupaten diserahkan ke provinsi. Provinsi Papua lalu membuka kantor cabang di kabupaten sebagai perpanjangan tangan dari dinas kehutanan provinsi. Sayangnya, struktur pejabat yang dilantik di KCDK wilayah VI Nabire, tidak mengakomodir mantan ASN Dinas Kehutanan Nabire yang notabene mengetahui situasi dan kondisi di kabupaten tersebut.

Tenni Sembor,mantan ASN Dinas kehutanan Nabire menjelaskan dengan pemberlakuan UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua, Plt Gubernur Papua harus menggunakan undang-undang tersebut untuk mengambil keputusan termasuk dalam penunjukkan kepala dan struktur KCDK wilayah VI Nabire. Plt Gubernur Papua seharusnya memprioritaskan anak asli Nabire sebagaimana amanat UU No.21/2001 tentang Otsus Papua.

Sembor menjelaskan selain struktur, 100 persen ASN yang dilantik tidak ada yang berasal dari Kabupaten Nabire yang merupakan Wilayah Adat Saireri dan notabene sebagai pemilik hak ulayat, di Kota Nabire.

“Jadi kami nilai ini melecehkan anak adat Papua khususnya masyarakat adat di Nabire. Padahal amanat UU Otsus yang menjadi dasar perlindungan dan keberpihakan melindungi dan menghargai hak - hak serta kearifan lokal masyarakat adat papua,” kata Tenni Sembor, Selasa (22/5/2018).

Fakta lainnya kata Sembor, jika mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, anak-anak adat  Suku Wate telah memenuhi syarat, golongan dan kepangkatan serta masa kerja dan juga latar belakang disiplin ilmu Tehknis Kehutanan.

“Kami juga memiliki kemampuan dan kualitas Tehknis  bahkan lebih dari personil ASN yang telah dilantik tersebut. Tapi mengapa anak asli Nabire diabaikan?” katanya.

Akibat pelantikan yang tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut,kata Sembor menimbulkan kekecewaan dan terciptanya kesenjangan sosia di lingkup mantan ASN Dinas kehutanan Nabire.

Mantan rimbawan Dinas Kehutanan Nabire lainnya, Marthinus Taa menilai, hal tersebut sangatlah tidak wajar. Di era otonomi khusus, namun orang asli Nabire tidak ada satupun yang menduduki posisi jabatan tertentu dalam sturktur KCDK wilayah VI Nabire.

“Sementara instansi ini fungsinya untuk mengelola hutan di Nabire yang terkait dengan hak adat dan hak ulayat masyarakat adat,” ujarnya.

Sesuai amanat UU Otsus, putra asli seharusnya tidak lagi menjadi penonton. Anak-anak asli seharusnya diberdayakan agar memiliki peran langsung dalam pembangunan di daerahnya. Bila Plt. Gubernur tidak meninjau ulang pelantikan tersebut, maka amanat Otsus akan tidak tercapai. Dan putra putri terbaik Suku Wate yang merupakan pemilik Kota Nabire dan sekitarnya akan menjadi penonton saja.

 “Ada ASN SK-nya tidak diahlikan ke provinsi dan memilih tetap menjadi ASN Kabupaten Nabire. Tapi kok saat pelantikan dia bisa dilantik dan masuk dalam struktur. Ini kan aneh,” kata Taa

Taa mengungkapkan permasalahan kehutanan sangat kompleks. Ada oknum ASN yang terlibat dalam pengelolaan hutan, bahkan ada oknum rimbawan yang memiliki usaha di bidang kehutanan. Apalagi harga kayu  lokal di Kota Nabire sangat tinggi.

“Industri kan saat berdiri, harus ada terkait dengan dengan areal. Tetapi karena faktor ASN yang terlibat dalam usaha dan memiliki usaha, sehingga saat ini banyak industri yang tidak jelas sumber bahan baku dan arealnya dimana,” terangnya.

Badan Musyawarah Adat (BMA) suku Wate Kabupaten Nabire menyatakan keprihatinannya atas pelantikan tersebut. Kepala Sub Suku Wate Kota Nabire, Yohanes Wanaha meminta Gubernur dan jajaran Dinas Kehutanan Pemprov Papua untuk meninjau kembali pelantikan pada hari Senin, 14 Mei 2018 lalu.

“Ini bentuk pelecehan terhadap hak masyarakat hukum adat di tanah ini. Otsus masih berlangsung, tapi selama puluhan, Pemerintah hampir tidak pernah mengakomodir hak – hak masyarakat hukum adat suku kami,” katanya.

Dia meminta Gubernur untuk segera merevisi pelantikan tersebut  dan memperhatikan anak – anak adat Suku Wate.

“Saya minta Pak Gubernur harus memperhatikan anak asli Suku Wate. Mereka banyak yangmemenuhi persyaratan, dan mampu. Perhatikan mereka, agar mereka juga merasa terlibat di tanahnya sendiri dan dapat berperan langsung dalam pembangunan, terutama di tanah mereka sendiri,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Perjuangan berbuah manis

Selanjutnya

Pemain Harapan Putra jalani tes VO2 Max

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat