Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Pemilu yang berkualitas dan sistem noken di Papua
  • Rabu, 23 Mei 2018 — 15:58
  • 3110x views

Pemilu yang berkualitas dan sistem noken di Papua

“Pemilih cerdas melahirkan pemilu berkualitas, Pemilu harus berintegritas, pemilu sekali tapi persaudaraan tetap  ada untuk selamanya”. 
Pemilu dengan sistem noken di Papua - Jubi/Dok.
Timoteus Marten
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh: Herbert Amohoso

Tahun politik sudah menghampiri kita, bahkan sekarang kita sudah dan sedang berada di dalamnya. Buktinya tanggal 27 Juni 2018 sebagian wilayah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Tahun 2019, dilaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (pileg). Pada pilkada 2018, masyarakat Papua akan memilih gubernur dan wakil gubernurnya, dan tujuh kabupaten melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Ketika memasuki tahun-tahun politik, tak jarang kita mendengar dan melihat jargon-jargon bermunculan melalui berbagai media massa (cetak, elektronik) dan media sosial (medsos), yang disampaikan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu, pemimpin pemerintahan (presiden, gubernur dan bupati/walikota) tokoh masyarakat dan agama, pimpinan TNI-Polri dan komponen lainnya membuat jargon kampanye untuk mengajak masyarakat umum terlibat di dalam pemilu dan melaksanakan pemilu secara aman, damai, bermartabat dan berkualitas. Inti jargon itu adalah mengajak masyarakat tetap menjaga hubungan harmonis antarsesama masyarakat sebelum, saat dan sesudah pemilihan, agar pesta demokras tidak dicederai dengan konflik yang pasti akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Jargon itu misalnya: 

Pemilih cerdas melahirkan pemilu berkualitas, Pemilu harus berintegritas, pemilu sekali tapi persaudaraan tetap  ada untuk selamanya”. 

Dengan melihat hal tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap orang sangat mengharapkan sebuah proses demokrasi (pemilu) yang aman, damai dan konstitusional. 

Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang penyelenggaraannya dari awal sampai akhir terlaksana mengacu pada amanat undang-undang dengan berasaskan Luber Jurdil (langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil). Hal itu tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam regulasi ini integritas semua komponen yang terlibat dalam proses pemilu diharapkan dapat diwujudnyatakan sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur, komponen penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Panwaslu dari tingkat pusat sampai di daerah.

Mereka ini sangat diharapkan memainkan peran berdasarkan UU, yakni menjalankan tugas sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif dan efisien, selanjutnya komponen pemilih (constituent) komponen ini diharapkan cerdas menempatkan diri, tidak mudah terpengaruh dan tergiur dengan ajakan-ajakan yang mencelakakan, berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan konflik antar sesama, komponen berikut adalah para elite dan kaum berkuasa di daerah komponen ini diharapkan integritasnya untuk tetap berwibawa, tidak menggiring, memprovokasi dan tidak memprogpagandakan situasi dengan kekuasaan yang dimiliki. Intinya bahwa semua komponen ini wajib berpartisipasi dan berperan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pesta demokrasi pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Pemilu berkualitas dapat diukur indikatornya jika berjalan sesuai dengan amanat UU, keterlibatan pemilih yang signifikan, tidak ada sengketa pemilu yang diadukan ke Makamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tidak adanya konflik dan kekerasan horizontal di tengah masyarakat (luka pemilu). Jika pemilu berakhir tanpa ketiga hal ini maka secara frontal dapat kita nyatakan bahwa pemilu di suatu daerah telah terlaksana dengan berwibawa dan berkualitas.

Terlepas dari sebuah pesta demokrasi yang berkualitas dengan asas luber jurdil, yang merupakan hak segala warga negara yang dijamin dalam undang-undang dan konvenan internasioal tentang hal sipil dan politik, yakni di setiap pemilu wajib dilaksanakan dengan unsur satu orang satu suara (one man one vote) dalam menyalurkan hak politik, baik ketika memilih maupun dipilih. Khusus di Papua (terutama wilayah pegunungan tengah), ada satu sistem pemilu yang menjadi pembeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu pemilu dengan sistem noken.

Pemilu sistem noken pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Beberapa alasan dilangsungkan pemilu noken; 

Pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses akses transportasi, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat misionaris, sehingga akan berdampak pada inskonsitensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu;

Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampung-kampung masih hidup secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih;

Ketiga, sosial budaya. Faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua adalah sosial budaya. Secara sosial-budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan bigman (orang besar). Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif kolegial, misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku (big man) mereka. Faktor ini saat itu dinilai sangat relevan untuk diadopsi ke dalam sebuah regulasi untuk menetapkan pemilihan noken menjadi sah.

Ketiga faktor di atas memiliki kontribusi yang sangat positif  untuk keluarnya keputusan MK dengan nomor 47-81/PHPU-A-VII/ 2009 tentang Pemilu Sistem Noken di Papua, dengan dalih  MK memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam pemilu dengan cara (sistem) “kesepakatan warga” atau aklamasi tetapi kemudian MK membatasinya untuk tidak dilakukan di daerah lain yang tidak melakukan sistem noken. Aturan MK ini baru keluar pada tahun 2009.

Dalam beberapa pernyatan KPU dan KPU Papua sebagai penyelengara pemilu, mengatakan keputusan ini masih menjadi fokus kajian oleh KPU sebagai penyelengara pemilu untuk merumuskan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilu sistem noken ini di Papua.

Sistem noken sering dimultitafsirkan oleh masyarakat, sebagian masyarakat memahami bahwa sistem noken adalah perubahan objek yaitu wujud kotak suara KPU yang diganti dengan wujud noken kemudian digantung ketika pemilihan sedang berlangsung, noken yang digantung itu bertujuan sebagai pengganti kotak suara untuk mengisi surat suara di dalamnya, adalah pula yang beranggapan bahwa sistem noken  mengandung makna filosofis, yakni membuka, mengisi dan mengikat. 

Dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat, kemudian hal tersebut dimaknai dalam nilai pemilu dengan membuat komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat bersama. Kedua hal dan anggapan tersebut dibenarkan untuk dapat dilaksanakan dalam pemilu noken.

Sekilas, noken adalah salah satu benda budaya masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat pegunungan pada khususnya. Noken adalah tas (kantong) tradisional masyarakat Papua. Setiap wilayah di Papua berdasarkan suku bangsanya memiliki bentuk dan motif noken yang berbeda-beda, motif tersebut dapat menggambarkan ciri khas dan identitas masyarakatnya, bahan dasar noken itu sendiri diambil dari serat kayu dan serat anggrek.  

Tetapi dewasa ini dengan mudah kita dapat menjumpai kaum wanita (mama-mama Papua) yang merajut noken menggunakan benang di kota-kota besar di Papua, seperti kota Jayapura. Kita menjumpai mama-mama Papua di pinggir jalan dan emperan tokoh, sedang duduk sambil merajut dan menjual hasil rajutan noken mereka di sana. Sedangan dalam kehidupan dan rutinitas masyarakat Pegunungan Papua  noken tidak dapat dipisahkan, untuk seorang wanita noken adalah satu kebutuhan utama, seperti kebutuhan pakai, karena kemanapun dia pergi pasti dia mengenakan noken, bahkan segala benda yang dibawanya pasti diisi dalam noken, seperti bahan makanan dari kebun, kayu bakar, bahkan anak bayi juga dapat diisi di dalam noken, sedangkan untuk kaum pria noken berukuran kecil, selalu diisi kebutuhan kaum pria seperti rokok, dan sebagainya tentu noken memiliki kandungan makna dan filosofis budaya, pada beberapa suku di Papua noken digunakan sebagai alat bayar maskawin tambahan untuk perempuan. 

Kita juga dapat memahami bahwa dalam suatu kesempatakan ketika masyarakat pegunungan Papua  memberikan benda  kepada seseorang dalam  noken dan diikat tali nokennya,  hal itu mengindikasikan bahwa pemberian suatu material itu secara utuh dan lengkap dengan iklas. Pada tanggal 4 Desember  2012  di Paris oleh UNESCO Badan PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudaya menetapkan noken sebagai benda warisan budaya dunia.

Pemilu sistem noken sangat beda dinamika dan pelaksanaan dengan pemilu yang lazim terjadi di daerah Indonesia. Gambaran teknis perbandingan pemilu di daerah lain pemilu dilakukan dengan rekapitulasi suara di TPS sesuai dengan kenyataan pemilih yang datang mencoblos pada saat pemilihan berlangsung,  contoh  di satu TPS ada 300 DPT yang mencoblos ketika waktu pemilihan dibuka 200 orang berarti secara sah 100 lainnya dinyatakan golput (tidak memilih). Hal ini wajib dan konstitusional. Perbedaannya adalah rekapitulasi di wilayah yang menyelenggarakan sistem noken bahwa 100 lain yang tidak mencoblos itu juga direkap suaranya, sehingga tidak ada orang yang golput. Dengan kata lain, semua DPT di TPS bersangkutan dapat memilih. Suara itu direkap atas nama calon yang sudah dimusyawarahkan bersama untuk diberikan dukungan, dua dinamika pemilu yang bertolak belakang secara hokum, tetapi memenuhi unsur keabsahan dalam pelaksanannya. Pemilu yang diatur secara resmi harus memenuhi unsure luber, sedangkan pemilu sistem noken berasaskan langsung umum, dan bebas.

Apakah kemudin sistem noken kita menjustifikasi sebagai satu kesalahan di Papua atau menjadi satu akar masalah konflik di Papua, secara kenyataan dengan melihat riwayat pemilu tiga kali yang kita lewati postif faktor ini dapat mempengaruhi timbulnya konflik-konflik horizontal di Papua, karena oknum yang memiliki kepentingan dari proses pemilu dapat memainkan peran menggiring (objekkan) masyarakat dengan kepentingan politik mereka, mengadudombakan masyarakat dan memicu masyarakat untuk berkonflik, sehingga puncaknya muncul beberapa konflik kekerasan dalam pemilu tahun 2009 dan 2014.

Pemilu noken memiliki satu kerancuan melahirkan sebuah ruang untuk terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki kuasa dan kehendak di daerah, kehendak untuk menentukan suara dan dukungan, kehendak kepala suku, kehendak bupati, kehendak tokoh agama, adat, kehendak dewan dan kehendak kepala distrik kehendak kaum intelektual, setiap komponen  sok memainkan peran sok berkuasa yang hanya mengobjekan atau memperalat masyarakat, memicu masayarakat untuk berkonflik. Pemilihan sistem noken kita tidak langsung katakan sebuah kesalahan atau cacat hokum, tetapi dalam tulisan hendak saya menyampaikan bahwa sistem noken adalah sebuah sistem pemilihan yang diupayakan  terwujud berdasarkan kondisi riil daerah pedalaman Papua saat itu tetapi oleh oknum tertentu salah ditafsirkan dengan menggiring sesuai dengan kepentingan oknum itu sehingga menciptakan ruang-ruang konflik dan kekerasan di Papua.

Apa yang perlu dilakukan dan apa harapan dari penulisan ini

Dalam persolan ini kita tidak kambinghitamkan oknum atau lembaga tertentu untuk  betanggung jawab penuh terhadap dinamika di atas. Apakah pemilu sistem noken di Papua kemudian kami secara lugas nyatakan tolak dan tidak sah? Ya, bisa saja tetapi apakah kesiapan kita dalam melaksanakan pemilu secara demokratisi sudah matang? Pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab dengan komitmen dan kondisi kebutuhan daerah Papua saat ini.

Dengan memasuki pemilu keempat sejak sistem pemilihan noken di Papua berlaku tahun 2004, 2009, 2014, dan menjelang 2019 apakah sisten noken ini terus dilaksanakan sebagai seuatu kearifan lokal daerah? Apakah ini bukan merupakan stigma lama yang paksa kita rawat dan labelkan kembali pada pundak kita bahwa orang Papua tertinggal dan terbelakang? Wajib kita melihat dan menelaah kembali faktor yang telah mendukung penyelenggaraan sistem noken di Papua tahun 2004. Kita harus ketahui bahwa tahun 2004 pemilu sistem noken di Papua diberlakukan, sebagian wilayah di Papua belum mengalami pemekaran menjadi daerah otonomi baru sehingga tingkat kesulitan biaya dan akses pemilu sangat tinggi. Sedangkan tahun 2018  ini nyatanya hampir seluruh wilayah Papua sudah mengalami pemekaran daerah otonom baru, dengan adanya pemekaran tidak menutup kemungkinan bahwa ada daerah baru yang terisolasi dibuka, ada akses teranportasi dibangun tentu menopang beban biaya pemilu berkurang.  Dengan demikian,  masalah geografis sudah tidak relevan lagi untuk mempertahankan sistem noken, kecuali di daerah yang sama sekali belum terbuka dari keterisolasian (Pedalaman Papua masih ada daerah yang belum terbangun akses transportasi  yang memadai untuk membuka keterisolasian), faktor SDM, dengan adanya pembukaan daerah yang terisolasi tentu dapat membuka pusat-pusat pendidikan formal dan informal, pusat-pusat pendidikan ini dapat memainkan peran penting dalam peradaban pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan dunia luar, hampir sebagian anak muda di daerah yang melaksanakan pemilu sistem noken sudah berpendidikan tinggi, otomatis faktor SDM bukan lagi alasan untuk kita pertahankan pemilu sisten noken. Apakah faktor sosial budaya menjadi alasan kita pertahankan?  Ya, untuk filosofinya kita pertahankan dan itu mutlak bagi kita sebagai pemilik nilai budaya dari noken itu, tetapi ketika kita korelasikan dengan proses pemilu dan sangat besar potensi  menimbulkan hal negatif seperti pontensi konflik dan sebagainya, maka kita harus dengan berani keluar dan meninggalkan hal tersebut.

Jika filosofi itu kemudian hanya digunakan sebagai topeng untuk merebut kekuasaan dengan menghancurkan tatanan kehidupan sosial maka kita harus berani mengatakan tidak dan tolak, karena kebudayaan sendiri pada hakikatnya selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dimana manusia itu dapat hidup, kita tidak bisa pura-pura melestarikan nilai budaya kita, sementara diiterpretasikan sebagai suatu sumbu konflik dalam masyarakat.

Tahun 2019 di Papua kemungkinan tetap masih menggunakan pemilu sistem noken di beberapa daerah. Hal ini kembali pada komitmen para penyelengara pemilu dan pemegang kekuasan (pemerintah), sejauh mana pemerintah sudah membuat terobosan baru dalam membangun  kesadaran politik dengan menyiapkan dan membangun fasilitas penunjang serta SDM di daerah bersangkutan.  Bagaimana peran lembaga lainnya semisal perguruan tinggi, LSM, kelompok maupun perseorangan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memahami sistem pemilu yang baik dan benar? Apakah pendidikan politik sudah berjalan dengan baik di tengah masyarakat pedalaman Papua? Seperti apa kontribusi partai politik bagi masyarakat, karena parpol juga memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik (dikpol)  bagi konstituennya di daerah masing-masing. Jika hal-hal ini terpenuhi maka Papua secara keseluruhan siap melaksanakan pemilu dengan asa luber jurdil dan demokrasi pemilu akan terwujud secara utuh. Ini adalah optimisme kita supaya kita juga berdiri sederet dengan daerah lain di republik Ini, karena terbukti bahwa ada daerah yang sebelumnya pernah melaksanakan pemilu sistem noken  secara nyata telah menolak adanya sistem noken hal ini menandakan bahwa Papua sedang menuju ke arah pemilu yang demokratis, dewasa dan terpimpin. Atau sebaliknya jika tidak terpenuhi hal-hal di atas maka kita membina kebobrokan secara sengaja dan menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam membangun kesadaran berpolitik bagi masyarakat.

Perlu kita ingat bersama bahwa untuk membangun kesadaran dan peradaban bangsa harus ada nilai yang dibayar, ketika kita berpindah dari sistem noken ke pemilu seperti wilayah lain di Indonesi pasti kebutuhan daerah sebagian akan dirugikan tetapi untuk kebaikan hal itu harus dikorbankan, supaya kita tidak selamanya stagnan dalam demokrasi pemilu di Indonsia dan Untuk selalu ada kedamaian di tanah tercinta ini. Semoga! (*)

Penulis adalah  Aktivis Pemuda Papua, mantan Wakil Ketua BEM Uncen

loading...

Sebelumnya

Selamat jalan, kawan Heni Lani

Selanjutnya

Menulis adalah melawan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe