Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD: Rekomendasi laporan kinerja pemerintah daerah tidak ditindaklanjuti
  • Rabu, 23 Mei 2018 — 21:58
  • 608x views

DPRD: Rekomendasi laporan kinerja pemerintah daerah tidak ditindaklanjuti

“Kita tidak bisa seperti ini pada setiap LKPD, LKPJ, yang disampaikan pemerintah lalu dievaluasi oleh DPRD yang angka dan nilainya tidak meningkat. Grafik kinerja pemerintah daerah harus meningkat setiap tahun, bukan turun naik,” jelas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura,  Korneles Yanuaring, di Sentani, Rabu (23/5/2018).
Penyerahan rekomendasi DPR kepada LKPJ Bupati Tahun 2017 oleh Wakil Ketua II kepada Wakil Bupati Jayapura di ruang sidang DPRD Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menilai rekomendasi berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah setiap tahunnya tidak disikapi dengan serius. Dampaknya, grafik kinerja pemerintah daerah tidak stabil. Hal ini berkenan dengan hasil Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura terhadap LKPJ Bupati Jayapura tahun 2017.

“Kita tidak bisa seperti ini pada setiap LKPD, LKPJ, yang disampaikan pemerintah lalu dievaluasi oleh DPRD yang angka dan nilainya tidak meningkat. Grafik kinerja pemerintah daerah harus meningkat setiap tahun, bukan turun naik,” jelas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura,  Korneles Yanuaring, di Sentani, Rabu (23/5/2018).

Dikatakan, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD sudah melewati kajian ilmiah dan akademik yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, rekemondasi yang dikeluarkan DPRD adalah tugas Bupati dan Wakil Bupati Jayapura untuk memanggil masing-masing Pimpinanan OPD untuk melakukan evaluasi terhadap isi dalam rekomendasi yang diberikan.

“Data LKPJ bupati di tahun 2015 ada peningkatan. Tetapi pada dua tahun berjalan kemarin tidak ada peningkatan, malah sebaliknya menurun. Ada data dan kegiatan yang sudah dikerjakan di tahun lalu, disertakan lagi di tahun berikutnya,” jelas Yanuaring.

Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijiantoro, mengakui adanya kekurangan tersebut. Menurutnya, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada waktu-waktu mendatang akan dievaluasi dan akan ditingkatan kembali.

“Tahun 2016 untuk daerah ini memasuki tahun politik sehingga dampaknya terasa pada sistem kerja di lingkup pemerintahan. Kendati demikian, saat ini sudah mulai diubah, baik sikap dan perilaku, yang dulunya malas-malas ikut apel pagi dan sore, sekarang sudah berubah,” ungkap Wakil Bupati Giri. (*)

loading...

Sebelumnya

Festival Danau Sentani diharapkan menghasilkan pendapatan asli daerah

Selanjutnya

Pemkab dan Polres Jayapura akan tindak tegas semua bisnis ilegal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat