Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kantor KPUD Yahukimo disegel pedemo, Silak: Bayar dulu hak PPD
  • Rabu, 23 Mei 2018 — 22:46
  • 586x views

Kantor KPUD Yahukimo disegel pedemo, Silak: Bayar dulu hak PPD

Sementara, dalam aksi tersebut Kepala Kampung Kayo dari disrik Kayo, Isak Itlay juga angkat suara. Kata dia, seharusnya pihak komisi pemilihan umum, sebelum menyalurkan dana tersebut berkoordinasi terlebih dahulu, untuk menentukan siapa yang menerimanya, dan siapa pula yang menyalurkannya.
Anggota PPD dan Kepala Kampung dari 517 kampung di Yahukimo saat memalang kantor KPUD Yahukimo yang dijaga ketat kepolisian, Rabu (23/5/2018)-Jubi/Piter Lokon.
Piter Lokon
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Yahukimo, Jubi – Ratusan orang dari perwakilan 517 kepala kampung dari 51 distrik dan panitia pemilihan distrik (PPD) memalang kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yahukimo. Pemalangan ini dilakukan karena mereka menilai kinerja setiap komisioner KPUD setempat tidak maksimal.

Ratusan orang ini sudah berkumpul sejak pukul 9.30 WP, dan berorasi guna meminta klarifikasi kepada seluruh komisioner KPU Yahukimo terkait penyaluran dana Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang diduga pendistribusiannya tidak melalui jalur atau mekanisme yang seharusnya.

“Kami PPD menilai KPU merampas hak kerja kami, sehingga hari ini disampaikan pernyataan dan diminta kepada pihak kepolisian untuk sampaikan kepada 5 Komisioner KPUD agar secepatnya hadir di Yahukimo serta menyelesaikan masalah tersebut. Karena pengalaman kami kemarin dalam pemilihan Bupati itu kami dibayar hanya selama tiga bulan dan enam bulan belum dibayarkan. Maka hari ini kami palang kantor ini, jadi izinkan kami,” kata Nius Silak, salah satu anggota PPD dalam orasinya.

Ia juga meminta pihak kepolisian untuk memediasi pertemuan antara pihaknya dengan sejumlah anggota KPUD Yahukimo. Karena selama ini terdapat penyalahgunaan hak kerja dan juga pembayaran yang tidak jelas. Apabila tuntutan mereka ini tidak diindahkan, maka pihaknya akan memboikot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2018.

“Kami akan boikot karena dana PPS dan KPPS tidak pada sasaran sehingga hak kerja PPD dirampas. Karena dalam hal penyaluran dana PPS dan KPPS itu dana tersebut disalurkan kepada orang lain yang ada di kampung sehingga keberadaan dana PPS dan KPPS tidak jelas, tidak sesuai nama yang menerima tapi mewakili dan mereka sudah bawa uang itu,” kata Nius Silak.

Sementara, dalam aksi tersebut Kepala Kampung Kayo dari disrik Kayo, Isak Itlay juga angkat suara. Kata dia, seharusnya pihak komisi pemilihan umum, sebelum menyalurkan dana tersebut berkoordinasi terlebih dahulu, untuk menentukan siapa yang menerimanya, dan siapa pula yang menyalurkannya.

“Kalau dana ini tidak sesuai disalurkan, saya yakin pemilihan Gubernur Papua tidak akan berjalan baik. Menurut kami dari 517 kepala kampung kinerja KPUD Yahukimo tidak maksimal. Yang punya suara kepala desa mewakili masyarakat dan berhak atas kampung tersebut. Kalau penyalurannya tidak pada sasaran seperti ini besok bisa boikot,” katanya.

Sementara itu, Kabag Kasumda Polres Yahukimo, Yimmi Siep mengatakan, pihak kepolisian sudah menerima aspirasi pedemo dan akan menyampaikan ini kepada komisioner KPUD Kalbar.

“Saya baru saja telpon Komisioner KPU Yahukimo, besok mereka akan hadir maka itu, jangan ada yang merusak fasilitas kantor KPU karena kami ini menjaga dan mengantisipasi kantor KPU jangan dirusak, sebab kantor dan alat-alat yang ada ini fasilitas negara. Kami ditugaskan untuk menjaganya, maka itu diminta jaga keamanan dan jaga kamtibmas di kota Dekai,” pesannya.(*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua didesak keluarkan zona penangkapan ikan

Selanjutnya

Salah paham terkait Pj Bupati Paniai, pelajaran untuk Pemprov Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe