Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Penyerapan dana desa 2018 masih dibawah 23 persen 
  • Jumat, 25 Mei 2018 — 22:11
  • 952x views

Penyerapan dana desa 2018 masih dibawah 23 persen 

Hingga 24 Mei 2018, penyaluran dan penyerapan dana desa tahap I tahun 2018 baru mencapai 29,9 persen atau senilai Rp 294,504 miliar dari Rp 984,842 miliar. 
Ilustrasi dana desa – Jubi/Toskomi.com 
Sindung Sukoco
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Hingga 24 Mei 2018, penyaluran dan penyerapan dana desa tahap I tahun 2018 baru mencapai 29,9 persen atau senilai Rp 294,504 miliar dari Rp 984,842 miliar. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Syarwan, mengatakan hanya lima kabupaten yang telah mencapai seratus persen. Dua di antaranya bahkan telah menyelesaikan pencairan tahap II tahun 2018.

"Mamberamo Raya dan Lanny Jaya yang sudah selesai hingga tahap II dan tahun 2017 sudah beres," ujar Syarwan kepada Jubi, Kamis (24/5/2018). 

Ia menyayangkan masih ada kabupaten yang belum menyentuh ataupun menyalurkan ke rekening kepala kampung di daerahnya. 

"Ada tiga tahap pencairan, padahal hanya butuh peraturan kepala daerah, dana tahap I bisa cair," ujarnya.

Selanjutnya, kata Syarwan, pemerintah harus meng-upload laporannya ke Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

Kepala Badan Perbendaharaan dan Keuangan Aset Daerah, Adolf Siahaya, mengatakan Kota Jayapura mempunyai APBKam (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) untuk pencairan adalah aturannya SPJ tahun sebelumnya dan APBKam sudah ditetapkan.

"Sampai saat ini untuk APBKam belum ditetapkan sehingga belum memenuhi syarat untuk dicairkan," ujarnya.

Iapun mengakui dana desa untuk Kota Jayapura tahun 2017 lalu pencairannya terlambat. 

"Memang pencairan juga terlambat karena tahap II baru cair bulan Desember 2017. Saat ini dari DPMK sedang dampingi di lapangan," ujarnya. 

Ketua Komisi III DPRP, Carolus Bolly, menegaskan itu merupakan kewenangan masing-masing kepala daerah untuk penyerapan yang dirasakan masih minim.

"Itu kewenangan bupati untuk mendorong peningkatannya," ujarnya (*) 

loading...

Sebelumnya

Stok terbatas, harga ayam dan telur di Nabire naik

Selanjutnya

Stok sembako aman selama Ramadan dan Idulfitri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6028x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5681x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3697x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe