Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Masyarakat adat diminta jaga dan manfaatkan hutan
  • Senin, 14 November 2016 — 07:45
  • 1776x views

Masyarakat adat diminta jaga dan manfaatkan hutan

"Perdasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Gubernur seperti Pergub nomor 13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hukum Adat (IUPHHKHA)," ucapnya.
Seorang Kepala Kampung berdiri di atas lahan yang hutannya telah habis dibabat oleh investor - Dok. Jubi
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta masyarakat adat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan secara baik. Pasalnya pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

"Pemberian ruang kepada masyarakat sudah diatur dalam undang-undang Otsus atau Peraturan Khusus tentang pengelolaan hutan kerkelanjutan di Papua," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia menjelaskan, di dalam Perdasus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat, dimana masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pembangunan kehutanan di Papua.

"Perdasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Gubernur seperti Pergub nomor 13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hukum Adat (IUPHHKHA)," ucapnya.

Dalam Pergub telah diatur bagaimana masyarakat adat menjadi pelaku utama dalam berbisnis kayu berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Dengan demikian regulasi di daerah harus sama atau disinkronkan dengan regulasi nasional.

"Untuk itu, kami akan lakukan harmonisasi peraturan didaerah dengan peraturan nasional. Dimana kami telah mengajukan kepada kementerian kehutanan dengan didukung oleh mitra kerja," katanya.

Meskipun demikian, kata Ormuseray, didalam Pergub bukan hanya mengatur soal mengelola untuk meningkatkan ekonomi, tetapi masyarakat diwajibkan menanam 10 bibit pohon setelah menebang pohon.

"Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah nantinya kalau jadi dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat asli Papua yang luar biasa," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musaad mengingatkan kabupaten dan kota secara serius menjaga hutan yang ada di Papua. Pasalnya 84 persen penduduk di kampung-kampung hidup di wilayah hutan.

"Papua dianggap sebagai paru-paru dunia, tetapi bukan hanya itu saja 84 persen penduduk hidup di wilayah hutan. Makanya kalau mau jaga masyarakat konsekuensinya harus menjaga hutan," kata Musaad.

Agar berjalan maksimal, ujar Musaad, pemerintah provinsi telah memasukannya dalam RPJMD Papua, dimana pendekatan pertama dilakukan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

"Kami ingin pertumbuhan ekonomi harus bergerak dan berkeanjutan. Jangan sampai pada masa-masa yang akan datang kami tidak bisa lagi membangun," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Proyek Nendali City ancam hutan sagu masyarakat

Selanjutnya

Ini dampak investasi tambang bagi masyarakat adat di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe