Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nabire Membangun
  3. Pimpinan OPD diimbau terbuka terhadap publik
  • Minggu, 27 Mei 2018 — 08:42
  • 807x views

Pimpinan OPD diimbau terbuka terhadap publik

Agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan sebagai bahan apresiasi dan koreksi guna perbaikan program kegiatan dan pelayanan.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler, setda kabupaten Nabire, Yermias Degei. Sabtu (26/5/2018) – Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Setda Kabupaten Nabire, Yermias Degei, mengimbau kepada pimpinan organsiasi perangkat daerah (OPD) setempat agar membuka akses intormasi ke publik dengan cara memanfaatkan media dan memberi kemudahan jurnalis untuk meliput dan mengakses informasi.

“Ini agar masyarakat tahu apa yang sudah kita kerjakan sebagai bahan apresiasi dan juga koreksi guna perbaikan program kegiatan dan pelayanan,” ujar  Yermias Degei, kepada Jubi, Sabtu (26/5/2018).

Yermias mengakui selama ini masih ada keluhan sejumlah wartawan dari beberapa media yang mengaku masih kesulitan mengakses informasi di sejumlah OPD di Kabupaten Nabire.

“Ada beberapa wartawan yang mengeluh tentang hal ini,” kata Yermias menjelaskan.

Sebagai Kabag Humas dan protokoler ia bertugas mengkoordinasikan hal keterbukaan akse sinformasi publik, dengan begitu ia meminta wartawan mengadu jika ada kepala OPD yang sulit memberikan data atau informasi publik.

“Yang penting pertanyaan yang diajukan tidak masuk dalam kategori rahasia negara, provokasi atau pertanyaan yang dapat menimbulkan persoalan di publik, atau yang diajukan secara pribadi kepada OPD,” katanya.

Menurut dia, pertanyaan wartawan terkait pelayanan tugas sebagai pimpinan OPD merupakan hal yang sah. Sebab wartawan adalah penyambung pemerintahan dan publik melalui media.

Akses mendapat informasi dari lembaga publik di Pemkab Nabire selama ini diakui masih lemah. Hal itu dirasakan wartawan Sinar Pos di Nabire, Proyono, yang mengaku selama ini sulit mendapatkan berita dari beberapa OPD setempat.

“OPD di Nabire sulit memberikaan informasi kepada wartawan luar. Kadang kami beberapa teman jalan sama-sama, tapi sama saja, akhirnya pemberitaan banyak berasal dari masyarakat,” katanya. (*)   

loading...

Sebelumnya

Pemegang kartu nelayan di Nabire masih minim

Selanjutnya

Malaria di Nabire menurun sejak tiga tahun terakhir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe