Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dugaan pelanggaran komisioner KPU Papua harus dibuktikan
  • Minggu, 27 Mei 2018 — 22:33
  • 884x views

Dugaan pelanggaran komisioner KPU Papua harus dibuktikan

Kata mantan anggota Bawaslu Papua periode pertama itu, jika kelima komisioner KPU Papua kini bersalah, dugaan terhadap mereka harus disertai bukti dan fakta.
Kantor KPU Papua - Jubi.Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, jika ada pihak yang mendesak tim seleksi (timsel) tidak mengakomodir kelima anggota KPU Papua yang kini kembali mengikuti seleksi calon komisioner KPU periode 2018-2023, karena diduga menimbulkan banyak masalah selama menjabat, maka dugaan itu harus dibuktikan.

Kata mantan anggota Bawaslu Papua periode pertama itu, jika kelima komisioner KPU Papua kini bersalah, dugaan terhadap mereka harus disertai bukti dan fakta.

Misalnya, apakah sudah pernah disanksi atau diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika hanya berupa peringatan, pernah dipanggil sebagai saksi dan lainnya, itu dinilai biasa dan bukan kategori melanggar.

“Jangan katanya-katanya. Kalau tak ada bukti dan fakta, akan mengarah pada pencemaran nama baik, pembunuhan karakter," kata Frits Ramandey kepada Jubi pekan lalu.

Menurutnya, apakah hanya kelima anggota KPU Papua itu yang bermasalah. Tidak menutup kemungkinan, ada juga anggota KPU dari kabupaten (kota) yang diduga bermasalah ketika menjabat, kini ikut seleksi. 

Ramandey tak ingin sengkarut yang kemungkinan muncul, mengganggu pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Papua. Proses seleksi tak boleh terhenti karena tekanan. 

"Jika ada dugaan yang dapat dibuktikan, segera minta KPU RI mengevaluasi," terangnya.

Seleksi lanjut dia, harus rampung tepat waktu, karena Juli 2018 atau setelah pilgub, anggota KPU terpilih mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden.

“Ini berhubungan dengan agenda penting negara ke depan. Jangan karena kepentingan politik atau ada pihak yang bermasalah dengan KPU waktu lalu, kemudian merong-rong anggota KPU kini,” ujarnya.

Anggota timsel calon anggota KPU Papua, Hans Z Kaiwai mengatakan, sejak pendaftaran, 5 April 2018, pihaknya membuka diri menerima saran dan masukan masyarakat, karena timses punya keterbatasan informasi.

Saran dan masukan masyarakat yang berbasis bukti dan bisa dipertanggung jawabkan, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan meloloskan dan tidak meloloskan seorang calon.

Selain itu, ketika KPU RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk  tujuh dari 14 orang yang direkomendasikan, timsel akan dimintai laporan apa saja yang diterima dari masyarakat terkait calon itu.

"Namun jika ada mantan anggota KPU yang kini mengikuti seleksi pernah diberhentikan tetap oleh DKPP, pasti tak akan diloloskan," kata Hans Kaiwai belum lama ini.

Sementara Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun dalam proses pasti ada sukses dan kegagalan.

“Dalam perjalanan lima tahun anggota KPU, akhir-akhir ini ada pihak yang memberikan raport merah. Terus yang selama ini kami kerja tidak dihitung?” ucap Arisoi.

Ia berharap, hasil kerja sebagai anggota KPU berakhir manis.

“Jangan hanya gagalnya diangkat, juga kesuksesan kami untuk bangsa dan negara," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Keterwakilan Timsel KPU Papua dipertanyakan

Selanjutnya

Diduga ada persaingan kontraktor di balik korupsi terminal Nabire

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe