Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Diduga ada persaingan kontraktor di balik korupsi terminal Nabire
  • Minggu, 27 Mei 2018 — 22:47
  • 801x views

Diduga ada persaingan kontraktor di balik korupsi terminal Nabire

"Perlu diingat BPKP bertugas mengaudit fisik pekerjaan. Yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK. Saya menduga kasus ini dipolitisir, karena mungkin persaingan dan faktor lainnya," ucapnya.
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua - Yan Permenas Mandenas - Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mensinyalir, dugaan korupsi pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Nabire yang menyeret Mantan Kepala Dinas Perhubungan Papua, Djuli Mambaya (DJM) tak lepas dari persaingan antara kontraktor.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar dari APBD Papua tahun anggaran 2016, sesuai hasil audit BPKP itu muncul ke publik lantaran ada pihak yang merasa tidak puas. 

"Kita tahulah kontraktor mana yang dapat pekerjaan. Mana yang tidak senang atau tidak suka, akhirnya saling gesek. Kemudian didorong, sehingga muncullah masalah ini. Mungkin kasus ini dilatarbelakangi persaingan bisnis," kata Mandenas akhir pekan kemarin.

Menurut dia, sejak awal, mestinya BPK dan BPKP berkoordinasi melakukan audit fisik maupun keuangan, sehingga tak ada perbedaan hasil audit. Jika audit kedua lembaga ini berbeda, patut dipertanyakan ada apa di balik itu.

"Perlu diingat BPKP bertugas mengaudit fisik pekerjaan. Yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK. Saya menduga kasus ini dipolitisir, karena mungkin persaingan dan faktor lainnya," ucapnya.

Ia berharap, kepolisian benar-benar bekerja profesional, tanpa unsur kepentingan dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. 

Katanya, jika memang Djuli Mambaya yang kini menjabat Kepala Dinas PU Papua bersalah dan harus ditersangkakan tentu itu sesuai aturan hukum.

"Tapi kalau tidak, mungkin bisa ditinjau kembali statusnya. Banyak penggunaan anggaran lebih besar yang tidak jelas di Papua, tidak diusut," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Papua, komisi bidang infrastruktur, Boy Markus Dawir juga mempertanyakan perbedaan hasil audit BPK dan BPKP. 

"Harus sinkron. Jika BPK sudah melakukan audit, kenapa BPKP melakukan hal yang sama lagi. Ini yang dipertanyakan," kata Boy. (*) 

loading...

Sebelumnya

Dugaan pelanggaran komisioner KPU Papua harus dibuktikan

Selanjutnya

Ketua KPU Papua: Kami bekerja sesuai aturan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe