close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Penangkapan ikan menggunakan rompong merusak eksosistem laut Papua
  • Senin, 04 Juni 2018 — 18:22
  • 1049x views

Penangkapan ikan menggunakan rompong merusak eksosistem laut Papua

Cara itu dinilai merugikan dan mengancam sirkulasi alam laut di wilayah Papua.
Ilustrasi, sebuah pantai di Papua, Jubi/hengky
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Wilayah Adat Meepago, John N. R Gobay, mengatakan cara penangkapan ikan menggunakan bagan atau rompong dapat merusak ekosistem laut. Cara itu dinilai merugikan dan mengancam sirkulasi alam laut di wilayah Papua.

”Karena sistem pencarian ikan itu tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Papua,” kata Gobay, kepada Jubi, Senin (4/6/2018).

Ia mengacu dari pengalaman keseharian nelayan non Papua yang sering melakukan penangkapan dengan cara tak baik itu. “Tentu tidak sama dengan kebiasaan orang asli Papua sehingga muncul kecemburuan,” kata Gobay menambahkan.

Gobay mengusulkan perlunya pengaturan dan kesepakatan tentang larangan menangkap ikan dengan bagan atau rompong di wilayah pesisir laut Papua. Langkah itu dinilai perlu karena terkait erat dengan ketersediaan ikan di lautan Papua akan datang.

Menurut dia, selama ini zona mencari ikan juga menyimpan masalah tesendiri, hal itu terjadi karena daerah pencarian ikan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat Papua direbut nelayan di luar Papua.

“Pencarian ikan juga dilakukan oleh masyarakat lain, dengan membayar kepada perorangan dalam bentuk uang bulanan bukan berupa iuran kepada Suku pemilik wilayah adat dan juga tanpa membayar kepada pemilik wilayah adat,” kata Gobay menjelaskan.

Kondisi itu juga sering menciptakan konflik antar nelayan Papua dengan nelayan non Papua seperti yang terjadi di Pomako, Mimika Pada tanggal 1 Agustus 2017 lalu.

Konflik itu terjadi karena dalam adat Papua, sejak turun temurun telah dikenal punya ruang laut tempat mencari ikan masyarakat adat dalam wilayahnya masing masing sesuai satu suku dengan suku lainnya.

Jika saling dimasuki oleh masyarakat adat dari wilayah adat lain, maka akan terjadi konflik, namun dalam kenyataan saat ini pengelolaan laut masyarakat adat Papua belum diatur dalam regulasi.

“Akibatnya masyarakat adat yang bekerja sebagai nelayan terkadang tersingkir karena ruang mereka mencari ikan dikuasai oleh nelayan non Papua,” katanya.

Seoarang nelayan Asli Papua, Musye Weror, mengapresiasi pendapat Gobay yang berupaya membuat regulasi khusus mengenai nelayan lokal Papua. 

“Kami sering mengalami pengalaman yang merugikan selam ini.  Sebab alat pemancingan kami masih tradisional,” kata Weror.

Menurut dia, jika itu terus terjadi maka nelayan Papua bakal mengalami kerugian, padahal mereka yang punya tanah dan lautan. (*)

loading...

Sebelumnya

Jubi dan WRI gelar pembekalan pemantauan pengawasan hutan

Selanjutnya

Papua targetkan bebas sampah plastik 2020

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4901x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4222x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2971x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2436x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe