Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Ini dampak investasi tambang bagi masyarakat adat di Papua
  • Selasa, 15 November 2016 — 10:43
  • 948x views

Ini dampak investasi tambang bagi masyarakat adat di Papua

“Metode pengelolaan SDA yang lain di Papua, juga diikuti pendekatan keamanan dengan jasa pengamanan serta ada juga preman kampung dengan ‘jatah preman’ menjadi jalan bagi perusahaan untuk menutup akses masyarakat adat ke perusahaan ini adalah akar konfilk tanah dan SDA di Papua, itu yang ketiga,” katanya.
Tambang emas di Nabire - Dok. Jubi
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay mengaku, dengan berbagai kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinisi (Pemprov) Papua dan kabupaten/kota, negara melalui oknum tertentu secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil-alih hak asal usul, terhadap hak atas wilayah adat dan sumber daya alam (SDA).

“Banyak konflik tanah dan SDA di Papua yang belum rampung sampai hari ini, pengambilan tanah milik masyarakat adat dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Cara yang kadang digunakan adalah yang pertama pihak investor adalah tampil seperti sinterklas dan memberi bantuan dan juga memberikan harapan kepada masyarakat adat yang berlebihan, otomatis masyarakat awam percaya dengan kata-kata mereka padahal hanya bujuk rayu saja. Karena itu biasa melahirkan pro kontra dalam masyarakat. Pro karena hanya melihat dari aspek ekonomi, seperti lapangan kerja, bisnis dan lainnya. Kontra karena melihat dari aspek dampak negatif yang terjadi karena kehadiran investor seperti kekerasan, lingkungan hidup dan munculnya penyakit social,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Senin, (14/11/2016).

Kedua, kata dia, setelah perusahaan ini mengantongi ijin maka wilayah kerja akan dijaga oleh aparat keamanan sehingga masyarakat hanya sebagai penonton bahkan mereka mengalami kekerasan. Mereka tuntut hak mereka malah dituduh separatis malah terakhir mau dicap teroris.

“Metode pengelolaan SDA yang lain di Papua, juga diikuti pendekatan keamanan dengan jasa pengamanan serta ada juga preman kampung dengan ‘jatah preman’ menjadi jalan bagi perusahaan untuk menutup akses masyarakat adat ke perusahaan ini adalah akar konfilk tanah dan SDA di Papua, itu yang ketiga,” katanya.

Ketua DAD Paniai menambahkan, adanya konspirasi dalam hal pemberian ijin kadang terjadi ketika ada Pilkada di sebuah daerah yang mempunyai potensi SDA seperti perkebunan, pengusaha akan berupaya menempatkan orang yang dapat mempelajari peta kekuatan para kandidat, jika sudah jelas, pengusaha akan mengarahkan bantuan kepada kandidat yang akan menang dengan harapan dapat memperoleh ijin usaha  sesuai dengan potensi daerah agar mereka dapat melakukan investasi, sedangkan masyarakat adat tidak dapat apa-apa, ini yang disebut pengusaha yang mengatur penguasa.

“Kelima adalah, investor juga kadang meminta penguasa untuk membuat regulasi yang dapat memuluskan jalan masuk kerajaan bisnisnya, karena itu dokumen AMDAL bisa keluar setelah hutan hancur. Dan keenam, investasi juga melahirkan penyakit sosial yang dibawah oleh orang lain yang datang untuk mencari kerja di perusahaan,” katanya.

 Ditanya solusinya, kata dia, langkah-langkah dapat dilakukan oleh pemerintah  di Papua adalah serius mengerjakan pemetaan tanah adat melalui musyawarah adat agar jelas kepemilikan agar tidak selalu masalah tanah menjadi penghambat, tetapi hal itu dapat dikerjakan dinas yang jelas baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota di Papua, dengan sumber dana yang jelas.

“Beberapa pasal dalam UU No 4 Tahun 2009 menjadi dasar untuk perundingan ulang atas penggunaan tanah dan kekayaan alam yang berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional yang dijamin oleh UUD 1945 dan amandemennya merupakan ‘kepunyaan’ masyarakat adat yang selama ini dipakai untuk berbagai proyek-proyek pemerintah dan pengusaha,” tandasnya.

Ia menegaskan, perlu diketahui pemberian IUP/KK bukan berarti hak atas tanah hilang, tanah tetap milik masyarakat adat ini sesuai dengan UU 4 Tahun 2009. Semua itu diatur dalam sebuah dokumen kesepakatan yang legal, sehingga investor datang sebagai sobat bukan raja.

Tokoh pemuda Papua, Tinus Pigai mengatakan, berbagai rencana proyek baru di atas tanah dengan menggunakan kekayaan alam masyarakat adat harus didasari atas perundingan bersama masyarakat adat yang menguasainya dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat.(*)

“Pola yang mestinya digagas adalah masyarakat adat juga sebagai pemilik perusahaan (badan usaha) dengan prosentase saham, karena dengan adanya kontrak  yang saling menguntungkan, pengamanan oleh masyarakat dan diketahui pengambilan tanah untuk investor,” bebernya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Masyarakat adat diminta jaga dan manfaatkan hutan

Selanjutnya

9 juta lahan di Papua dikuasai usaha pertambangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe