Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gubernur PB dan Mendagri harus legowo terima putusan PTUN
  • Jumat, 08 Juni 2018 — 16:57
  • 4375x views

Gubernur PB dan Mendagri harus legowo terima putusan PTUN

"Nomor urut satu atau terbaik tidak dipilih, tetapi nomor berikut yang dipilih. Apakah nama-nama yang direkomendasi gubernur sudah sesuai atau tidak?" katanya.
Suasana sidang di PTUN Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Enam dari delapan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat akhirnya memenangkan gugatan di Pegadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jayapura atas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Papua Barat.

Enam anggota MRP-PB yang menang gugatan tersebut diantarannya Ismael Ibrahim Watora, Lusia Imakulata Hegemur, Rafael Sodefa, Leonard Yarolo, Yafet Valentinus Wainarisi, dan Aldeda Elizabeth Yoteni. Sedangkan perkara atas nama Tonny Urbon dan Rosiyana Sara Goram belum bisa diputuskan karena berkasnya belum lengkap.

“Kami sebagai kuasa hukum dari para penggugat merasa senang karena apa yang kami perjuangkan akhirnya bisa mendapatkan kepastian. Artinya, Enam calon anggota MRP-PB ini seharusnya masuk dalam putusan Mendagri atas penetapan anggota MRP-PB beberapa waktu lalu namun enam calon ini digugurkan oleh Gubernur Papua Barat tanpa ada alasan yang jelas,” kata Yulianto selaku Kuasa Hukum para penggugat kepada Jubi, Jumat (8/6/2018) di Jayapura.

Yulianto menjelaskan, delapan orang kliennya yang memiliki nomor urut pertama, namun tidak terpilih.

“Makanya kami menggugat,” ujarnya.

Dikatakan, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, hasil seleksi seharusnya dari yang terbaik sesuai nomor urut peserta yang dinyatakan lulus.

"Nomor urut satu atau terbaik tidak dipilih, tetapi nomor berikut yang dipilih. Apakah nama-nama yang direkomendasi gubernur sudah sesuai atau tidak?" katanya.

Ditempat yang sama, Yafet Valentinus Wainarisi salah satu calon anggota MRP-PB yang gugatannya dimenangkan oleh pihak PTUN mengatakan, Gubernur Papua Barat dan Mendagri harus ‘legowo’ menerima putusan PTUN tersebut dan dari kasus ini baik pemerintah provinsi maupun pusat bisa mengambil sebuah pelajaran berarti.

“Harapan kami dari para penggugat adalah Gubernur dan Mendagri harus bisa legowo menerima hasil ini. Ini merupakan proses pembelajaran baik itu pemerintah provinsi maupun pusat dalam hal rekrutmen-rekrutmen seperti ini sehingga tidak lagi menimbulkan hal-hal yang nantinya mengarah kepada bentrokan di lapangan sesama orang Papua,” katanya.

Dirinya juga mengapresiasi Gubernur Papua Barat yang memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menempuh jalur hukum apabila keputusan yang diambilnya tidak sesuai dengan harapan para calon anggota MRP-PB yang tidak lolos dalan seleksi beberapa waktu lalu.

“Kami sudah tempuh jalur hukum, dan hari ini kami sudah menang. Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Gubernur Papua Barat guna menyampikan hasil ini. Semoga beliau bisa menerima dan merancang ulang proses pelantikan kepada kami yang sudah dinyatakan benar. Dan kami juga berharap tidak ada lagi langkah-langkah hukum lain yang ditempuh oleh Gubernur selaku kepala daerah karena hal tersebut akan membuang waktu dan tenaga,” harapnya.

Sekadar diketahui, penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) digugat oleh delapan calon anggota MRP-PB yang dinyatakan tidak lolos ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Jayapura. Sasaran gugatan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  dan Gubernur Papua Barat.

Delapan orang yang menggugat, sebelumnya dinyatakan lolos menjadi anggota MRP-PB. Namun sengaja disingkirkan dengan dikeluarkannya SK Mendagri Nomor 161 dan SK Nomor 160, serta SK Gubernur Nomor 224.8 dan SK Nomor 224.9. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua bebas rubella dan campak jangan hanya di media

Selanjutnya

Paripurna hak angket bukan keinginan DPRD Pegubin

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe