Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PBB gelar konferensi atasi kasus sihir
  • Selasa, 15 November 2016 — 15:50
  • 463x views

PBB gelar konferensi atasi kasus sihir

Badan PBB yang mengurusi populasi penduduk (UNFPA) bekerjasama dengan Komisi Perubahan Konstitusi dan Hukum (CLRC) di Papua Nugini menggelar konferensi khusus di Lae untuk mengatasi aksi kekerasan dengan tuduhan sihir.
Seorang wanita di pedalaman Papua Nugini. Angka pembunuhan berdalih sihir terus meningkat di Papua Nugini. –smh.com.au
Post Courier
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Lae, Jubi – Badan PBB yang mengurusi populasi penduduk (UNFPA) bekerjasama dengan Komisi Perubahan Konstitusi dan Hukum (CLRC) di Papua Nugini menggelar konferensi khusus di Lae untuk mengatasi aksi kekerasan dengan tuduhan sihir. Untuk mendukung upaya ini, kedua lembaga itu merangkul kelompok gereja.

Papua Nugini telah memiliki undang-undang khusus mencegah dan menghukum pelaku kekerasan dengan dalih sihir sejak tahun 1973. Undang-undang tersebut dievaluasi pada tahun 2010-2011 dan menghasilkan UU Anti Sihir tahun 2013. Namun, aksi kekerasan dengan dalih tertuduh adalah pelaku sihir masih terus terjadi terutama di wilayah pedalaman.

Salah satu agenda konferensi yaitu mendengar pandangan dan peran gereja untuk mengatasi aksi kekerasan dengan dalih sihir. Dalam konferensi itu juga terungkap bahwa korban kekerasan berdalih sihir kebanyakan menyasar wanita dan kelompok rentan lainnya.

Para wanita ini dituduh tanpa bukti sebagai pelaku sihir. Lalu, masyarakat menyiksa mereka bahkan hingga tewas. Kasus seperti itu hingga kini masih terus terjadi dan bahkan meningkat.

CLRC mendesak pemerintah pusat untuk membuat gerakan anti sihir nasional (SNAP) pada tahun 2015 untuk menghentikan ini. Gerakan SNAP itu meliputi advokasi, konseling, kesehatan, review legislasi, dan penelitian.

Komite SNAP terdiri dari berbagai badan pemerintahan yang dipimpin Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung yang didukung UNFPA.

Dalam konferensi tiga hari itu, mereka mengutamakan peran gereja untuk menghentikan aksi kekerasan berdalih sihir. Meski di beberapa kasus, pendeta dan pastor gereja kerap menjadi korban kekerasan juga. Penduduk menuding pendeta dan pastor itu melakukan praktik sihir.

Namun, dengan kegagalan sistem hukum untuk mengurangi kekerasan, maka CLRC berharap gereja dapat mengambil peran lebih besar sebab sihir terkait dengan keyakinan masyarakat. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Anggota UDP menolak keputusan Chan memecat Sogavare

Selanjutnya

Kejuaraan sepakbola wanita FIFA U-20 kampanyekan stop kekerasan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe