Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Batas LPJ dana desa 25 Juni
  • Senin, 11 Juni 2018 — 20:28
  • 565x views

Batas LPJ dana desa 25 Juni

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), terkait laporan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kampung (ADK), dan Prospek 2018 yang belum ada laporannya.
Rapat koordinasi kepala distrik, kepala kampung dan seluruh kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), terkait laporan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kampung (ADK), dan Prospek 2018 yang belum ada laporannya.

Menurutnya, dana dari pusat ketika turun tepat waktu, jumlahnya pas, dan sampai di tangan aparat kampung. Pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi terhadap dana yang diturunkan, dana tersebut mutlak milik masyarakat.

“Tetapi pelaporannya yang belum ada sampai hari ini. Kita diberi batas oleh KPPN hingga 25 Juni mendatang. Kalau tidak ada LPJ, uang akan dikembalikan ke pusat,” jelas Bupati Awoitauw di Sentani, Senin (11/6/2018).

Dikatakan, untuk memanfaatkan waktu tersisa ini semua Aparat Sipil Negara yang berhubungan langsung dengan sistem pelaporan penggunaan anggaran terpaksa tidak ikut libur seperti lainnya. Laporan pertanggungjawaban harus selesai sebelum waktu yang ditentukan.

“Kesempatan seperti ini hanya ada di daerah ini. Dana dari pusat dan daerah rutin turun ke kampung harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, mengatakan dengan penggunaan anggaran yang digunakan oleh masing-masing kampung, konsekuensinya adalah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Masih banyak kampung yang belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran, baik ADD maupun ADK. Dengan keterlambatan seperti ini maka yang jadi korban tentunya masyarakat,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tiga sekolah akan mewakli Jayapura ikut lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Papua

Selanjutnya

Tata kota Sentani harus mulai dibenahi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat