Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tersangkut korupsi, Kadis PU Papua diganti usai Idul Fitri
  • Senin, 11 Juni 2018 — 23:13
  • 1936x views

Tersangkut korupsi, Kadis PU Papua diganti usai Idul Fitri

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya (DJM) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direskrim Khusus Polda Papua, terkait pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Nabire belum lama ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya - Jubi/Alex
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Gubernur Papua akan melakukan pergantian sementara di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua yang ditinggalkan oleh Kadisnya akibat tersangkut kasus korupsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya (DJM) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direskrim Khusus Polda Papua, terkait pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Nabire belum lama ini.

“Saya sudah membuat Surat Keputusan (SK) untuk menonaktifkan yang bersangkutan sejak seminggu lalu cuma tidak bisa langsung menggantikan karena penetapan sementara berarti harus ada serah terima. Nah serah terima ini karena bertepatan dengan hari libur maka setelah Idul Fitri baru hal ini bisa dilakukan,” kata Penjabat Gubernur, Soedarmo kepada wartawan, Senin (11/6/2018) di Jayapura.

Dikatakan, SK tersebut juga untuk memperlancar proses pemeriksaan yang dilakukan pihak Polda papua maupun Kejaksaan Tinggi.

“Kalau nanti putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka jabatannya akan dikembalikan. Kan namanya juga pemberhentian sementara,” ujarnya.

Sebelumnya, Djuli Mambaya mengaku pembangunan terminal Nabire sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016.

Hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi struktur dengan jenis pekerjaan beton K-350, senilai Rp169.554.554,04, dan sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Papua nomor rekening 1000102065776 pada 28 April 2017.

"Tetapi berdasarkan laporan masyarakat dan pemeriksaan BPKP ada lagi temuan senilai Rp1,7 miliar. Saya baru tahu ini semua ketika diantarkan surat tersangka dan itu pun pemberitahuan soal kerugian disampaikan secara lisan," kata Djuli belum lama ini.

Ia mengaku sudah diperiksa sebanyak empat kali di Tipikor Polda Papua sebagai saksi. Saat diperiksa Djuli menyampaikan bersedia meminta pihak ketiga untuk mengembalikan lagi, jika terbukti ada kerugian negara.

"Intinya kami ingin kembalikan dulu kerugian negara, yang mana berdasarkan temuan BPK kami sudah kembalikan Rp169 juta, namun ternyata ada lagi temuan di tahun 2018 oleh BPKP, pemeriksaan saya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat," tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bawaslu dan KPU diingatkan tidak membingungkan masyarakat

Selanjutnya

Proyek tak dibayar, kontraktor Biak ancam demo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe