Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Solidaritas desak Polda Papua tahan Hengky Kayame
  • Selasa, 12 Juni 2018 — 02:57
  • 3189x views

Solidaritas desak Polda Papua tahan Hengky Kayame

Kayame tidak pernah menyerahkan dana itu secara langsung. Dana itu dianggarkan selama Kayame menjabat bupati. Kayame bermain lewat orang lain.
Rapat umum komisi pemilihan umum kabupaten Paniai dalam rangka penetapan calon kepala daerah (Jubi/dok)
Benny Mawel
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai mendesak kepolisian Republik Indonesia daerah Papua menahan Hengky Kayame, Bupati Paniai periode 2013-2018 atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.

"Polda Papua tidak lihat dari politik saja tapi kesalahan hukumnya,"ungkap Antonius Yawame, sekretaris Solidaritas kepada jurnalis Jubi, Senin (11/06/2018) di Jayapura, Papua.

Kata dia, ada dua kasus yang bisa menjadi alasan Hengky Kayame layak berhadapan dengan hukum. Yakni penyalahgunaan kewenangan dan keputusan pengadilan Niaga Makassar atas utang piutangnya.

Kasus lain yang bisa menjerat Kayame, yakni kasus mengenai pemberian dana hibah sebesar 10 miliar rupiah ke tim pemekaran daerah otonomi baru Moni.

Kata dia, Kayame menyerahkan uang itu selama cuti kampanye bukan masa aktif. Karena itu pihaknya curiga Kayame mengunakab alat negara, fasilitas negara untuk kampanye pilkada.

"Mengapa dia tidak menyerahkan selama masa aktif sebagai bupati? Apa maksud dia menyerahkan selama cuti kampanye,"ungkap dia.

Wimane Doga, anggota solidaritas yang lain menambahkan putusan pengadilan tata Niaga Makassar atas utang piutang itu pailit. Kekuatan hukum tetap yang tidak bisa berubah dengan alasan apapun.

"Keputusan ini final jadi Kayame tidak punya alasan untuk gugat dengan alasan utang sudah lunas"

Kata Doga, masalahnya bukan utang sudah dilunasi atau belum. Masalahnya itu keputusan itu keputusan final dan berkekuatan tetap.

Thobias Bagubau, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Suku Wolani Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) mengklarifikasi soal penyerahan dana itu.

Kata dia, Kayame tidak pernah menyerahkan dana itu secara langsung. Dana itu dianggarkan selama Kayame menjabat bupati. Kayame bermain lewat orang lain.

"Dia hanya hadir sebagai saksi. Yang menyerahkan dinas terkait,"ungkap Bagubau dalam jumpa pers pekan lalu. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Mundurnya anggota PPD dan PPS di Mimika, Soedarmo: Saya akan koordinasikan

Selanjutnya

Jelang Pemilu, KPU Yahukimo ragukan kesiapan armada pengangkut logistik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe