Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bali NTT
  3. KPK sedang awasi penggunaan dana desa
  • Selasa, 15 November 2016 — 16:03
  • 1854x views

KPK sedang awasi penggunaan dana desa

Pengamat ekonomi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) James Adam mengatakan KPK tengah melakukan tindakan pencegahan dan penyimpangan terhadap dana desa dengan meminta Pemerintah Daerah setempat mengaudit penggunaan dana desa.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. –tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Kupang, Jubi - Pengamat ekonomi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) James Adam mengatakan KPK tengah melakukan tindakan pencegahan dan penyimpangan terhadap dana desa dengan meminta Pemerintah Daerah setempat mengaudit penggunaan dana desa.

“Tindakan audit dari instansi terkait di daerah ini penting dilakukan sebagai upaya pencegahan pengelolaan dana tersebut," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa (15/11/2016).

Mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini mengatakan hal itu terkait pernyataan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan yang meminta pemerintah kabupaten termasuk yang ada di Nusa Tenggara Timur wajib mengaudit dana desa dalam penggunaannya di lapangan.

Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, pihaknya tidak akan memeriksa atau mengawasi pada tingkat desa. Karena sifat dana desa ini lebih kecil di desa, tapi begitu besar secara nasional. “Tapi kita akan bantu instansi terkait di tingkat pusat untuk membangun sistem pengawasan dan seterusnya sehingga pemanfaatannya optimal berdasarkan tujuan dari dana desa itu sendiri,” katanya.

Dia menyebut dalam tahun 2016, NTT mendapat alolasi dana desa sebesar Rp1,8 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dari tahun 2015 lalu sebesar Rp812,8 miliar. Dana desa akan didistribusikan untuk 2.950 desa yang tersebar di 21 kabupaten, minus Kota Kupang untuk selanjutnya digunakan sesuai peruntukkannya seperti diatur dalam UU Desa itu sendiri.

“Alokasi dana desa untuk NTT tahun 2016 ini ada meningkatkan cukup signifikan, dari Rp812,89 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,8 triliun pada 2016, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan untuk mensejahterakaan masyarakat di daerah ini,” katanya.

Menurut dia, besaran alokasi tiap desapun mengalami peningkatan yakni sekitar Rp500 juta perdesa dari sebelumnya antara Rp200-250 juta per desa, apabila pemanfaataannya prioritas sektor-sektor riil seperti infrastruktur jalan, air bersih dan pemberdayaan ekonomi, akan sangat berguna. (*)

loading...

Sebelumnya

Sumba gunakan energi terbarukan

Selanjutnya

Penggunaan dana desa harus dimonitor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6178x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5756x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3911x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe