Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Masyarakat Majene tolak bagi hasil Migas
  • Selasa, 12 Juni 2018 — 19:07
  • 667x views

Masyarakat Majene tolak bagi hasil Migas

Mereka berpendapat seharusnya 50 persen dana bagi hasil Migas untuk Provinsi Sulbar, dikelola Kabupaten Majene yang selama ini wilayahnya menjadi kawasan utama blok Migas Sebuku.
ilustrasi tambang, pixabay.com
ANTARA
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Mamuju, Jubi - Aliansi Masyarakat Mejene menolak Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, mengenai pembagian dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) blok Sebuku di perairan Sulawesi. Mereka berpendapat seharusnya 50 persen dana bagi hasil Migas untuk Provinsi Sulbar, dikelola Kabupaten Majene yang selama ini wilayahnya menjadi kawasan utama blok Migas Sebuku.

"Perjuangan masyarakat Majene tidak akan pernah berhenti khususnya mengenai hak pembagian dana bagi hasil migas atau dana participant interest (PI) blok Sebuku," kata ketua AMM, Awi Mendez, di Mamuju, Sabtu, (9/6/2018).

Mereka menolak keputusan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, yang tidak mau memberikan 50 persen dari lima persen dana PI untuk Provinsi Sulbar untuk dikelola Kabupaten Majene.

Tercatat keputusan Gubernur Sulbar menginginkanan tiga persen dari lima persen dana PI Sulbar yang nilainya sekitar Rp 3 triliun. Gubernur Ali Baal menginginkan hanya 1 persen untuk Kabupaten Majene dan satu persen lainnya dikelola seluruh Kabupaten lainnya di Sulbar.

“Ini tidak adil," kata Mendez menegaskan.

Menurut dia, keputusan Gubernur Sulbar tersebut akan menyakit hati masyarakat Majene yang dinilai pembagian itu tidak sesuai dengan peraturan menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 dan kesepakatan bersama dalam rapat yang melibatkan wakil presiden, SKK migas, menteri ESDM, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulbar.

"Ini jelas sangat menyakitkan hati nurani masyarakat Majene yang dengan kesewenangan gubernur mengubah MoU sehingga akan banyak merugikan. Sedangkan kondisi masyarakat Mejene membutuhkan banyak anggaran untuk pendidikan, sosial dan ekonomi," kata Mendez menjelaskan.

Mendez mengaku masyarakat Majene telah menggalang aliansi bersatu menolak keputusan Gubernur Sulbar terkait blok Migas Sebuku. Terdapat tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama,  budayawan, Parpol, pemuda dan mahasiswa bersepakat akan menyerukan perlawanan keputusan terhadap Gubernur Sulbar terkait blok Sebuku.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, sebelumnya menginginkan agar dana bagi hasil Migas blok Sebuku untuk Sulbar sebesar lima persen, lebih banyak dikelola pemerintah Provinsi daripada Kabupaten Majene.

"Pemerintah Sulbar akan mengelola tiga persen dari lima persen dana bagi hasil Migas dan dua persen lainnya akan dikelola pemerintah pada enam kabupaten yang ada di Sulbar,” kata Ali Baal.

Ia mengaku akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk pembagian tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Afghanistan umumkan gencatan senjata selama libur lebaran

Selanjutnya

Warga Tabanan ikuti tradisi Mesuryak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe