Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Apakah Hela akan menjadi Bougainville berikutnya?
  • Rabu, 13 Juni 2018 — 13:02
  • 859x views

Apakah Hela akan menjadi Bougainville berikutnya?

Menyimak bencana kemanusiaan yang terjadi di Hela sejak gempa, pertanyaan yang berulang telah diucapkan kembali diajukan: Apakah semua hal ini dapat meledak menjadi konflik bersenjata berkepanjangan seperti yang kita lihat dalam Krisis Bougainville 1989-1998?
Pemuda-pemuda di daerah pegunungan timur PNG berjalan menuju lokasi peperangan dengan kelompok suku lainnya. - Development Policy Centre/ DFAT/ Flick
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Matthew Allen

Di tengah berbagai komentar dan perdebatan yang dipicu oleh kecemasan, tentang meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik dan konsekuensinya, hanya sedikir perhatian yang diberikan kepada tantangan keamanan yang jauh lebih mendesak, untuk negara-negara tetangga Australia di Pasifik: dampak sosial yang merusak dari industri ekstraktif berskala besar.

Sebagian besar kekhawatiran yang terungkap beberapa bulan terakhir ini - termasuk laporan dari Jubilee Australia - telah menggarisbawahi perkembangan di Provinsi Hela di kawasan pegunungan tinggi PNG, dimana akibat gempa bumi 26 Februari lalu, konflik sosial berkepanjangan yang disebabkan oleh proyek PNG Liquefied Natural Gas (LNG) raksasa ExxonMobil, semakin memburuk dan berujung pada kekerasan dan kematian.

Menyimak bencana kemanusiaan yang terjadi di Hela sejak gempa, pertanyaan yang berulang telah diucapkan kembali diajukan: Apakah semua hal ini dapat meledak menjadi konflik bersenjata berkepanjangan seperti yang kita lihat dalam Krisis Bougainville 1989-1998?

Inilah pertanyaan yang menjadi titik awal dari penelitian saya, dalam buku saya baru-baru ini mengenai industri ekstraktif, Resource extraction and contentious states: mining and the politics of scale in the Pacific Islands.

Buku ini berpusat pada wilayah yang dikenal oleh ahli geografi sebagai gugusan pulau Solomon, terdiri dari wilayah otonomi Bougainville dan negara independen Kepulauan Solomon. Kedua pulau ini pernah menjadi lokasi dua konflik bersenjata paling berbahaya di kawasan itu sejak Perang Dunia Kedua: Krisis Bougainville dan konflik antar etnis di Kepulauan Solomon dari 1998 hingga 2003.

Penambangan berskala besar pun terlibat dalam kedua konflik ini. Namun keterlibatan industri ekstraktif lebih mendalam di Bougainville, di mana hampir semua pihak setuju bahwa krisis itu tidak akan terjadi, jika bukan karena dampak dari Tambang Panguna milik Rio Tinto yang pada saat itu merupakan tambang tembaga dan emas terbesar di seluruh dunia.

Mengingat konflik-konflik ini terjadi di daerah kepulauan, buku saya berusaha untuk menanyakan apakah ada sesuatu yang unik tentang pulau-pulau ini – atau ‘islandness’ mereka, sebagaimana yang disebut dalam literatur – sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memulai perselisihan dan konflik kekerasan yang seringkali diasosiasikan dengan ekonomi ekstraktif.

Lebih khusus lagi, buku ini menanyakan apakah krisis Bougainville akan tetap terjadi jika Bougainville adalah bagian dari daratan besar PNG, seperti Provinsi Hela atau Provinsi Enga, dan bukan provinsi di pulau lepas pantai PNG.

Tentu saja pertanyaan ini tidak akan memiliki jawaban definitif. Jika ada satu saja hal yang telah kita pelajari dari berbagai penelitian, tentang konflik di negara-negara berkembang, itu adalah bahwa konflik-konflik seperti ini selalu merupakan produk dari kombinasi faktor-faktor sosial, politik, sejarah, dan ekologi dari berbagai level.

Salah satu faktor yang, menurut saya, berdampak besar adalah kepemilikan tanah adat. Tanah adat umumnya merupakan lahan paling ‘subur’ untuk memulai konflik kekerasan dengan industri ekstraktif, ujung-ujungnya selalu karena sekelompok laki-laki, mereka yang nantinya juga akan menerima berbagai manfaat ekonomi dari proyek itu (seperti sewa lahan, pembayaran royalti dan kompensasi, dll), sementara anggota lain dari kelompok pemilik tanah itu, seperti anak-anak dan perempuan, hanya menjadi korban.

Proses ini memiliki dimensi negatif yang besar dalam hal pengabaian berbasis gender dan generasi, dan, dengan konteks norma sosio-budaya Melanesia secara khusus hubungan timbal balik dan kewajiban terhadap sesama, proses seperti ini akan semakin memperburuk persoalan disintegrasi dan konflik sosial.

Namun, kepemilikan tanah berbasis etnis terhadap wilayah yang kaya sumber daya seperti itu, juga terlihat di wilayah besar seperti di tengah-tengah daratan sebuah pulau besar, bukan hanya di pulau-pulau kecil.

Ini membawa kita kembali kepada pertanyaan utama saya: apakah mungkin Provinsi Hela, atau dalam hal lain, Provinsi Enga, akan menjadi Bougainville berikutnya? Tanpa mempertimbangkan faktor penting lainnya seperti sejarah, budaya dan organisasi sosial, analisis saya menunjukkan bahwa karakteristik geografis pulau PNG yang khas, menjadikan wilayah ini sebagai lahan yang subur untuk konflik bersenjata akibat SDA, setidaknya dalam konteks Pasifik Melanesia.

Yang pasti, krisis dan ketegangan yang sama juga banyak terlihat di sekitar proyek-proyek ekstraktif lainnya di sepanjang daratan PNG: disintegrasi sosial dalam kelompok-kelompok pemilik tanah adat, serta ketegangan akibat pembagian manfaat antara masyarakat setempat dengan pemerintah tingkat lokal, provinsi, dan nasional.

Bahkan, jika kita ingat kembali, pembukaan daerah Hela sebagai provinsi sendiri pada tahun 2012 itu sebagian besar didorong oleh keinginan lebih 300.000 pembicara bahasa Huli, yang telah lama terpinggirkan dari proyek-proyek ekstraktif di kawasan pegunungan PNG, yang juga berhak menerima manfaat dari proyek LNG PNG berlokasi di tengah-tengah wilayah kelompom Huli.

Namun, walaupun provinsi-provinsi baru sudah dibuka, dan perbatasan antaranya juga telah diseragamkan dengan batas bahasa dan budaya setiap kelompok etnis, masih belum ada pembagian geografis yang dapat secara sukses mengatur keputusan politik kolektif di wilayah daratan tersebut.

Tentu saja hanya orang naif yang dapat, dengan mudah, memprediksikan perkembangan sosial dan politik di kawasan Melanesia, namun interpretasi berbasis geografis dapat menunjukkan batas-batas dari konflik lokal di sekitar daerah, dengan proyek-proyek ekstraktif di daratan PNG yang dapat dengan dratsis meningkat menjadi konflik bersenjata berskala besar, dengan kelompok-kelompok etno-nasionalis atau separatis seperti yang kita lihat.

Walaupun sulit, seperti yang ditunjukkan dalam laporan Jubilee Australia, konflik sosial dan kekacauan yang sedang terjadi saat ini di Provinsi Hela sudah pasti terkait, atau setidaknya sangat dipengaruhi, dengan proyek LNG PNG, sekali lagi mengingatkan kita tentang budaya kekerasan akibat ekonomi ekstraktif di daerah bangsa Melanesia. (Development Policy Centre, Australian National University)

Matthew Allen adalah Direktur Program Studi Pembangunan di Universitas Pasifik Selatan, Kampus Teluk Laucala, Fiji.

loading...

Sebelumnya

Kepulauan Marshall hadiri KTT G7, bahas penangkapan ikan ilegal Pasifik

Selanjutnya

Mosi tidak percaya diajukan terhadap PM Vanuatu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe