Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Presiden sebut dana puluhan triliun di Papua, legislator duga ada proyek fiktif
  • Selasa, 15 November 2016 — 18:16
  • 1220x views

Presiden sebut dana puluhan triliun di Papua, legislator duga ada proyek fiktif

"Yang perlu diawasi adalah dana di kementerian lembaga. Itu proyek fiktif dimana-mana. Mereka kerja dimana? Lokasinya dimana? Kami sendiri tak tahu. Puluhan triliun dana di kementerian lembaga ini tak jelas. Justru dana transfer daerah yang programnnya jelas, namun selalu dipertanyakan," kata Mimin, Senin (15/11/2016).
Salah satu proyek infrastruktur di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak anggaran pembangunan untuk Papua tahun ini senilai Rp85,7 triliun. Namun alokasi anggaran itu dinilai tak sebanding dengan peningkatan yang ingin dicapai.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Papua, Ignasius W Mimin mempertanyakan dimana anggaran senilai itu. Ia mengatakan, selama ini pihaknya tak pernah tahu nominal dana dan program yang ada di kementerian lembaga untuk Papua. Selama ini pengawasan terhadap dana dan program di kementerian lembaga terhadap Papua minim. Ia menduga ada proyek fiktif dibalik dana puluhan triliun itu.

"Yang perlu diawasi adalah dana di kementerian lembaga. Itu proyek fiktif dimana-mana. Mereka kerja dimana? Lokasinya dimana? Kami sendiri tak tahu. Puluhan triliun dana di kementerian lembaga ini tak jelas. Justru dana transfer daerah yang programnnya jelas, namun selalu dipertanyakan," kata Mimin, Senin (15/11/2016).

Menurut dia, selama ini pemerintah pusat selalu mempertanyakan dana transfer ke daerah. Padahal program dan penggunaan dana jelas. Ia mengingatkan, jangan dana yang nilainya kecil dijadikan alasan menutupi dana yang nominalnya besar dan tak jelas penggunaannya.

"Dana di kementerian lembaga itu tak diketahui gubernur dan kami DPRP. Dana transfer daerah itu nominalnya hanya belas triliun. Itu sudah termasuk dana Otsus dan dana infrastruktur," ucapnya.

Katanya, tahun ini dana transfer daerah untuk Papua dari semua mata anggaran hanya berkisar Rp17 triliun. Lalu kemana dana puluhan triliun lainnya yang dimaksud presiden. Harusnya lanjut dia, kementerian lembaga berkoordinasi dengan pemprov dan DPR Papua agar jangan ada tumpang tindih.

"Kalau ada program pembangunan di Papua dari kementerian lembaga, harusnya dikoordinasikan dengan pemprov dan bupati/wali kota. Ini agar laporan ke presiden jelas. Jangan disebut anggaran besar ke Papua. Tapi tak ada apa-apa. Nanti ketika tak ada hasil, Pemprov Papua disalahkan. Pertanyakan dana APBD untuk menutupi anggaran besar. Kenapa anggaran dari pusat lewat kementerian tak disoroti," katanya.

Lebih lanjut bahwa pemerintah menilai alokasi anggaran untuk pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat belum optimal. Presiden Joko Widodo mengatakan dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Menurut dia permasalahannya bukan semata-mata pada besaran dana, tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor belum sepenuhnya terpadu. "Dalam satu tahun anggaran 2016 saja total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi pembangunan Papua di Kantor Presiden, Jakarta, pekan lalu sebagaimana dilansir Tempo.co

Dana sebesar itu berasal dari kementerian, lembaga, dan dana transfer.  Presiden  menilai belanja pembangunan di wilayah Papua belum efektif.

Selain itu, Jokowi juga mengantongi data sebanyak 46 persen program kementerian cenderung memilih daerah yang sudah mapan. Dengan kata lain, kementerian atau lembaga mengutamakan daerah yang mudah dalam implementasi program. Presiden menyadari itu lantaran banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau.

Karena itu, kata Jokowi, baik kementerian maupun pemerintah daerah harus terpadu dalam peningkatan kesejahteraan sosial. "Saya minta kerja kita fokus pada upaya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan," ucap Jokowi.

Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan Papua. Presiden ingin Indeks Pembangunan Manusia di Papua meningkat. Kendati ada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sebesar 0,5 poin namun hal itu masih di bawah IPM yang diharapkan, yaitu di atas 60 poin. "IPM di Papua masih di bawah 60," kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua beberapa waktu lalu menyebutkan persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen yaitu dari 28,40 persen pada September 2015 menjadi 28,54 persen pada Maret 2016.

Data dari laman BPS Papua, mengungkapkan, bila dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebanyak 37,14 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, menurut BPS, hanya terdapat sebesar 4,42 persen.
BPS mengungkapkan, garis kemiskinan (GK) di perkotaan pada Maret 2016 sebesar Rp 466.985, lebih tinggi dari GK perdesaan yang mencapai Rp 412.991. Hal itu berarti, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak atau basic needs untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Peranan komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75,36 persen berbanding 24,64 persen. Sedangkan untuk komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap GK di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK di perdesaan adalah ketela rambat, beras, dan rokok kretek filter.

BPS mencatat pada periode September 2015-Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan kenaikan yang sangat signifikan. Hal itu mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. (*)

loading...

#

Sebelumnya

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Selanjutnya

KTT MSG diusulkan 20 Desember di Port Vila

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe