Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Kepala daerah mestinya malu dapat rapor merah
  • Rabu, 13 Juni 2018 — 15:33
  • 1070x views

Kepala daerah mestinya malu dapat rapor merah

"Malu kalau dapat rapor merah. Kalau saya bupati, saya malu," kata Maria Duwitau ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Rabu (13/6/2018).
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, komisi bidang pendidikan dan kesehatan, Maria Duwitau - Jubi/Arjuna Pademme.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Maria Duwitau menyatakan, bupati yang daerahnya disebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapat rapor merah dalam pelayanan kesehatan mestinya malu.

"Malu kalau dapat rapor merah. Kalau saya bupati, saya malu," kata Maria Duwitau ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Rabu (13/6/2018).

Ia mengingatkan, kepala daerah yang mendapat rapor merah untuk fokus membenahi pelayanan kesehatan di wilayah mereka. Jika tak ada upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan fungsi kontrol dari kepala daerah serta dinas terkait di kabupaten, akan sulit menghapus rapor merah itu. 

Menurutnya, ketika masyarakat di daerah tersebut mengalami masalah dalam bidang kesehatan, tentu pihak yang akan pertama kali dipertanyakan perannya adalah kepala daerah.

"Pasti yang akan pertama kami pertanyakan, di mana kepala daerah. Di mana pejabat dinas terkait," ucapnya.  

"Saya tetap akan mempertanyakan ke mana para pejabat di kabupaten. Dana Otsus dari provinsi di kemanakan. Yang akan kami salahkan adalah pemkab," ujarnya lagi.

Akhir pekan lalu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai menyatakan, sembilan kabupaten di Papua mendapat rapor merah dalam capaian pelayanan kesehatan. 

Kabupaten itu yakni Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, dan Yahukimo.  

Meski mendapat rapor merah, namun menurut Giyai, bukan berarti pemerintah daerah sembilan kabupaten tersebut tidak bekerja.

"Mereka bekerja. Namun, pelayanan kesehatan masih di bawah standar. Cakupan pelayanan yang diperlukan belum terpenuhi," kata Aloysius Giyai ketika itu. 

Beberapa faktor yang diduga penyebab sembilan kabupaten mendapat nilai merah di antaranya, minimnya kekompakan para pejabat di daerah. Misalnya tim Dinas Kesehatan, kepala Dinas Kesehatan, pejabat eselon, para kepala Puskesmas dan masih minimnya tenaga kesehatan.

Untuk kabupaten yang mendapat nilai hijau lanjut dia, juga belum tentu semua pelayanan kesehatan di wilayahnya maksimal. Hanya saja jika diakumulasikan secara keseluruhan, nilainya lebih banyak hijau. (*) 

loading...

Sebelumnya

Penjual kue kering mulai bermunculan di Pasar Pharaa

Selanjutnya

Siapkan program, BEM Ottow Geisler gelar sidang pleno

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat