Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Disnakertrans Riau terima 50 pengaduan THR
  • Kamis, 14 Juni 2018 — 12:20
  • 1050x views

Disnakertrans Riau terima 50 pengaduan THR

Laporan pekerja masuk ke Posko THR yang dibuka Disnakertrans se kabupaten kota di Riau, menjelang lebaran.
Ilustrasi, Tempo.co
ANTARA
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Pekanbaru, Jubi - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menerima 50 aduan dari pekerja yang belum dibayar Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran tahun 2018. Laporan pekerja masuk ke Posko THR yang dibuka Disnakertrans se kabupaten kota di Riau, menjelang lebaran.

"Sejak Pos Pengaduan THR kita buka dua minggu sebelum lebaran sampai H-3 jumlah pengaduan mencapai sembilan perusahaan yang dilaporkan karyawannya karena belum membayarkan THR," kata  Kepala Disnakertrans Riau Rasidin Siregar di Pekanbaru, Selasa, (12/6/2018).

Dari sembilan perusahaan yang dilaporkan karyawannya itu salah satu bergerak di bidang minyak dan gas yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Ia langsung menindaklanjuti ke perusahaan bersangkutan mencarikan solusi agar mereka membayarkan THR karyawannya.

"Tim pemantau kita setelah laporan diterima langsung turun ke perusahaan. Hasilnya dari sembilan perusahaan itu sudah mau bayar THR karyawannya," ujar Rasidin menjelaskan.

Menurut Rasidin, perusahaan yang tak membayar THR karyawannya bisa diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku, jika hasl audit keuangan ternyata perusahaan mampu, namun membandel tak bayar THR, maka bisa diberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha.

"Kita akan lakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya pengurangan pelayanan publik seperti listrik ditahan dan sebagainya. Kalau tak juga, maka kita cabut izinnya," katanya..

Pemerintah telah membuka Posko THR sebagai wadah untuk memfasilitasi karyawan dan perusahaan yang mengalami masalah dan butuh informasi tata cara serta besaran pembayaran sesuai aturan. (*)

loading...

Sebelumnya

Liburan lebaran, Merapi banyak dikunjungi wisatawan

Selanjutnya

Daerah stabilkan harga kebutuhan pangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat