Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. 17 tahun tanpa kejelasan, SOS Papua desak Presiden tuntaskan kasus Wasior berdarah
  • Kamis, 14 Juni 2018 — 17:15
  • 1152x views

17 tahun tanpa kejelasan, SOS Papua desak Presiden tuntaskan kasus Wasior berdarah

Dalam rilis yang diterima Jubi Rabu (13/6/2018), SOS juga mendesak Pemerintah Pusat untuk memulihkan dan merehabilitasi hak korban dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Teddy Wakum (LBH Papua), John NR Gobai (Anggota DPRP), Ferry Marisan (ELSHAM ), Luis Malaar (PBH Cenderawasih) saat memberikan keterangan dalam jumpa pers - Jubi/Dok.
David Sobolim
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk tanah Tanah Papua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus Warior berdarah yang terjadi pada 2001 silam. 17 tahun berlalu, SOS menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini. Padahal, peristiwa Wasior berdarah merupakan salah satu perisitiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.

Dalam rilis yang diterima Jubi Rabu (13/6/2018), SOS juga mendesak Pemerintah Pusat untuk memulihkan dan merehabilitasi hak korban dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, SOS juga mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam perlindungan dan pemenuhan HAM bagi pejuang kemanusiaan, pejuang masyarakat adat dan lingkungan.

"Kami juga mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk segera melakukan review perijinan dan menghentikan perizinan korporasi yang melanggar HAM. Serta mendorong tata kelola yang berpihak kepada masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan," ungkap Teddy Wakum dari LBH Papua.

Seperti diketahui, kasus pelanggaran HAM Wasior berawal dari masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Masyarakat menuntut ganti rugi kepada perusahan atas tanah adat termasuk kayu-kayu mereka yang dikuasai PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di bantu oleh anggota Brimob. Akibatnya sekelompok orang bersenjata melakukan penyerangan terhadap PT Darma Mukti Persada (DMP) di Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Maret 2001.

"Tak sampai di sana, pada tanggal 13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap base camp CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi. Dalam peristiwa ini lima orang anggota Brimob tewas dan satu orang warga sipil. Setelah peristiwa tersebut, Polda Papua melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan kecamatan disekitar Wasior  dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan Operasi Tuntas Matoa," jelasnya.

Dalam peristiwa berdarah tersebut, jatuh korban masyarakat sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk Pembunuhan dengan jumlah 4 kasus, Penyiksaan 39 Kasus, kematian, pemerkosaan  satu kasus dan penghilangan secara paksa  lima Kasus

"Terjadi pula pengungsian secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit, serta Kehilangan dan pengrusakan harta milik. Karena pada saat operasi tersebut terdapat 51 rumah yang dibakar beserta harta benda di 8 lokasi yang berbeda yakni Wasior Kota, Kampung Wondamawi,Kampung Wondiboi, Kampung Cenderawol, di Sanoba," terangnya.

Operasi tersebut juga memakan korban secara meluas ke beberapa daerah luar teluk Wondama seperti Yopanggar bagian utara Teluk Wondama, wilayah Kepulauan Roon, Kecamatan Windesi, kecamatan Ransiki, Bintuni, kota Manokwari dan Nabire. (*)

loading...

Sebelumnya

Panwas Paniai diduga tak independen, mahasiswa dan pemuda demo ke Bawaslu

Selanjutnya

Gobai: PT PMJ salahi prosedur eksplorasi emas di Nabire

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]m

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat