Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Penanganan ruas jalan Kimibay-Napan, jadi lahan bisnis PU Papua ?
  • Rabu, 20 Juni 2018 — 14:07
  • 580x views

Penanganan ruas jalan Kimibay-Napan, jadi lahan bisnis PU Papua ?

Kepala Dinas PU Provinsi tidak pernah lihat lokasi atau wilayah kerjanya, bertemu dengan Kepala Distrik di lapangan pun tidak, sementara banyak kegiatan yang masuk di wilayah kerja Distrik Makim
Ruas jalan yang rusak, tampak sejumlah material yang hendak ditampal – Jubi/Ist
Abeth You
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Proses pengalihan badan jalan menelusuri tanjakan Rumadas menuju kampung Biha di Distrik Makimi, Nabire, Papua memiliki tantangan yang cukup berat.

Dengan kerja keras, penduduk setempat berhasil membuka jalan menyusuri pantai dari kampung Samabusa menuju tanjung Wiyai, tembus ke kampung Nifasi dan Kali Watia serta masuk kampung Makimi dan pertigaan kampung Biha dan Lagari Jaya.

Saverius Tebai, mantan Kepala Distrik Makimi mengatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Distrik Teluk Kimi tahun 2007, pihaknya pernah membahas badan jalan percontohan di provinsi Papua. Saat itu ditetapkan dua lokasi yang akan dijadikan percontohan, kabupaten Nabire dan kabupaten Keerom.

“Khusus di kabupaten Nabire, jalan yang ditetapkan yaitu jalan Kimibay-Napan. Pada Tahun 2013, pemerintah provinsi Papua melalui instansi teknis pernah memasang baliho bertuliskan proyek pengerjaan pengaspalan sepanjang 40 KM di 2 titik, tepatnya di depan gereja GKI Eklesia Nifasi dan Tanjung Wiyai Samabusa,” ujar Saverius Tebai kepada Jubi lewat sambungan telepon selulernya, Rabu, (20/6/2018).

Ia menceritakan, hingga tahun 2014 belum ada realisasi pekerjaan jalan tersebut. Maka, pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Nabire, dirinya menyatakan di hadapan forum bahwa sudah tidak bisa dipercaya lagi penanganan pekerjaan badan jalan Kimibay-Napan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga mengusulkan untuk dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja BJN wilayah 7.

“Ternyata hal ini sudah diprogramkan, dan di tahun 2016 kegiatan pengaspalan sudah dilaksanakan sepanjang 5 Km dari Tanjung Wiya hingga Pantai Wisata Nusi. Pengaspalan tersebut sangat dirasakan warga wilayah timur Nabire saat ini,” katanya.

Ia bahkan memertanyakan, pertimbangan apa sehingga pemerintah provinsi Papua mengganggu paket yang telah lama direncanakan oleh pemerintah pusat melalui Satker BJN wilayah 7 Nabire disabotase kembali?.

“Bukankah lokasi yang sama pernah dipampang papan proyek pengaspalan jalan dan tidak pernah dikerjakan di tahun 2014? Malah tidak kurang dari 3 tahun paket pekerjaan penambalan jalan masuk di lokasi yang sama. Muka pemerintah provinsi taruh di mana? Janganlah masyarakat dijadikan obyek dalam pembangunan,” ujarnya.

Kini, lanjutnya, sedang dilakukan penambalan jalan. Ia malah menilai , Dinas PU Provinsi menjadikannya sebagai lahan bisnis. “Kami sudah muak dengan cara-cara begini. Kepala Dinas PU Provinsi tidak pernah lihat lokasi atau wilayah kerjanya, bertemu dengan Kepala Distrik di lapangan pun tidak, sementara banyak kegiatan yang masuk di wilayah kerja Distrik Makimi,” ucapnya.

“Warga hanya ingin agar jalan Kimibay-Napan tolong jangan diintervensi lagi oleh pemerintah provinsi, biarkan Satker BJN Wilayah 7 yang menanganinya, sehingga tidak tumpang tindih dalam penanganannya,” ujarnya.

Kepala Kampung Nifasi, Matias Gobai mengatakan, sudah beberapa minggu terakhir ini ada akvititas dropping material seperti batu pecah dan pasir di beberapa titik, terkait pekerjaan tambal jalan tersebut.

Pihaknya meminta agar pemerintah melalui Dinas PU Provinsi tidak membodohi masyarakat dengan pekerjaan tambal sulam jalan yang hanya menghabiskan uang setiap tahunnya, padahal 40.5 KM jalan hingga saat ini belum terealisasi.

“Pekerjaan pengaspalan sepanjang 5 KM, kondisinya juga sudah rusak, padahal baru setahun dikerjakan. Kami pemerintah kampung Nifasi dan tokoh agama dan tokoh adat melarang pemerintah provinsi melanjutkan kegiatan tambal sulam jalan,” kata dia. (*)

loading...

Sebelumnya

MUI Nabire : Tidak ada takbir keliling

Selanjutnya

Panwas Nabire petakan TPS rawan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6292x views
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 5990x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5885x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe