Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilihan Editor
  3. Pilgub Papua : Eksistensi OAP, penegakan HAM dan identitas warga negara
  • Kamis, 21 Juni 2018 — 08:07
  • 2727x views

Pilgub Papua : Eksistensi OAP, penegakan HAM dan identitas warga negara

Kedua calon gubernur Papua ini sama –sama menekankan pentingnya perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai masyarakat adat pemilik Tanah Papua. P
Kedua pasangan Lukmen dan Josua saat pengundian nomor urut calon gubernur Provinsi Papua - Dok. Jubi
Victor Mambor
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Papua, provinsi paling timur di Indonesia ini akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur bersama pemilihan tujuh bupati dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni nanti.  Dua calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur Papua masih melanjutkan kampanye mereka. Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen), pasangan petahan mengusung visi "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan". Sementara John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (Johsua) mengusung visi "Papua Cerdas, Damai dan Berdikari".

"Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Sebab ini merupakan modal dasar yang harus dilanjutkan," kata Enembe dalam kampanyenya.

Sementara Wetipo calon gubernur nomor urut dua menekankan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua dan memperkokoh kebhinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan saling menghormati dengan didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

"Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, pemerataan pelayanan kesehatan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah program yang kami usung jika terpilih nanti, " ujar Wetipo dalam penyampaian visi dan misinya.

Kedua calon gubernur Papua ini sama –sama menekankan pentingnya perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai masyarakat adat pemilik Tanah Papua. Penekanan ini selaras dengan substansi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Saat ini, akses dan layanan pendidikan dan kesehatan memang menjadi persoalan utama di Papua. Rata-rata kemampuan membaca di Papua hanya berkisar pada angka 9,55 kata permenit sementara rata-rata nasional mencapai 52,10 kata permenit, berdasarkan hasil survey Unicef pada tahun 2015.  Pemahaman terhadap teks hanya mencapai angka 14,61 persen sedangkan angka rata-rata nasional 62,80 persen. Sementara persentase rumah sakit hanya hanya 0,67 persen untuk melayani 3,7 juta penduduk di provinsi ini.

Hingga 2017, Papua masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia yaitu sebesar 27,62 %, sementara Indeks Kebahagiaan Papua mencapai 64,97 %, lebih rendah dari Indeks Kebahagiaan Indonesia yang mencapai 69,51 %.

"Kedua calon punya visi yang bagus. Namun saya belum melihat strategi kedua calon ini menguatkan, memberdayakan dan melindungi masyarakat adat Papua. Jangan sampai hanya sebatas visi dan misi saja namun tidak bisa terwujudkan," ujar John Gobay, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga ketua Dewan Adat Paniai.

Menurut Gobay, tantangan Papua saat ini adalah tantangan yang dihadapi masyarakat adat. Sehingga siapapun kepala daerah Papua ini harus memiliki strategi jitu untuk masyarakat adat.

Tidak menyentuh persoalan HAM
Banyak pihak mengkritisi kedua calon gubernur Papua karena tidak menyentuh persoalan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara kekerasan dan penangkapan aktivis pro demokrasi yang berpotensi pelanggaran HAM terus menerus terjadi.

"Kami mencatat hingga saat ini ada tiga tahanan yang menjalani penahanan sebagai tahanan politik di Papua. Namun kami juga mencatat bahwa ratusan aktivis hak asasi manusia dan pro-kemerdekaan lainnya secara rutin ditangkap dan ditahan," ungkap Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia.

Gustaf Kawer, aktivis HAM Papua berpandangan calon kepala daerah sama sekali tidak menyentuh harapan rakyat Papua untuk menyelesaikan kasus2 pelanggaran HAM. Misalnya berbicara soal kasus Biak Berdarah 1998, Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan juga penyelesaian kasus-kasus kriminal lainnya yang melibatkan aparat TNI/Polri.

"Begitu juga visi mereka untuk perjuangkan regulasi perlindungan OAP, misalnya mendorong regulasi yg khusus mengatur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua serta pembentukan Pengadilan HAM di Papua," ucap Kawer.

Sementara Laurens Kadepa, anggota komisi I DPR Papua yang membidangi Politik Hukum Dan HAM berpandangan kedua calon perlu mendorong Komisi Daerah Hak Asasi Manusia yg mempunyai kewenangan pro Justicia terutama kewenangan untuk penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat.

"Saya pikir visi mereka belum menyentuh penyelesaian pelanggaran HAM di Papua," kata Kadepa.

DPT dan KTP elektronik
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan berdasarkan data Bawaslu Provinsi Papua ada sekitar 600.000 calon pemilih yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih tetap di Papua karena tidak memiliki KTP elektronik (KTP-el). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Papua tercatat  3.1025.407 jiwa dari total 4.247.758 penduduk Papua.

Di Kabupaten Jayapura, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Pieter Silas Wally, sampai saat ini tercatat ada sekitar 4.000 lebih warga di Kabupaten Jayapura, tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Gubernur Papua 2018 karena belum memiliki KTP-el dan surat keterangan.

Sebagian besar mereka yang terancam tak bisa memilih ini tinggal di kawasan hutan konservasi. Penyebabnya antara lain karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersikeras tak memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan hutan negara, kecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan.

Komisioner KPU Provinsi Papua mengakui penetapan DPT memang dengan sejumlah catatan dari rim sukses salah satu calon. Termasuk kebenaran jumlah pemilih di Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya.

“Kami akan berkoordinasi dengan KPUD setempat untuk mengecek kebenaran jumlah pemilih di sejumlah TPS tersebut,” ujar Isak Hikoyabi, komisioner KPU Provinsi Papua.

DPT Kabupaten Jayawijaya memang dua kali ditolak oleh KPU Provinsi karena selisih karena selisih DPT dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sangat tipis. (*)

loading...

Sebelumnya

Mereka sedang membunuh Koroway dengan air perak dan logam mulia

Selanjutnya

Ade, kenapa ko sekolah pakai Koteka?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe