Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Kementerian PUPR sosialisasi “kota tanpa kumuh” di Sorong
  • Rabu, 16 November 2016 — 08:18
  • 1313x views

Kementerian PUPR sosialisasi “kota tanpa kumuh” di Sorong

Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Papua Barat, Abdul Halil Kastella ketika melakukan presentasi – Jubi/Florence Niken
Florence Niken
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sorong, Jubi – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia melakukan sosialisasi dan workshop program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Sorong.

Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pemukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan.

Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Sorong, Jakonias Sawaki dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Drs. Wilhelmus Asmuruf mengatakan lahan seluas 51,7 hektare disiapkan untuk sasaran program kotaku.

“Pemerintah Kota Sorong melaksanakan berbagai strategi sebagai pengendali program, salah satunya berperan sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan pemukiman dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mensinergikan penanganan pemukiman kumuh skala kota atau kawasan dan skala lingkungan,” katanya di Kota Sorong, Selasa (15/11/2016).

Asmuruf melanjutkan, program tanpa kumuh merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah guna percepatan penanganan kawasan kumuh.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat, Abdul Halil Kastella mengatakan kendala yang dihadapi dalam penanganan pemukiman kumuh  adalah kemampuan yang belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah. Selain itu, terkendala biaya dan terbatasnya APBN serta keterpaduan penanganan yang belum terintegrasi, multimultsektor dan berbasis kawasan.

“Sebenarnya ada tujuh indikator utama dalam penentuan kawasan kumuh, yaitu keteraturan bangunan hunian, atap, lantai, bangunan tidak sesuai perasyaratan teknis, sanitasi yang tidak layak, air yang tidak layak konsumsi, sampah berserakan, rawan kebakaran, akses jalan dan sistem drainase yang buruk,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Samsat Papua Barat lakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor

Selanjutnya

Bocah 15 bulan di Sorong menderita hidrosefalus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6193x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5770x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3928x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe