Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Kolaborasi suara non OAP dan kepentingan pusat dalam pilgub Papua
  • Sabtu, 23 Juni 2018 — 20:33
  • 2748x views

Kolaborasi suara non OAP dan kepentingan pusat dalam pilgub Papua

Bicara Pilkada, berarti bisa soal perolehan suara pemilih. Lalu bagaimana cara apatur Pemerintah Pusat bekerja meraup suara untuk Paslon yang diinginkannya?
Ilustrasi pemilihan kepala daerah di Papua - Dok. Jubi
Admin Jubi
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh : Albert Yogi

PEMILIHAN Gubernur Papua periode 2018 – 2023 akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Tinggal “menghitung hari,” kata Budayawan Arswendo Atmowiloto. Dua pasangan calon (paslon) akan berlaga. Paslon Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen) di nomor urut 1 dan paslon John Wempi Wetipo – Habel Meskias Suwae di nomor urut 2. Siapa menang? Judul di atas merupakan kesimpulan dari artikel ini.

Informasi Terbatas
Sulit untuk menduga atau boleh dikatakan meramal siapa akan unggul dalam Pilgub mendatang. Dalam kasus Papua, kesulitan itu terjadi lantaran beberapa hal. Pertama, media massa (arus) utama di Papua menyajikan berita yang sangat minum sehingga sulit untuk membuat kesimpulan-kesimpulan sementara yang bisa dianggap sahih. Posisi media massa seperti ini dapat dimaklumi karena para jurnalis bekerja dibawah tekanan massa pendukung paslon. Selain itu pemilik media massa juga sepertinya mencoba untuk menempatkan diri pada jalan tengah yang tidak merugikan para kontestan. Memang media massa telah memberitakan berita-berita tentang visi, misi dan program dari arena kampanye, melakukan siaran langsung debat paslon Gubernur melalui televisi maupun pemasangan iklan melalui media cetak, namun sayangnya, isi dari tayangan maupun iklan, sangat standart sehingga tidak menyentuh kebutuhan informasi yang diperlukan para calon pemilih.

Kedua, tidak adanya lembaga survey yang melakukan penelitian terhadap kecenderungan pemilih di Papua kepada para paslon. Memang survey tidak menjamin paslon mana yang akan terpilih, namun hasil survey paling kurang dapat memberikan arah bagi pemilih untuk menentukan pilihan. Selain itu hasil survey pun dapat menjadi alat penyebaran informasi bagi pemilih untuk memilih dan juga dapat menjadi masukan bagi paslon untuk menentukan strategi pemenangan Pilgub.

Ketiga, berdasarkan diskusi-diskusi yang berkembang “di pinggir jalan”, ternyata ada juga kelompok yang alergi dengan proses politik pencalonan gubernur, bupati, dan walikota yang dilakukan tahun 2018 ini. Misalnya ada istilah lawan kotak kosong, istilah surat rekomendasi dari dewan pengurus pusat partai untuk paslon dan lain-lain. Hal-hal ini dianggap mem-bonsai kebaikan demokrasi menjadi kepentingan partai semata. Para pemilih diarahkan oleh Partai Politik untuk memilih calon tertentu saja. Partai politik, dengan berbagai cara, teknik dan metode, dianggap menjebak pemilih untuk mengamankan kepentingan segelintir elite politik semata. Bagi kelompok ini, ketika partai politik menjebak pemilih maka ruang diskusi tidak perlu dilanjutkan atau bahkan lebih baik tidak memilih. Dengan motif lain, ada juga kelompok masyarakat yang tidak memilih karena urusan Pilgub merupakan urusan orang Indonesia, bukan urusan orang Papua yang mau merdeka.

Dalam situasi seperti yang digambarkan di atas, yang mau dikatakan di sini adalah, karena keterisolasian informasi, maka pemilihan gubernur Papua 2018 ini penuh dengan tanda Tanya tentang siapa yang layak menjadi gubernur Papua periode mendatang? Dengan demikian sangat sulit untuk memetakan di mana letak lumbung suara dari kedua paslon. Kemungkinan hanya akan bersifat apriori yaitu membuat analisa dan kesimpulan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dengan resiko bias yang sangat lebar. Yang penting adalah memenuhi syarat rasionalitas sambil menekan sesedikit mungkin pembuatan kesimpulan yang terkesan menjadi khayalan yang rasional.

OAP Pilih Siapa?
Siapa yang akan dipilih oleh Orang Asli Papua (OAP)? Mengingat sulitnya akses informasi dalam rangka pengumpulan data sebagaimana diungkapkan di atas, maka pembahasan ini, lebih bersifat elitis. Artinya, diandaikan bahwa kemana kiprah politik para elit akan diikuti oleh patronnya atau anggota masyarakat dilingkungannya. Tentunya cara menganalisis seperti ini sangat pincang, namun apa boleh buat?

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikumpulkan ada beberapa hal yang mengemuka. Pertama, kalangan pemilih terdidik menyatakan sangat mudah untuk menentukan pilihan mereka sebab keempat paslon tersebut pernah menjadi bupati. Sebagai orang terdidik, mereka menyatakan cukup mempelajari rekam jejak keempat calon di bidang pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama mereka menjadi Bupati. Salah satu indicator penting yang dinilai kelompok ini adalah tingkat kejujuran. Apakah janji kampanye politik yang diungkapkan untuk meraih jabatan gubernur sudah dilaksanakan dan memenuhi target yang diharapkan ketika para paslon masih menjadi bupati atau tidak?  Sebagai catatan, Lukas Enembe pernah menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya dua periode, Klemen Tinal Bupati Mimika dua periode, John Wempi Wetipo Bupati Jayawijaya dua periode dan Habel Melkias Suwae Bupati Jayapura dua periode.

Kedua, sikap Aparat Sipil Nasional (ASN) yang merasa diuntungkan dan dirugikan oleh petahana maupun oleh ketiga Bupati di kabupaten masing-masing. Meski pun UU melarang ASN memihak paslon tertentu, namun bisa dipastikan bahwa ASN yang diuntungkan tentu akan memberi pengaruh positif bagi para calon; sebaliknya yang merasa dirugikan tentu akan berkampanye secara negative untuk menjatuhkan paslon. Jangankan di daerah-daerah, di kantor Gubernur Papua sekali pun ada indikasi perpecahan ini.

Ketiga, hal yang sama berlaku juga bagi elemen-elemen masyarakat yang lain. Rakyat pemilih yang merasa dinomorduakan oleh para paslon, elit politik local seperti  tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain-lain yang merasa dikecewakan oleh Paslon. Di beberapa kabupaten, perpecahan di kalangan elit politik ini diwarnai dengan pengerahan kekuatan fisik selama berbulan-bulan, saling mengintai dengan tujuan kekerasan dan seterusnya. Dalam situasi masyarakat (pemilih) yang terpecah seperti ini, pemilih pasti akan memilih paslon yang disukainya tanpa menilai layak dan ketidaklayakan paslon yang dipilihnya.

Kedua pasangan calon sudah “membelanjakan” dana yang tidak sedikit untuk biaya makan-minum tim sukses, biaya iklan, biaya baliho, biaya debat pasangan calon di televisi, biaya kampanye terbuka dan tertutup, biaya transportasi dan akan membiayai saksi-saksi di TPS-TPS dan tempat-tempat penghitungan suara. Namun itu saja tidak cukup. Sebuah riset politik yang dilakukan dua tahun lalu di Amerika membuktikan bahwa pengaruh berita televisi, berita media cetak, penyampaian visi misi dan program secara langsung dihadapan rakyat pemilih tidak lebih berpengaruh bagi pemilih dari pada penyampaikan secara langsung dari mulut ke mulut oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh kepada masyarakat pemilih di lingkungannya masing-masing; seperti lingkungan keluarga, lingkungan seagama, lingkungan sesuku, lingkungan seprofesi, teman seangkatan dan lain-lain. Oleh karena itu, terlepas dari semua daya upaya yang sudah dilakukan para paslon, kampanye terselubung yang positif maupun negative yang dilakukan oleh tiga elemen di atas (kalangan terdidik, ASN dan kalangan berpengaruh/tokoh masyarakat) sangatlah berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan (elektabilitas) paslon. Dengan demikian, jika kedua Paslon punya hubungan harmonis dengan ketiga unsur ini, silahkan bersantai sejenak karena kemenangan sudah di depan mata.

Suara Non OAP Kemana?
Kemana suara pemilih Non Orang Asli Papua (selanjutnya disebut Orang Pendatang) akan mengalir? Sebagai latar belakang, perlu diketahui bahwa orang pendatang di Papua terorganisir ke dalam ikatan-ikatan kekerabatan seperti Ikatan Keluarga Toraja (IKT), Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal), Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Selatan (IKSS), Ikatan Keluarga Jawa Madura (Ikajama) dan lain-lain. Dari berbagai cuitan berita yang beredar, menjelang Pilgub Provinsi Papua, terjadi perpecahan-perpecahan dalam tubuh ikatan-ikatan kekerabatan ini yang terafiliasi dengan kedua paslon.

Menyoroti ikatan-ikatan kekerabatan Orang Pendatang dalam kaitan dengan Pilgub Papua, maka beberapa catatan berikut ini menjadi penting. Pertama, diperkirakan (karena belum ada penghitungan oleh BPS) pemilih orang pendatang dan OAP hampir sama jumlahnya. Jika dugaan ini benar maka suara kaum pendatang akan sangat menentukan kemenangan paslon tertentu. Kedua, jika setiap orang pendatang memberi suaranya secara langsung, independen dan bebas sesuai pilihan rasionalnya, maka sulit memprediksi paslon siapa yang akan terpilih. Sebaliknya, jika pemberian suara oleh anggota diarahkan oleh ikatan-ikatan kekerabatan maka siapa yang terpilih dapat diprediksi.

Sejumlah orang pendatang yang ditemui  menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan memilih pasangan calon yang dapat menjamin keberlangsungan usahanya, dalam arti tidak digusur dan atau tidak dipindah-pindahkan tempat usahanya. Selain itu mereka mengharapkan terjaminnya keamanan diri dan keluarga. Yang lucu bin ajaib adalah, banyak pemilih yang menyatakan tidak tahu akan memilih siapa. Ketika ditanya akan memilih paslon nomor berapa, seorang sekretaris di sebuah kantor menyatakan tidak tahu. Malah sekretaris tersebut minta petunjuk dari penanya. “Bapak pilih siapa, saya ikut (pilihan) bapak,” katanya. Dengan alasan kelangsungan usaha dan jaminan keamanan, maka ikatan-ikatan kekerabatan memiliki posisi strategis untuk mengarahkan suara para pemilih Orang Pendatang. Kegiatan pengarahan massa pemilih sudah berlangsung. Jika kedua Paslon sudah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap sebanyak mungkin ikatan-ikatan kekerabatan kaum pendatang ini, maka dipastikan akan menang.

Kehendak Pusat
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu mempunyai kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam proses Pemilihan Gubernur Provinsi Papua. Kepentingan Pemerintah (pusat) bukan hanya menyangkut segi pengamanan Pilgub dan penegakan hukum bila terjadi sengketa Pilgub, tetapi lebih dari itu, yaitu menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Bagi kita orang Papua, kedua Paslon merupakan warga NKRI. Yang membedakan kedua Paslon ini hanya soal gaya kepemimpinan. Gaya ini yang membuat kadang-kadang Jakarta berpikir yang aneh-aneh terhadap para elit politik OAP. Tentu gaya kepemimpinan Donald Trump dan Barack Obama beda, bukan untuk siapa-siapa, tetapi hanya untuk kedigdayaan bangsa Amerika. Begitu pula jika terpilih Paslon Lukmen maupun Paslon Josua akan memberikan sumbangsih demi tercapainya tujungan NKRI.

Bagaimana cara Pemerintah (pusat) memberi pengaruh terhadap Pilgub. Salah satu caranya adalah dengan menggerakan seluruh potensi yang dimiliki negara untuk mengarahkan suara kepada paslon yang diinginkan. Negara memiliki jejaring aparatur dengan fasilitas terbaik untuk mengamankan keinginannya. Jejaring aparatur itu bertingkat-tingkat, mulai dari Pemerintah di tingkat pusat sampai ke RT/RW di tingkat desa/kelurahan.

Kolaborasi Non OAP dan Pemerintah
Bicara Pilkada, berarti bisa soal perolehan suara pemilih. Lalu bagaimana cara apatur Pemerintah Pusat bekerja meraup suara untuk Paslon yang diinginkannya? Kondisi suara OAP nampaknya terpecah-belah. Yang paling mungkin adalah menggerakan (memobilisir) suara-suara Orang Pendatang untuk memilih Paslon yang diinginkan Pemerintah (pusat) melalui ikatan-ikatan kekerabatan yang ada di Papua. Sesuai judul artikel ini maka kolaborasi (kerja sama) suara Orang Pendatang dan kehendak Pemerintah Pusat akan memenangkan paslon Gubernur Papua periode 2018 – 2023. Karena itu siapa dari kedua paslon ini yang telah memenangkan hati Orang Pendatang dan Pemerintah Pusatlah yang akan memenangkan pertarungan ini. (*)

Penulis adalah mantan anggota DPRP periode 2004 – 2009.

 

loading...

Sebelumnya

Ekologi manusia dan transformasi (2)

Selanjutnya

Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua meluas di ranah non-politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe