Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. Ahok jadi tersangka tapi tidak ditahan
  • Rabu, 16 November 2016 — 15:49
  • 1495x views

Ahok jadi tersangka tapi tidak ditahan

Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok, menyusul ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hal itu karena tidak semua penyidik setuju bahwa dalam kasus Ahok terdapat unsur pidana.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok. –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok, menyusul ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hal itu karena tidak semua penyidik setuju bahwa dalam kasus Ahok terdapat unsur pidana.

“Penahanan itu harus (memenuhi) dua syarat objektif bahwa di kalangan penyidik harus ada pendapat mutlak kalau itu unsur tindak pidana. Dalam gelar perkara kemarin, jelas ada perbedaan pendapat. Karena unsur obyektif yang menyatakan pidana tidak mutlak, maka tidak dilakukan penahanan,” kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Alasan kedua, penahanan tidak dilakukan karena pihak Bareskrim menganggap Ahok cukup kooperatif. "Kabareskrim sebut yang bersangkutan kooperatif, mau datang mengklarifikasi," ujarnya.

Selain itu, Ahok yang saat ini sedang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta juga memperkecil kemungkinan yang bersangkutan untuk melarikan diri. Tito juga meminta semua pihak untuk tidak risau terhadap kemungkinan Ahok menghilangkan barang bukti. Pasalnya, polisi telah mengamankan seluruh alat bukti dalam kasus ini.

Bareskrim Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan penetapan tersangka terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi preseden buruk untuk kemajuan kebebasan beragama di Indonesia.

"Karena penegakan hukum atas dugaan penodaan agama tidak sepenuhnya dijalankan dengan mematuhi prinsip due process of law," kata Hendardi dalam keterangan pers di Jakarta.

Hendardi mengatakan penerapan jeratan Pasal 156 ayat (a) KUHP juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE saat memasuki Pilkada DKI menunjukkan Ahok terjebak pada praktik politisasi identitas yang dirancang kelompok tertentu.

 (*)
 

loading...

Sebelumnya

Pelaku bom Samarinda terkait jaringan Anshori

Selanjutnya

Setya Novanto temui Jokowi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe