Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Pemalangan RRI Merauke bukan solusi masalah tanah
  • Kamis, 28 Juni 2018 — 17:52
  • 1093x views

Pemalangan RRI Merauke bukan solusi masalah tanah

“Kami ingin pihak RRI membayar tanah terlebih dahulu. Hanya saja, telah ada pembicaraan dengan Bapak Bupati Merauke. Sehingga janur yang dipasang di pintu satunya, dibuka agar orang di kantor bekerja sebagaimana biasa,” ujarnya.
Kantor LPP RRI Merauke yang beralamat di Jalan Ahmad Yani dipalang pemilik ulayat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SALAH satu pintu masuk di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke masih dipalang dengan daun kelapa. Terlihat daun-daun mulai mengering. Sedangkan papan di dalam area kantor, masih tertanam.

Sementara pintu masuk satunya, telah dibuka setelah pemilik ulayat berdialog langsung dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Padahal, niat dari mereka agar pintu dua-duanya dipalang  dan penyiaran tak boleh berlangsung.

Pemilik ulayat, Ananias Gebze kepada Jubi Kamis 28 Juni 2018 mengatakan, selama kurang lebih lima tahun, mereka berjuang agar tanah yang telah digunakan RRI untuk berbagai kegiatan selama ini dapat diselesaikan.

“Dari satu pimpinan RR ke yang lain termasuk sampai ke Kantor RRI pusat di Jakarta, kami sudah datang. Hanya saja, tak ada jawaban memuaskan. Kami selalu di pingpong kesana kemari  dan diminta bersabar,” katanya.

Oleh karena tak ada kejelasan, kata Ananias, pihaknya mengambil langkah memalang. “Ini solusi paling tepat. Dari pada dipermainkan terus dan tak ada tanggapan positif, lebih baik pemalangan dilakukan,” tegasnya.

Dikatakan, sejak tahun 2013 silam, usaha demi usaha terus dilakukan. Dengan berbagai cara yang santun disampaikan, tetapi tak digubris.  “Mungkin orang beranggapan kami tidak baik mengambil langkah demikian. Tetapi harus diingat, bukan hanya satu atau dua kali kami berjuang. Sudah lima tahun lamanya,” ungkap dia.

“Ini tanah kami dan siapapun tak mempunyai hak melarang. Mau mati hari ini, kami sudah siap. Dari pada ibarat tikus mati di lumbung  padi,” katanya.

Dia mengaku, tak ada pihak lain memboncengi untuk melakukan pemalangan RRI. Ini murni dari pemilik ulayat. Awalnya, dua pintu dipalang dengan tujuan,segala aktivitas di kantor termasuk penyiaran, harus dihentikan.

“Kami ingin pihak RRI membayar tanah terlebih dahulu. Hanya saja, telah ada pembicaraan dengan Bapak Bupati Merauke. Sehingga janur yang dipasang di pintu satunya, dibuka agar orang di kantor bekerja sebagaimana biasa,” ungkapnya.

Ananias mengaku, Bupati Merauke berjanji akan melakukan pertemuan bersama  guna membicarakan lebih lanjut proses penyelesaian. “Kami belum tahu apa pembicaraan yang akan disepakati,” ujarnya.

Jika tak ada kata sepakat, menurutnya pemalangan dua pintu RRI kembali dilakukan dan meminta segala aktivitas di dalam kantor dihentikan.

“Dengan segala konsekuensi, kami siap untuk lakukan pemalangan kembali. Ini tanah kami yang harus diselesaikan pemerintah,” katanya.

Dijelaskan, tanah itu berukuran panjang 100 meter persegi. Sedangkan lebarnya 71 meter persegi. Sesuai kesepakatan keluarga, satu meter harus dibayar Rp 3 juta. Jadi, total keseluruhan yang diminta Rp 21 miliar.

Ditanya apakah ada deadline waktu yang diberikan, Ananias mengaku, setelah ada pertemuan bersama Bupati Merauke. “Ya, saya sudah bilang bahwa kalau tak ada kata sepakat, pemalangan kembali dilakukan,” katanya.

Secara terpisah Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengatakan siapapun juga, entah pemilik ulayat, tuan dusun maupun tuan marga yang merasa haknya belum diselesaikan, agar meningalkan cara-cara memalang.

Dengan memalang, jelas Bupati Freddy,  tentunya menggunakan ritual adat.”Itu sama saja dengan kita menggadaikan diri sendiri,” tegasnya.

“Kan masih ada cara lain yang digunakan. Saya sebagai bupati, selalu siap kapan saja untuk bersama masyarakat menyelesaikan dengan baik,” katanya.

“Sebagai bupati, saya tak lari atau bersikap munafik serta bermain dibelakang layar menyuruh orang lain memfasilitasi. Saya ingin langsung bertatap muka dengan pemilik ulayat sekaligus berbicara dari hati ke hati untuk dilakukan penyelesaian,” ungkapnya.

Pemalangan entah itu kantor vertikal maupun milik pemerintah setempat, tetap akan dibicarakan dengan santun. Sehingga tak ada yang merasa dirugikan.

“Saya juga ingatkan agar jangan sampai pemilik ulayat menjadi korban, akibat ulah orang tertentu memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.

Jika sampai ada orang memanfaatkan kesempatan, demikian Bupati Freddy, pihaknya akan mengambil langkah tegas dan menyeret bersangkutan ke kepolisian.

Berikutnya, jelasnya, kalau warga memiliki bukti lengkap berkaitan dengan kepemilikan tanah, dipersilahkan melakukan perlawanan di pengadilan.

“Saya menantang agar hak masyarakat dapat terpenuhi. Dari pada dengan pemlangan, lebih baik menemuh jalur hukum. Sehingga dapat diketahui pasti siapa sesungguhnya pemilik tanah,” saran bupati.

Bupati Freddy mempertanyakan mengapa saat kepemimpiannya, dilakukan pemalangan Kantor RRI. “Kenapa tak diselesaikan pemimpin-pemimpin sebelumnya,” tanya bupati.

“Bagi saya, ini menunjukkan ketidakmampuan pemimpin sebelumnya. Sehingga meninggalkan persoalan kepada pemimpin berikut,” kritiknya.

Kasubag Pemberitaan LPP RRI Merauke, Hj. Hidayah mengaku telah ada pembicaraan pemilik ulayat bersama Bupati Merauke, sehingga akan dilakukan penyelesaian.

Dengan demikian, menurut Hidayah, aktivitas termasuk penyiaran tetap berjalan sebagaimana biasa. “Memang awalnya dua pintu masuk dipalang dengan memasang janur. Namun beberapa saat kemudian, Pak Bupati Merauke datang dan berdoalog bersama Ananias Gebze sebagai pemilik ulayat,” ungkapnya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Warga miskin di Aceh tinggal di teras mushala

Selanjutnya

Rufina Pekey jual noken karya sendiri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe