Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Tim rekonsiliasi Maybrat harus persatukan A3
  • Senin, 09 Juli 2018 — 11:18
  • 1011x views

Tim rekonsiliasi Maybrat harus persatukan A3

“Jika telah melakukan perdamaian adat, intinya bagaimana tim yang dibentuk bisa menyatukan A3,” kata tokoh muda Kabupaten Maybrat, Sebastian Bame, kepada Jubi di Kota Jayapura, Papua, Minggu, 8 Juli 2018.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Kapolda Papua Barat dan Pangdam Kasuari usai rapat beberapa waktu lalu di Manokwari – Jubi/Hans Arnold
Timoteus Marten
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

TIM rekonsiliasi yang sudah dibentuk untuk melakukan perdamaian secara adat, pasca polemik ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat diharapkan dapat memeprsatukan masyarakat Aifat, Ayamaru dan Aitinyo (A3).

Tokoh muda Kabupaten Maybrat Sebastian Bame mengatakan pihaknya memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan TNI-Polri serta semua pihak yang telah berupaya menginisiasi perdamaian di Maybrat.

“Jika telah melakukan perdamaian adat, intinya bagaimana tim yang dibentuk bisa menyatukan A3,” kata Bame kepada Jubi di Kota Jayapura, Papua, Minggu, 8 Juli 2018.

Menurut Bame selama ini masyarakat di tiga daerah tersebut saling mengklaim soal polemik ibu kota Maybrat. Namun, usai pesta 21 Juli nanti semua pihak saling berdamai, dan bersama-sama memajukan kabupaten dengan luas 5.461,69 km2 ini.

“Saya berharap tim rekonsiliasi, TNI-Polri, Pemprov Papua Barat bisa meyakinkan masyarakat A3,” kata Bame, yang juga Sekretaris KIM (Korps Indonesia Muda) Kota Jayapura.

Kabupaten Maybrat merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong sejak tahun 2009 lalu. Merujuk visi Maybrat, Haa Sau Bonoot Cau (Kita adalah satu), dirinya berharap agar semua stakeholder harus mengetahui bahwa Maybrat mempunyai budaya yang sama.

“Saya berharap intelektual bisa memberikan hal yang positif untuk masyarakat Maybrat. Dan ingat bahwa orang Maybrat adalah OAP yang ada di sana.Kita harus bersatu, tingkatkan budaya kita yang semakin hari terkikis,” kata mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) St. Efrem Jayapura, 2014-2016 ini.

Pasalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo memberikan tanggung jawab kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk menyelesaikan konflik sosial di Maybrat pasca penetapan ibu kota di wilayah itu. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan segera berjalan. 

“Mendagri berikan tanggung jawab kepada saya untuk segera ambil langkah mendamaikan konflik sosial di Maybrat dengan perdamaian adat,” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kepada Jubi di Manokwari beberapa waktu lalu.

Tanggung jawab ini diberikan sebagai tindak lanjut keputusan Mendagri tanggal 26 Mei 2018. Bahwa ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kmurkek. Mendagri lalu memberikan waktu dua minggu pasca penetapan ibu kota Maybrat untuk dilakukan perdamaian adat. 

Namun kedatangan Menteri Tjahjo Kumolo digeser karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu baru disepakati waktu, agenda perdamaian adat, persiapkan keamanan, bahkan persiapkan rencana kehadiran Mendagri dalam prosesi perdamaian, 21 Juli nanti.

Terkait waktu, lanjut Mandacan, bahwa tanggal 21 Juli 2018 adalah waktu yang disepakati untuk proses damai secara adat. Mendagri Tjahjo Kumolo dijadwalkan hadiri prosesi perdamaian itu, karena sebelumnya telah dirancang oleh tim rekonsiliasi. 

“Mendagri dipastikan hadir pada 21 Juli nanti dalam prosesi damai secara adat itu. Ini juga sebelumnya menjadi agenda yang diusulkan oleh tim rekonsiliasi,” ujar Mandacan .

Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Rudolf A. Rodja, mengatakan Polda Papua Barat siap melakukan pengamanan pada tanggal 21 Juli nanti, sesuai kesepakatan dalam rapat yang digelar bersama Gubernur Papua Barat. Namun, belum dapat dipastikan untuk penebalan pasukan,karena akan melihat kondisi jelang 21 Juli nanti. 

Sementara, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppie O. Wayangkau, mengatakan terkait pengamanan perdamaian adat untuk masalah ibu kota kabupaten yang memiliki 11 distrik, 1 kelurahan dan 104 kampung itu, TNI siap backup Polisi dalam menjamin keamanan di sana.

“Kita pasti terlibat bersama Polisi, tapi lebih dari itu kita juga libatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab atas kondisi wilayahnya. Karena jika kondisi wilayah terganggu, tentu proses pembangunan juga terganggu. Jadi kita sama-sama menjaga wilayah kita,” ujar Wayangkau. (*)

loading...

Sebelumnya

Mereka yang setia sebagai juru parkir

Selanjutnya

Perlu sosialisasi perda perlindungan sagu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe