Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Perlu sosialisasi perda perlindungan sagu
  • Senin, 09 Juli 2018 — 11:24
  • 565x views

Perlu sosialisasi perda perlindungan sagu

“Ada sejumlah peraturan daerah yang telah disahkan oleh dewan kita pada periode yang lalu. Pertanyaannya apakah perda tersebut sudah disosialisasikan ke tengah masyarakat atau belum?” kata anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Karel Samonsabra, saat ditemui Jubi di Sentani.
Kawasan sagu di pinggiran Danau Sentani, Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura mempertanyakan sejauh mana sosialisasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura yang sudah ditetapkan dan disahkan. Setidaknya perda-perda ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Sepuluh raperda ditetapkan menjadi perda 17 April lalu dalam sidang I tahun 2018 DPRD. Tujuh perda atas usulan eksekutif, sedangkan tiga lainnya merupakan inisiatif DPRD. Salah satu perda yang sudah disahkan adalah Perda Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu.

Beberapa perda sudah ditetapkan setelah melalui kajian ilmiah, konsultasi ke biro hukum provinsi Papua dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada sejumlah peraturan daerah yang telah disahkan oleh dewan kita pada periode yang lalu. Pertanyaannya apakah perda tersebut sudah disosialisasikan ke tengah masyarakat atau belum?” kata anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Karel Samonsabra, saat ditemui Jubi di Sentani.

Menurut legislator yang pernah menjabat sebagai ketua badan legislasi (baleg) ini, dewan hanya mengesahkan perda tersebut. Pemerintah daerah yang harus mengaplikasikannya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut dia Perda Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura.

Perda ini terdiri dari 11 bab dan 25 pasal dengan bab-bab, seperti ketentuan umum, pemeliharaan dan pelestarian, pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan, perlindungan dan pengawasan, kewajiban, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan penutup.

“Kita bisa lihat saat ini hutan-hutan sagu banyak yang sudah ditebang untuk kepentingan pembangunan,” katanya.

”Perda ini harusnya berlaku di sana, secara jujur kita harus akui tentang manfaat dari sagu itu sendiri bahwa dari hasil satu pohon sagu dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat kita,” lanjutnya.

Untuk itu dirinya sangat berharap agar pemerintah daerah benar-benar melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini tugas pemerintah yang harus dilakukan, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw belum dikonfirmasi pasca penetapan sepuluh perda tersebut, termasuk perda perlindungan kawasan sagu. Namun Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, saat sambutan dalam sidang kali lalu menyebutkan dengan ditetapkan sepuluh perda ini, semua aktivitas dilakukan dalam koridor hukum.

“Memang di waktu kepemimpinan lalu banyak hal yang belum dilakukan, tetapi efektivitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” kata Giri Wijayanto.

Juni lalu di Kampung Kwadeware, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura dihelat festival sagu. Ini merupakan kali kedua pelaksanaan festival setelah dihelat tahun lalu.

Pemerintah Kabupaten Jayapura pun bakal menyiapkan 10.000 hektare lahan sagu di sejumlah lokasi.

Bupati Mathius mengklaim aksi penanaman dan pelestarian sagu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap pangan lokal, seperti sagu, pisang, dan umbi-umbian.

“Dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh para penggiat sagu dan lingkungan hidup maka sangat penting untuk menyiapkan lahan dan juga bibit yang baik untuk ditanam. Dinas bersangkutan sudah harus memulainya bersama masyarakat,” kata Awoitauw.

Gerakan ini dimulai sejak beberapa waktu lalu dari Sentani Timur dengan pencanangan bagi pasangan muda yang akan berumah tangga. Mereka diwajibkan menanam sepuluh pohon sagu. Ini sekiranya sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2000 pasal 2 dan 3.

Lahan penanaman sagu di daerah ini masih sangat luas. Maka dari itu, gerakan menanam sagu harus dilaksanakan secara rutin oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya pasangan muda yang ingin berumah tangga.

Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani Deniks Felle menilai Perda Nomor Tahun 2000 adalah bagian dari implementasi kebangkitan masyarakat adat yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2014.

“Perda ini bagian dari penguatan terhadap apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah tentang kampung adat, dan kebangkitan masyarakat adat,” kata Deniks Felle.

Menurut Felle di dalam Perda Perlindungan Kawasan Sagu diatur tentang pelestarian salah satu konten lokal yang sangat bermanfaat bagi banyak orang di Kabupaten Jayapura. (*)

loading...

Sebelumnya

Tim rekonsiliasi Maybrat harus persatukan A3

Selanjutnya

Caleg ambil uang pungli di PN Merauke

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe