Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. PM PNG dorong masalah Papua dibawa ke komite dekolonisasi PBB
  • Selasa, 10 Juli 2018 — 16:07
  • 3824x views

PM PNG dorong masalah Papua dibawa ke komite dekolonisasi PBB

“Kita perlu mendorong anggota regional kami yang berada di garis depan negosiasi, yang berurusan dengan agenda dan diskusi tentang West Papua untuk diserahkan kepada komite dekolonisasi PBB," kata ONeill.
Perdana Menteri PNG, Peter ONeil - Jubi/Victor Mambor
Victor Mambor
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter ONeill dalam dalam kuliah umum tentang "Regionalisme Pasifik" di University of South Pacific, Fiji, Senin (9/7/2018) menyampaikan bahwa isu West Papua adalah isu yang sensitif untuk  PNG. Namun ia mendorong isu West Papua ini dibawa ke komite dekolonisasi PBB.

“Seperti yang anda tahu West Papua adalah anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG) sehingga mereka telah berpartisipasi dalam beberapa diskusi regional berkaitan dengan masalah ini. Tetapi yang lebih penting adalah kami telah berbicara dengan sangat jelas dengan Pemerintah Indonesia tentang isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, ” kata Oneill saat ditanya oleh seorang mahasiswa bernama Jope Tarai dala, kuliah umum tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir anggota MSG, terutama Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta negara-negara Pasifik lainnya, telah berbicara tentang West Papua di forum internasional.

Perhatian mereka berpusat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dasar rakyat West Papua

PNG, menurut ONeill telah mendesak anggota regional yang khawatir tentang West Papua untuk membawa masalah ini ke PBB.  Dikutip Fiji Times, ONeill mengatakan PNG mendorong agar hal ini diajukan ke komite dekolonisasi PBB.

“Kita perlu mendorong anggota regional kami yang berada di garis depan negosiasi, yang berurusan dengan agenda dan diskusi tentang West Papua untuk diserahkan kepada komite dekolonisasi PBB," kata ONeill.

ONeill beberapa kali membuat pernyataan kekhawatiran negaranya tentang pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, meskipun pemerintahannya secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia di bagian barat New Guinea.

Namun dua tahun lalu, O'Neill menyatakan keinginan PNG agar rakyat West Papua memiliki otonomi yang lebih besar. (*)

loading...

Sebelumnya

Bintang Kejora dikibarkan di depan stand Indonesia dalam MACFest di Honiara

Selanjutnya

Panitia MACFest klarifikasi kepesertaan Indonesia dan pengibaran BK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6027x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5680x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3696x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe